SINTANG, SP – Sebanyak 1.003 pelanggan di enam desa di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini menikmati layanan listrik selama 24 jam. Penyalaan dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan diresmikan secara simbolis di Aula Kecamatan Ketungau Tengah, Selasa (28/7).

Layanan listrik penuh selama 24 jam ini menjadi perubahan bagi masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh pasokan listrik secara penuh.

Camat Ketungau Tengah, Sanudin, S.Sos, mengapresiasi terealisasinya layanan tersebut. Menurutnya, kehadiran listrik selama 24 jam merupakan harapan masyarakat yang telah lama dinantikan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN. Kini masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, anak-anak dapat belajar pada malam hari, dan berbagai kegiatan ekonomi dapat berkembang lebih baik,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Muhammad Sharon, mengatakan ketersediaan listrik merupakan salah satu fondasi pembangunan. Ia berharap layanan listrik selama 24 jam dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Manajer PLN UP3 Sanggau, Hendy Gita Wedhatama, mengatakan penyalaan listrik di enam desa merupakan bagian dari upaya pemerataan akses kelistrikan hingga ke wilayah terpencil.

“Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, PLN terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I. Gunawan, menambahkan penyalaan listrik di enam desa tersebut merupakan bagian dari program pemerataan akses energi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan beroperasinya layanan listrik selama 24 jam, masyarakat di enam desa kini memiliki akses listrik yang lebih andal untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan ekonomi. (*)