PONTIANAK, SP – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Menurut Zulfydar, evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi Indonesia Emas 2045.

Ia menilai MBG merupakan program yang sangat baik karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi yang memadai. Namun demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak boleh diabaikan.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Zulfydar kemarin.

Menurutnya, berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan MBG merupakan sesuatu yang wajar. Di satu sisi, banyak masyarakat yang berharap program tersebut terus dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyampaikan kritik terkait kualitas makanan, mekanisme distribusi, hingga pengelolaan anggaran program.

Karena itu, pemerintah perlu merespons seluruh masukan tersebut melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data sehingga setiap kelemahan yang muncul dapat segera diperbaiki.

Zulfydar mengaku mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG secara nasional. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai target dan mengidentifikasi berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program. Ia menegaskan, apabila ditemukan pihak pengelola atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik mark up harga bahan makanan maupun bentuk penyimpangan lainnya, maka harus diberikan sanksi tegas.

“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi. Mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai kebutuhan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih sangat besar, termasuk di Kalimantan Barat. Ia menilai program tersebut tetap relevan mengingat masih terdapat daerah-daerah yang menghadapi persoalan kemiskinan, kerawanan pangan, dan keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi yang memadai.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan efek jangka panjang terhadap kualitas pendidikan, pembangunan manusia, serta kesiapan bangsa dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2045.

“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Pada akhirnya ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Lebih lanjut, Zulfydar juga menyoroti munculnya laporan mengenai peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Namun ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis gagal mencapai tujuannya.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal. Bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi tingginya angka stunting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain faktor asupan gizi, kondisi stunting juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan keluarga, kualitas sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, pola pengasuhan anak, hingga layanan kesehatan yang tersedia di suatu daerah.

Karena itu, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan satu program semata, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

Di sisi lain, Zulfydar meminta Koordinator MBG Kalimantan Barat lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat penerima.

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap MBG harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait. Tidak hanya memastikan kualitas makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan, tetapi juga memastikan tata kelola program berlangsung transparan, akuntabel, dan terukur.

Dengan demikian, masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh haknya secara optimal, sementara pihak pengelola tetap memiliki ruang usaha yang sehat dan memperoleh keuntungan yang wajar tanpa mengorbankan kualitas layanan.

“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan sampai tujuan mulia program ini justru terganggu karena persoalan pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.(din)