PONTIANAK, SP – Demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia pada 20–21 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi digelar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Samarinda, hingga Pontianak. Massa menyuarakan beragam persoalan, mulai dari ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sejumlah demonstrasi berlangsung melalui orasi dan penyampaian tuntutan. Namun, aksi di beberapa daerah diwarnai ketegangan, termasuk bentrokan di Pontianak dan Yogyakarta serta insiden penyerangan kendaraan polisi di Bandung.

Kalimantan Barat: Demo Karhutla Berujung Ricuh

Di Pontianak, Kalimantan Barat, demonstrasi mahasiswa pada Selasa (20/10) diwarnai kericuhan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Massa dari Aliansi Generasi Z Revolution dan sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penanganan karhutla, mitigasi bencana, persoalan air bersih, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketegangan terjadi ketika mahasiswa berusaha membawa ban ke area kantor gubernur. Aksi saling dorong dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian terjadi dan berlanjut dengan pembakaran ban.

Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami kekerasan oleh orang-orang yang identitasnya belum dipastikan. Perwakilan mahasiswa IAIN Pontianak menyebut sedikitnya tujuh mahasiswa dari kampus tersebut terkena pukulan. Dugaan keterlibatan sejumlah orang berpakaian preman juga dilaporkan sejumlah media lokal.

Sementara itu, aksi kelompok mahasiswa lainnya di Gedung DPRD Kalimantan Barat berlangsung berbeda. Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Pontianak menyampaikan tujuh tuntutan yang berfokus pada penanganan karhutla dan persoalan pendidikan.

Mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan karhutla senilai Rp60 miliar serta mendesak penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di daerah.

Pada Rabu (21/10/2026), aksi kembali berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan berlanjut ke Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan). Mahasiswa dan elemen masyarakat menyampaikan 20 tuntutan, termasuk desakan agar pemerintah membuka informasi mengenai korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan demonstran agar tetap menjaga fasilitas umum saat menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan demonstrasi merupakan hak masyarakat, tetapi tidak boleh disertai perusakan infrastruktur publik.

Jakarta: Greenpeace Soroti Krisis Iklim

Di Jakarta, Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (20/10). Aktivis menyoroti krisis iklim, dampak kerusakan lingkungan, dan beban biaya hidup masyarakat.

Aksi tersebut menjadi bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan kesejahteraan warga.

Enam aktivis Greenpeace sempat dibawa ke Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dibebaskan, berdasarkan laporan media yang terbit setelah aksi.

Di sejumlah titik lainnya, kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil juga menyuarakan tuntutan mengenai pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta evaluasi kebijakan pemerintah.

Bandung: Isu Ekonomi hingga Lingkungan Mengemuka

Di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa menggelar aksi untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan menjadi beberapa isu yang disorot.

Massa menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lebih serius, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan dampak pembangunan.

Pada malam hari, situasi di Bandung diwarnai insiden penyerangan terhadap kendaraan pengendali massa milik kepolisian di kawasan Jalan Sulanjana–Cikapayang. Tiga anggota polisi dilaporkan terluka.

Insiden tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian dan dilaporkan tengah diselidiki.

^Yogyakarta: Demonstrasi Berakhir Ricuh*

Di Yogyakarta, demonstrasi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10), berlangsung hingga malam.

Mahasiswa mengangkat sejumlah persoalan, termasuk penanganan bencana, karhutla, program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Situasi sempat memanas ketika sebagian massa berusaha memasuki area gedung DPRD. Laporan media menyebut aksi diwarnai saling dorong dan ketegangan antara demonstran dengan petugas.

Polda DIY kemudian menyatakan 32 peserta aksi yang sempat diamankan telah dipulangkan pada dini hari.

Malang: Mahasiswa Desak Evaluasi Pemerintahan

Di Kota Malang, Jawa Timur, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi pada Rabu (21/10/2026). Demonstrasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan menyerukan evaluasi atas persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Kepolisian bersama unsur TNI dan pemerintah daerah melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Samarinda: Tata Kelola Lingkungan Jadi Sorotan

Di Samarinda, Kalimantan Timur, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu (21/10/2026).

Massa menyoroti karhutla, kabut asap, persoalan energi, serta tata kelola lingkungan. Mereka mendesak pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran dan menangani dampaknya terhadap masyarakat.

Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu isu penting dalam tuntutan masyarakat di wilayah Kalimantan.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan beragam persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat sipil. Isu ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, lingkungan, serta penanganan bencana muncul dalam tuntutan yang disampaikan.

Di Kalimantan Barat, karhutla dan transparansi penanganannya menjadi sorotan utama. Sementara di sejumlah daerah lain, tuntutan mencakup persoalan kesejahteraan, kebijakan publik, dan akuntabilitas pemerintahan.

Meski demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat, sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah juga menyoroti pentingnya pengamanan yang proporsional, perlindungan peserta aksi, serta penanganan dugaan kekerasan secara transparan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan sesuai kewenangan masing-masing, sekaligus memastikan kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi. (tim)