Kapuas Hulu post authorelgiants 13 Januari 2025

Harga Sembako di Hulu Kalbar Naik, Pemda Sebut Akibat Pasokan Berkurang

Photo of Harga Sembako di Hulu Kalbar Naik, Pemda Sebut Akibat Pasokan Berkurang

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kapuas Hulu Agustinus Sargito mengatakan kurangnya pasokan ke Kapuas Hulu menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan terutama komoditi cabai dan minyak goreng.

"Selain melakukan pengawasan kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kapuas Hulu," kata Agustinus Sargito, Senin (13/1).

Sargito mengatakan beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya yaitu cabai merah keriting semula Rp80 ribu per kilogram, naik menjadi Rp90 ribu per kilogram.

Cabai merah besar semula Rp80 ribu, naik menjadi Rp90 ribu per kilogram, cabai rawit merah, semula Rp80 ribu, naik menjadi Rp90 ribu per kilogram dan cabai rawit hijau, semula Rp50 ribu, naik menjadi Rp70 ribu per kilogram.

Sedangkan, minyak goreng kemasan premium, semula Rp20. 300, naik menjadi Rp21 ribu per lier, tempe kedelai, semula Rp20 ribu, naik menjadi Rp25 ribu per kilogram, bawang putih semula Rp45 ribu, naik menjadi Rp46 ribu per kilogram dan kentang semula Rp20 ribu, naik menjadi Rp22 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga itu bukan hanya terjadi di daerah kita, tapi di daerah lain memang sedang naik juga, tapi masih dalam batas kewajaran," katanya.

Namun disini lain, Sargito juga menyampaikan sejumlah harga komoditi yang mengalami penurunan seperti bawang merah semula Rp50 ribu, turun menjadi Rp48 ribu per kilogram, gula pasir kemasan premium, semula Rp18. 400, turun menjadi Rp18. 300 per kilogram.

Selain itu, minyak goreng curah semula Rp23 ribu, turun menjadi Rp22 ribu per liter, telur ayam ras, semula Rp37. 800,turun menjadi Rp36 ribu per kilogram dan kacang hijau semula Rp24 ribu, turun menjadi Rp22 ribu per kilogram.

"Untuk beras dan daging serta ikan laut rata-rata masih stabil, kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi untuk upaya stabilisasi harga kedepannya," jelas Sargito. (ant)

Pemerintah Pusat Pinta Daerah Mampu Jaga Stabilitas Harga

PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta Pemerintah Daerah mampu menjaga Stabilitas Harga. Permintaan itu Ia sampai pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual.

Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, konsisten menghadiri rakor yang diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Senin (13/1).

Tomsi Tohir menyampaikan hasil koordinasi selama 1 tahun bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengendalian inflasi yang ditutup dengan angka 1,57 persen.

"Ini merupakan angka terbaik yang pernah kita capai selama Indonesia Merdeka. Tentunya ini berkat kerjasama kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah," ucapnya.

Dirinya menerangkan bahwa pada bulan Desember 2024, secara bulanan Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,44 persen dan sepanjang tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 1,57 persen. Komponen inti sebesar 0,11 persen serta komponen bergejolak memberikan andil 0,02 persen.

"Komponen inti pada Desember mengalami inflasi sebesar 0,17 persen, yang dalam satu tahun ini komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,26 persen (y-to-d/y-on-y Des 24). Sedangkan untuk satu tahun ini komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (y-to-d/y-on-y Des 24), komponen bergejolak pada Desember mengalami inflasi sebesar 2,04 persen," terangnya.

Selain itu, Tomsi membeberkan komoditas yang sering menyebabkan inflasi dari bulan Januari-Desember 2024 yakni emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan segar.

"Sedangkan komoditas yang sering memberikan deflasi bulanan (Januari-Desember 2024) antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara dan daging ayam ras," tutupnya.

Keberhasilan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan. Namun, tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program pengendalian inflasi. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda