SINGKAWANG, SP - Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti menghadiri Lokakarya Tata Kelola Pengadaan Obat yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Belinn Singkawang.

Kegiatan ini turut dihadiri Tim Peneliti PROmeds dan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Ketua DPRD Kota Singkawang, Kepala Dinas Kesehatan dan & Keluarga Berencana Kota Singkawang, BPJS Kesehatan Kota Singkawang, serta jajaran Perangkan Daerah terkait.

Dwi Yanti menyampaikan apresiasi kepada Tim Peneliti PROmeds Universitas Pancasila yang telah menginisiasi forum strategis tersebut.

Dia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, ketersediaan obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau harus menjadi perhatian bersama dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Tata kelola pengadaan obat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan kesehatan daerah. Pengadaan obat tidak hanya berbicara tentang proses pembelian, tetapi juga mencakup perencanaan yang tepat, penganggaran yang memadai, pengawasan yang efektif, distribusi yang lancar, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik,” kata Dwi, Jumat (26/6).

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dia menekankan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Karena itu, efisiensi dan transparansi dalam pengadaan obat bukan hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa berbagai reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

"Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi bersama, mulai dari fluktuasi harga, ketersediaan pasokan, ketepatan perencanaan kebutuhan, hingga kapasitas pengelola di daerah," ungkapnya.

Menurutnya, lokakarya ini menjadi wadah yang sangat penting untuk membahas berbagai tantangan tersebut sekaligus mencari solusi yang konkret dalam menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat.

Dia berharap hasil penelitian dan diskusi yang dipaparkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Dwi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan sektor kesehatan.

Dia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, integritas penyelenggara, serta sinergi seluruh pihak terkait.

“Tata kelola yang baik bukan hanya tentang bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi tentang bagaimana setiap kebijakan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sektor kesehatan, manfaat itu diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, berkualitas, dan didukung ketersediaan obat yang memadai,” jelasnya. (rud)