KETAPANG, SP - Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Kementerian Kehutanan, melaksanakan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat mulai 20 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Kegiatan ini menyasar 24 desa rawan karhutla di 6 kabupaten/kota sebagai langkah penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta potensi dampak El Niño 2026–2027.

Pelepasan personel patroli dilakukan oleh Kepala Seksi Wilayah II Pontianak di Daops Manggala Agni Kalimantan X/Ketapang, menandai dimulainya patroli intensif di wilayah sasaran. Ia menekankan bahwa patroli terpadu adalah langkah preventif penting untuk mencegah karhutla, mencakup pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan kerawanan, deteksi dini, serta koordinasi para pihak.

Kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla berpusat di 8 (delapan) posko utama yang tersebar di kabupaten rawan karhutla prioritas di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan patroli ini menyasar hingga 24 desa yang tersebar di Kabupaten Mempawah (3 desa), Kubu Raya (3 desa), Sambas (6 desa), Ketapang (6 desa), Sintang (3 desa), dan Sekadau (3 desa). Desa-desa ini dipilih berdasarkan tingkat kerawanan, riwayat kejadian kebakaran, serta kondisi cuaca dan lingkungan yang berisiko tinggi selama kemarau.

Setiap tim patroli beranggotakan 5 orang: 2 personel Manggala Agni, 1 anggota TNI, 1 anggota Polri, dan 1 perwakilan masyarakat. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti

Mustika, S.P., M.Si., menyatakan Patroli Terpadu menjadi strategi utama pencegahan karhutla di wilayah rawan karhutla.

"Pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat menekan risiko karhutla dan mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari asap," ujar Yudho.

Selama patroli, tim akan melakukan observasi dan memantau kondisi vegetasi, ketersediaan sumber air, aksesibilitas lokasi rawan kebakaran, serta kesiapan sarana pengendalian karhutla di tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor risiko kebakaran.

Kepala Seksi Wilayah II Pontianak menambahkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra utama pencegahan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, segera melaporkan titik api, dan turut menjaga lingkungan sekitarnya. Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan sarana di lapangan, tetapi juga pada peran aktif serta kepedulianmasyarakat.

“Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif dalam pengendalian karhutla. Melalui Patroli Terpadu ini, kami ingin memperkuat kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat agar setiap potensi karhutla dapat dideteksi dan ditangani sejak dini” tutupnya.

Melalui Patroli Terpadu ini, Kementerian Kehutanan melalui Balai Dalkarhut Kalimantan berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat, sehingga pencegahan karhutla di Kalimantan Barat berjalan lebih optimal selama musim kemarau 2026. (Teo)