MELAWI, SP - Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak pada desa. Yang paling terasa adalah para aparatur desa yang belum menerima gaji sejak Januari.

Keluhan aparatur desa soal belum cairnya ADD ini mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi. Ia meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi segera memproses ADD seluruh desa di Melawi.

Sebagai informasi keterlambatan pos ADD tahap 1 dengan alokasi 40 persen menyebabkan gaji hingga operasi kantor desa terganggu.

"Kita minta proses pencairan ADD di Melawi segera dilakukan dan bisa dicairkan Juni 2023 ini, " ujarnya.

Hendegi, menilai Pemerintah Daerah segera menyikapi persoalan ini secara serius, demi kesejahteraan para perangkat desa dan operasional kantor desa berjalan lancar.

Ogi, sapaan akrabnya mengungkapkan sudah menerima informasi dari Pemerintah Daerah, pencairan ADD keseluruhan tahap 1 tersebut dilakukan Juni 2023 ini.

Dikonfirmasi ke Kepala DPMD Melawi, Hasanuddin, melalui PLT Kabid Pemerintahan Desa, Sudirman, menjelaskan, ADD tahap 1 tahun 2023 memang belum dicairkan secara utuh sebesar 40 persen dan baru dicairkan sebesar 10 persen.

Sudirman mengungkapkan, bahwa pihaknya kini telah melakukan sejumlah upaya sehingga tak lama lagi ADD dari kekurangan tahap 1 sebesar 30 persen akan cair dalam bulan Juni ini.

“Saat ini sedang dalam proses pencairan, kita upayakan terealisasi bulan Juni ini,” katanya.

Ia menjelaskan, penyebab ADD tak dicairkan secara utuh sebesar 40 persen, salah satunya diakibatkan terkait dana transfer dari pusat minim. Sudirman pun meminta para aparatur perangkat desa memaklumi atas adanya keterlambatan pencairan ADD pada tahun 2023. (eko)