PONTIANAK, SP - Ledakan jumlah kendaraan di Kota Pontianak mulai menunjukkan sinyal bahaya serius. Di tengah pertumbuhan penduduk yang kini menyentuh sekitar 700 ribu jiwa, kapasitas jalan dinilai tidak lagi mampu mengimbangi laju kendaraan yang terus meningkat setiap tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim mengingatkan, laju pertumbuhan kendaraan di kota ini sudah berada pada titik yang patut diwaspadai.

Dengan jumlah penduduk yang kini mendekati 700 ribu jiwa dan sekitar 65 persen di antaranya merupakan usia produktif, kebutuhan mobilitas terus melonjak. Di saat yang sama, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan signifikan.

“Pertumbuhan kendaraan kita sangat tinggi. Data dari Korlantas menunjukkan jumlah kendaraan di Kota Pontianak sudah mencapai sekitar 980 ribu unit. Itu berarti hampir 27,58 persen kendaraan di Kalbar  ada di kota ini,” ungkapnya. Kemarin.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan tidak sebandingnya pertumbuhan jalan di ibukota Kalbar sat ini . Sejumlah ruas strategis seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Adi Sucipto, hingga Jalan Tanjung Pura pun tidak mengalami pelebaran.

Pertumbuhan infrastruktur di Kota Pontianak tidak mampu mengejar laju kendaraan yang terus bertambah. Setiap bulan, sekitar 20 ribu sepeda motor baru masuk ke Kota Pontianak. Sementara kendaraan roda empat bertambah sekitar 4.500 unit per bulan. Dalam hitungan tahunan, angka pertumbuhan kendaraan bisa mencapai puluhan ribu.

"Kendaraan roda dua saja bertambah sekitar 20 ribu unit setiap bulan, sementara roda empat sekitar 4.500 unit masuk ke Pontianak,” jelasnya.

Secara tahunan, pertumbuhan kendaraan bahkan mencapai puluhan ribu unit. Tahun lalu tercatat sekitar 960 ribu kendaraan, kini sudah mendekati satu juta unit. Angka ini dinilai sebagai alarm serius bagi masa depan lalu lintas kota.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, kita bisa membayangkan sendiri. Suatu saat Pontianak bisa mengalami kemacetan seperti Jakarta,” tegasnya.

Belajar dari pengalaman ibu kota, Dishub Pontianak mulai mendorong penguatan transportasi massal sebagai solusi jangka panjang. Salah satu yang tengah dipersiapkan adalah layanan transportasi publik berbasis sistem BTS (Buy The Service) melalui program Trans Khatulistiwa.

Menurutnya, konsep ini menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Bayangkan kalau 25 kendaraan pribadi di jalan bisa digantikan oleh satu bus. Itu langsung mengurangi kepadatan. Jadi bukan soal banyaknya kendaraan di jalan, tapi bagaimana kita mengalihkan pengguna ke transportasi massal,” paparnya.

Program Trans Khatulistiwa diharapkan menjadi langkah awal perubahan pola mobilitas masyarakat. Dengan layanan yang lebih terintegrasi, nyaman, dan terjangkau, pemerintah ingin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Program ini diproyeksikan menjadi solusi transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau di tengah pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Pontianak.

“Dalam skema BTS, pemerintah membeli layanan dari operator angkutan umum. Tujuannya untuk mengisi kekosongan layanan sekaligus menyediakan alternatif transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, layanan BTS di Pontianak nantinya akan dilengkapi dengan Intelligent Transport System (ITS). Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi layanan secara mudah, menyampaikan pengaduan, serta memantau posisi bus secara real time melalui sistem pelacakan.

“ITS juga memudahkan pemerintah dan pengelola dalam pengumpulan dan pengolahan data, termasuk pengawasan dan pengendalian operasional bus,” jelas Trisna.

Menurutnya, penerapan BTS sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah menjamin tersedianya angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal.

Secara bertahap, armada BTS akan dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan dan keamanan berbasis teknologi, seperti Advanced Driver Assistance System (ADAS), Driver Status Monitoring (DSM), serta CCTV yang terpasang di seluruh sisi bus. 

ADAS berfungsi memberikan peringatan dini kepada pengemudi, antara lain saat keluar jalur, berpotensi bertabrakan dengan kendaraan di depan, pejalan kaki, maupun kendaraan yang berhenti mendadak.

Sementara itu, sistem DSM mampu mendeteksi perilaku pengemudi yang berisiko, seperti mengantuk, merokok, bermain telepon genggam, atau menerima panggilan saat mengemudi.

“Untuk mendukung evaluasi operasional, layanan BTS juga akan dilengkapi dengan Automatic Passenger Counting, sehingga jumlah penumpang yang naik dan turun dapat terdata secara otomatis,” terang Trisna.

Sebagai tahap awal implementasi, Dishub Kota Pontianak menetapkan dua koridor utama. Koridor 1 melayani rute Sungai Beliung–Terminal Nipah Kuning–Bangka Belitung Darat, sementara Koridor 2 melayani rute Kota Baru–Bangka Belitung Laut.

“Dua koridor ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” katanya.

Melalui skema BTS, pemerintah menanggung sebagian bahkan seluruh biaya operasional agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi digital seperti tiket elektronik, pemantauan rute, serta pengawasan kinerja operator secara real time.

Dishub Kota Pontianak juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari halte, terminal, hingga fasilitas penumpang lainnya, guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan angkutan umum massal tersebut.

“Melalui program BTS, kami berkomitmen mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang inklusif, merata, dan terjangkau. Dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar layanan ini dapat berjalan optimal,” pungkas Trisna. (din)