PONTIANAK, SP - Perekonomian Kalimantan Barat terus menunjukkan kinerja positif. Hingga Agustus 2026, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,29 persen.

Pertumbuhan tersebut menjadi momentum bagi penguatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen pembangunan di daerah.

Melalui sinergi penerimaan negara dan penyaluran belanja yang tepat sasaran, APBN terus diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok Kalimantan Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kalbar terutama ditopang sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar, yakni 20,96 persen. Kinerja tersebut juga didukung meningkatnya aktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sementara itu, sektor kelistrikan, gas, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum tercatat sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Barat.

Kinerja ekonomi tersebut turut tercermin pada sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kalbar tercatat 5,78 persen, sementara tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,07 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar juga berada di angka 4,46 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 180,58 poin dan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan. Peningkatan tersebut terutama dirasakan petani sawit dan karet pada subsektor perkebunan rakyat, serta petani komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran.

Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 100,03 poin, antara lain didukung hasil tangkapan komoditas ikan kembung, tongkol, dan udang.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi. Hingga periode pelaporan, inflasi Kalbar tercatat 3,65 persen (yoy), antara lain dipengaruhi kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan ikan.

Karena itu, APBN terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memastikan distribusi pangan dan pasokan pasar tetap terjaga.

Pendapatan Negara Tumbuh 30,26 Persen

Dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi September 2026 disampaikan, hingga 31 Agustus 2026 kinerja fiskal regional menunjukkan tren positif.

Pendapatan negara di Kalimantan Barat telah mencapai Rp9,69 triliun, tumbuh 30,26 persen (yoy) dan telah terealisasi 57,76 persen dari target.

Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp8,73 triliun, atau tumbuh 33,29 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang penerimaan pajak dalam negeri serta bea dan cukai.

Di sisi belanja, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp19,67 triliun atau 66,86 persen dari pagu. Sementara itu, defisit anggaran menyempit hingga 10,49 persen.

Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan sebesar 48,42 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp7,34 triliun. Belanja tersebut diarahkan pada berbagai program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Pada fungsi pendidikan, realisasi anggaran mencapai Rp1,67 triliun, termasuk dukungan pembangunan sarana Sekolah Rakyat sebesar Rp556,24 miliar.

Dukungan juga diberikan melalui fungsi perumahan dan fasilitas umum, antara lain untuk Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan sebesar Rp92,80 miliar serta peningkatan kualitas rumah swadaya sebesar Rp51,62 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Belanja Negara Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik

APBN juga menopang kebutuhan dasar masyarakat serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3.661,10 miliar, terutama untuk mendukung operasional dan pelayanan publik aparat pertahanan, kepolisian, serta keagamaan di daerah.

Sementara itu, Belanja Barang mencapai Rp2.364,74 miliar, termasuk penanganan jalan daerah oleh Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp231,94 miliar.

Belanja Modal juga telah terealisasi sebesar Rp1.315,96 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan sarana Sekolah Rakyat sebesar Rp555,25 miliar serta pemeliharaan koridor jalan logistik atau backbone senilai Rp142,10 miliar.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan menekan biaya logistik masyarakat.

TKD Capai Rp12,33 Triliun

Sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp12,33 triliun, atau 73,73 persen dari alokasi APBN.

Dukungan tersebut mencakup Dana Desa sebesar Rp518,98 miliar yang telah disalurkan pada tahap I untuk 2.044 desa dan tahap II untuk 1.210 desa.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, penyaluran DAK Fisik tahap I juga telah selesai kepada seluruh pemerintah daerah penerima alokasi. Penyaluran tahap II kemudian dilanjutkan di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan Mempawah.

Di sektor pendidikan, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga terus disalurkan. Dana BOS telah mencapai Rp1,26 triliun, disertai BOP PAUD sebesar Rp61,88 miliar dan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar.

APBN Dorong Program Prioritas Nasional

APBN juga menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional di Kalimantan Barat.

Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga saat ini telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat dengan dukungan operasional dari 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Realisasi anggaran MBG pada Agustus 2026 mencapai Rp245,19 miliar. Untuk memperkuat tata kelola keuangan SPPG, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak juga menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ), yang pada September 2026 diluncurkan dalam versi web bernama AKSIS.

“Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut,” ujar Triyanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Selain MBG, APBN juga mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Hingga Agustus 2026, realisasi anggarannya mencapai Rp556,52 miliar.

