Singkawang post author Kiwi 11 Oktober 2026

EO dan Pengurus Fahmi Ummi Singkawang Ancam Saling Lapor Polisi, Buntut Pembayaran Tabligh Akbar UAS Belum Tuntas

Photo of EO dan Pengurus Fahmi Ummi Singkawang Ancam Saling Lapor Polisi, Buntut Pembayaran Tabligh Akbar UAS Belum Tuntas Ilustrasi

SINGKAWANG, SP - Di balik kesuksesan gelaran Tabligh Akbar yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Stadion Kridasana Singkawang dalam rangka Milad ke-7 Fahmi Ummi, kini masih menyisakan persoalan yang belum tuntas.

Persoalan tersebut terkait pembayaran Event Organizer (EO) pelaksana kegiatan yang diklaim hingga kini belum diselesaikan sepenuhnya oleh pengurus Fahmi Ummi Singkawang. Persoalan ini pun mencuat di media sosial dan menuai berbagai tanggapan negatif dari warganet.

Pihak pelaksana kegiatan, Tri Agustian, mengaku telah melayangkan somasi kepada pengurus Fahmi Ummi Singkawang dan berencana akan melaporkan persoalan tersebut ke Mapolres Singkawang.

"Langkah hukum tersebut sudah dipertimbangkan guna meminta pertanggungjawaban terkait biaya pelaksanaan kegiatan yang hingga kini masih belum diselesaikan oleh pihak terkait," kata Tri Agustian, Minggu (11/10).

Ia menjelaskan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Mulai dari menghubungi Ketua Pimpinan Daerah (PD) Fahmi Ummi Singkawang berinisial HZM, hingga melayangkan somasi resmi dan mendatangi langsung kediaman yang bersangkutan.

"Sejauh ini kami sudah melakukan langkah-langkah, seperti menghubungi ketua, melayangkan somasi, hingga mendatangi kediamannya. Namun, saat itu belum ada respons," ujar Tri.

Menurutnya, respons baru diterima pada 6 Oktober 2026. Saat itu, Ketua PD Fahmi Ummi Singkawang mengajak untuk melakukan mediasi di kediamannya yang disebut sebagai Sekretariat PD Fahmi Ummi Singkawang. Namun, mediasi tersebut belum menghasilkan titik temu.

Tri mengatakan, dalam pertemuan itu, pihak Fahmi Ummi menyampaikan belum memiliki dana untuk menyelesaikan pembayaran dan masih menunggu keputusan dari organisasi Fahmi Ummi tingkat pusat.

"Dalam mediasi yang dilakukan di kediaman beliau, belum ditemukan solusi. Alasannya belum ada uang dan masih menunggu keputusan dari organisasi Fahmi Ummi pusat. Padahal, menurut kami, kewajiban atas hasil pekerjaan kami dalam pelaksanaan Milad ke-7 harus diselesaikan," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendatangi Polsek Singkawang Tengah untuk membicarakan penyelesaian melalui mediasi, namun pihak Fahmi Ummi tidak hadir dalam pertemuan yang direncanakan tersebut dengan sejumlah alasan.

"Dengan kondisi ini, kami berencana akan melaporkan permasalahan tersebut ke Mapolres Singkawang," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua PD Fahmi Ummi Singkawang, Hj. Huzaifah Musyaffa, juga tidak tinggal diam. Ia berencana akan melaporkan akun media sosial yang telah memposting foto dirinya dan rekan-rekannya yang disertai narasi yang dianggap tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik.

"Untuk itu dia meminta agar akun medsos yang bersangkutan diminta untuk segera mengklarifikasi postingan tersebut," ujarnya.

Terkait pembayaran yang belum tuntas, Huzaifah memberikan klarifikasi. Ia menyebut keterlambatan tersebut lantaran setelah acara kondisi kesehatannya terganggu dan harus menjalani rawat inap satu hari di rumah sakit.

"Pasca kegiatan saya langsung drop, dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap," katanya. Hingga kini pun, dirinya mengaku masih belum pulih 100 persen.

Ia menegaskan, bukan pihaknya tidak mau melakukan pembayaran. Namun, ia meminta agar panitia pelaksana dapat menunjukkan bukti pengeluaran yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Artinya setiap laporan keuangan yang masuk dan pengeluaran harus disertakan dengan invoice atau kwitansi," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi penting dalam transparansi keuangan organisasi. Namun, panitia pelaksana hanya memberikan laporan secara gelondongan tanpa disertai kwitansi pendukung.

"Gimana kita bisa membayar, karena tidak ada kwitansi sama sekali. Jadi wajar saja jika hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dari pengurus Fahmi Ummi. Padahal pihaknya sudah berkomitmen dari awal akan tetap bertanggungjawab sepanjang ada bukti yang riil mulai dari pendapatan dan pengeluaran," ungkapnya.

Terkait postingan di media sosial yang menyudutkannya, Huzaifah menegaskan akan menempuh jalur hukum karena menyangkut nama baik organisasi dan pribadinya.

"Kami akan melaporkan medsos tersebut, karena menyangkut nama baik Fahmi Ummi dan saya pribadi," tegasnya. (rud)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda