SANGGAU. SP – Kesabaran masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai habis. Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu (DPD MABM) Kabupaten Sanggau. melontarkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero). Organisasi adat itu bahkan menyatakan sudah kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan listrik negara tersebut.

Ketua DPD MABM Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan, menilai PLN gagal memberikan kepastian pelayanan sekaligus gagal menjelaskan secara gamblang penyebab krisis pasokan listrik yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir.
"Kami sudah tidak percaya lagi kepada PLN. Jangan paksa kami turun menggelar aksi," kata Budi kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Budi, kepercayaan publik semakin terkikis karena penjelasan yang diterima masyarakat dinilai saling bertolak belakang. Di satu sisi, kata dia, berkembang informasi bahwa gangguan dipicu persoalan pasokan batu bara. Di sisi lain, manajemen PLN menyebut penyebabnya adalah kebocoran boiler pada salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Kalau memang karena kerusakan teknis, sampaikan apa adanya. Kalau ada persoalan lain, jangan ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

Budi mengatakan, persoalan yang paling dirasakan warga bukan hanya pemadaman, melainkan ketidakpastian. Jadwal yang diumumkan PLN, kata dia, berulang kali meleset. Di sejumlah kawasan di Kabupaten Sanggau, listrik yang seharusnya padam selama tiga hingga lima jam justru baru menyala setelah sekitar tujuh jam.

Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Sejumlah usaha terpaksa menghentikan produksi, sementara pedagang mengeluhkan penurunan omzet akibat pasokan listrik yang tak menentu.

Budi mengingatkan, bila kondisi itu terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian, gelombang protes masyarakat sulit dibendung.

"Kami tidak sedang mencari panggung dengan mengancam demonstrasi. Tetapi kalau keadaan terus seperti ini, masyarakat pasti bereaksi. Jangan salahkan rakyat jika akhirnya turun ke jalan," tegasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman bergilir di Kalimantan Barat dilakukan karena penurunan kemampuan pasok Sistem Kelistrikan Kalimantan Barat setelah terjadi kebocoran boiler pada salah satu unit PLTU berkapasitas besar.

Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan pembatasan aliran listrik merupakan langkah untuk menjaga keandalan sistem agar gangguan tidak meluas.

PLN juga membantah pemadaman disebabkan kelangkaan batu bara. Menurut Mukhlis, pasokan energi primer dalam kondisi aman. Perusahaan kini memaksimalkan pembangkit yang tersedia dan menambah pasokan dari pembangkit mitra. Proses perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu sebelum sistem kembali normal.

Meski demikian, di lapangan keluhan masyarakat belum surut. Sejumlah daerah di Kalimantan Barat masih mengalami pemadaman bergilir dengan durasi yang dinilai melebihi jadwal yang telah diumumkan PLN. (Dit)