Anggaran tersebut difokuskan pada layanan pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan program pembelajaran.

Alokasi terbesar disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp556,24 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kota Pontianak. Dukungan juga diberikan Kementerian Sosial melalui pelayanan publik, fasilitasi masyarakat, serta penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Sekolah Rakyat Terintegrasi telah beroperasi di dua wilayah. Di Kota Pontianak, program tersebut melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Sementara di Kabupaten Ketapang, terdapat 21 siswa SD dan 49 siswa SMA.

Cek Kesehatan Gratis Jangkau 970 Ribu Orang

Di bidang kesehatan, pemerintah terus mendorong pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Hingga 11 September 2026, layanan CKG telah menjangkau 970.009 orang, atau 16,7 persen dari total sasaran 5.812.914 orang.

Dari target 2026 sebesar 46 persen atau 2.673.940 orang, Kabupaten Sambas mencatat capaian kumulatif 35,70 persen atau 237.651 jiwa. Selanjutnya Kabupaten Ketapang mencapai 27,90 persen atau 170.749 jiwa dan Kota Singkawang sebesar 19,40 persen atau 49.609 jiwa.

Percepatan layanan dilakukan melalui penyelesaian tunggakan data entry Puskesmas, perluasan layanan CKG di tempat kerja dan akhir pekan, kampanye edukasi, serta integrasi layanan di Posyandu, PAUD, sekolah, dan layanan mobile screening.

Koperasi Desa dan Pembiayaan UMKM Terus Diperkuat

Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan juga terus dilakukan melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hingga Juni 2026, telah terbentuk 2.156 koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Koperasi tersebut mencatatkan 91.375 transaksi dengan total nilai transaksi mencapai Rp400,73 juta.

Dukungan terhadap pelaku usaha juga diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 31 Agustus 2026, KUR Produktif di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp3,55 triliun untuk 44.514 debitur atau 79,21 persen dari total plafon 2026.

Skema KUR Kecil menjadi penopang terbesar dengan penyaluran Rp2,22 triliun kepada 39.164 debitur. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Ketapang mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp407,02 miliar kepada 4.844 debitur, disusul Kabupaten Sambas Rp404,30 miliar kepada 5.538 debitur dan Kabupaten Kubu Raya Rp386,98 miliar kepada 5.378 debitur.

Untuk sektor perumahan, KUR Kredit Program Perumahan (KUR KPP) telah terealisasi sebesar Rp401,50 miliar kepada 668 debitur.

Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp87,92 miliar kepada 15.369 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar dengan penyaluran Rp80,99 miliar kepada 14.735 debitur.

FLPP Salurkan Rp470,44 Miliar

Dukungan terhadap kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga terus diperkuat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga 23 September 2026, penyaluran FLPP di Kalimantan Barat mencapai Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah.

Bank BTN menjadi lembaga penyalur dengan realisasi terbesar, yakni Rp247,82 miliar untuk 1.894 debitur. Selanjutnya Bank Syariah Nasional menyalurkan Rp94,26 miliar kepada 715 debitur dan Bank BNI sebesar Rp80,54 miliar kepada 615 debitur.

Dari sisi wilayah, Kabupaten Kubu Raya mencatat realisasi FLPP tertinggi sebesar Rp292,25 miliar untuk 2.224 unit rumah. Berikutnya Kabupaten Ketapang sebesar Rp67,11 miliar untuk 515 unit dan Kabupaten Sintang Rp44,75 miliar untuk 341 unit rumah.

Sinergi APBN dan APBD Perkuat Ekonomi Kalbar

Sinergi APBN dan APBD di Kalimantan Barat terus diperkuat untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional.

Kinerja APBD konsolidasian se-Kalimantan Barat mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14,83 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 18,10 persen menjadi Rp4,23 triliun.

Sementara itu, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp12,42 triliun, dengan Belanja Operasi mendominasi sebesar 83,66 persen untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dasar dan operasional pemerintahan di 14 kabupaten/kota.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan peran instrumen fiskal dalam mendukung pemenuhan gizi, pemerataan akses pendidikan, perluasan layanan kesehatan, penguatan permodalan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ke depan, Kemenkeu Satu Kalimantan Barat bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga transparansi dan efektivitas penyaluran anggaran agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)