‎PONTIANAK, SP - Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP, M.Si menyampaikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Gubernur Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Dalam forum tersebut, Alex secara tegas meminta perhatian pemerintah provinsi dan pihak terkait terhadap kelangkaan BBM subsidi, khususnya Pertalite, yang dalam sepekan terakhir mulai dirasakan masyarakat Ketapang.
‎
‎Rapat yang membahas strategi pengendalian inflasi menuju target nasional 2,5±1 persen pada akhir 2026 itu juga membahas kondisi inflasi terkini serta penguatan strategi 4K, yakni Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif.
‎
‎Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Kabupaten Ketapang masih dalam kondisi terkendali. Harga kebutuhan pokok juga relatif stabil dan belum ditemukan gejolak yang signifikan di lapangan.
‎
‎Namun demikian, ia menyoroti persoalan yang kini menjadi perhatian masyarakat, yakni sulitnya mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite.

‎"Fakta di lapangan, Pertalite mulai sulit ditemukan. Di tingkat pengecer sudah mulai langka, sementara antrean kendaraan di SPBU sangat panjang. Ini yang sedang dirasakan masyarakat Ketapang," ungkap Bupati.
‎
‎Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah dilakukan sesuai kewenangan daerah, mulai dari menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan Hiswana Migas hingga memastikan pasokan dan distribusi BBM tetap berjalan.
‎
‎Bupati juga mengungkapkan bahwa sekitar satu pekan sebelumnya dirinya telah bertemu langsung dengan manajemen Pertamina wilayah Kalimantan Barat guna memastikan kuota BBM untuk Ketapang mencukupi.

‎"Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat bisa memperoleh BBM secara adil," katanya.
‎
‎Dalam forum tersebut, Bupati turut meminta dukungan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat agar memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi dan LPG 3 kilogram untuk Kabupaten Ketapang.
‎
‎Menurutnya, kebutuhan energi di Ketapang terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Ia memaparkan bahwa Ketapang menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditopang meningkatnya investasi, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas transportasi barang dan jasa.
‎
‎Bupati menyebut kehadiran rute penerbangan langsung Ketapang–Jakarta dan Ketapang–Yogyakarta menjadi indikator meningkatnya mobilitas masyarakat. Selain itu, data penjualan kendaraan bermotor baru juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan sekitar 3.000 unit terjual menjelang tahun ajaran baru dan diperkirakan mencapai hampir 19.000 unit dalam setahun.

‎"Kondisi ini tentu harus diimbangi dengan penambahan kuota BBM. Kalau tidak, persoalan antrean dan kelangkaan akan terus terjadi," tegasnya.
‎
‎Selain meminta penambahan kuota, Bupati juga mengajak Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Pangdam XII/Tanjungpura untuk bersama-sama mengawal distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
‎
‎Ia berharap distribusi energi di Ketapang benar-benar dapat dinikmati seluruh masyarakat secara adil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
‎
‎Melalui penyampaian tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus memperjuangkan hak masyarakat memperoleh akses terhadap BBM dan LPG bersubsidi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. (Teo/*)