JAKARTA, SP – Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Unjuk rasa bertema “Aksi Rakyat Semesta Geruduk DPR RI” ini membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai ‘Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi.

Dari pantauan, massa yang mulai berdatangan sejak pukul 11.00 WIB sambil membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Ada juga mobil komando dengan pengeras suara.

"Aksi Rakyat untuk Perubahan," demikian spanduk yang dibawa massa.

Sebelum berdemo, massa yang menamakan diri Front Rakyat Semesta (FRS) tersebut melaksanakan salat Jumat berjemaah di depan Gedung DPR RI.

Pengunjuk rasa menganggap Pemilu 2024 penuh kecurangan. Untuk itu, mereka mendukung hak angket DPR RI untuk digulirkan oleh anggota parlemen.

Salah satu orator yang berorasi dari atas mobil komando mengatakan bahwa Pemilu 2024 penuh kecurangan.

"Pemilu kemarin curang tidak? Kalau tidak harus? Perang," terang sang orator.

Ia pun bertanya kepada massa aksi apakah sudah perang.

"Belum. Curangnya sudah, perangnya belum," seru pengunjuk massa.

"Perang hukum harus kita lakukan," ujar sang orator.

Ia menerangkan perang politik juga harus dilakukan. Untuk itu, ia menyatakan dukungan kepada anggota DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut segala kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.

"Hak angket ini perang politik. Kita rakyat harus dukung hak angket. Biarlah saudara kita berjuang di Parlemen. Buka kebobrokan KPU dan Bawaslu," kata orator tersebut.

Sejumlah aktivis juga turun dalam aksi unjuk rasa tersebut, salah satunya Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

Ia mengungkapkan, unjuk rasa itu didasari kekecewaan rakyat terhadap pelaksanaan Pilpres 2024.

"Iya itu adalah aksi dari teman-teman utamanya pendukung yang kecewa atas dugaan keras atas pilpres yang curang secara terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Jumhur.

Kendati demikian, Jumhur mengaku tidak tahu jumlah detail peserta yang akan berunjuk rasa di sana. Hanya saja, ia memperkirakan ada seribu massa yang akan turun untuk mengikuti demonstrasi tersebut.

"Kita belum tahu jumlah persisnya, namun diperkirakan dalam sebutan ribuan peserta karena juga menjadi undangan terbuka dan saya mendapat info akan dihadiri juga dari daerah-daerah," tandasnya.

Sementara massa yang menamakan diri Front Rakyat Semesta (FRS) serta Bunda & Emak Militan (BEM) AMIN juga tampak ikut demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Anggota Dewan Pakar sekaligus Jubir Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun ikut terjun aksi unjuk rasa tersebut.

Ia menyebut aksi hari ini bukanlah yang terakhir, demonstrasi akan kembali digelar dalam beberapa hari ke depan.

"Perjuangan parlemen jalanan, kita terus lanjutkan, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil, Insya Allah," kata Refly dari atas mobil komando.

Refly menyampaikan kehadirannya di lokasi hari ini untuk menunjukkan mereka tengah memperjuangkan keadilan.

Ia menjelaskan terdapat tiga medan perjuangan yang bisa diperjuangkan dalam melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024 ini. Salah satunya, lewat demonstrasi.

"Teruskan kegiatan parlemen jalanan ini, karena ini adalah perjuangan konstitusional," tegasnya.

Kemudian, perjuangan lewat hak angket mendalami dugaan kecurangan tersebut. Refly mengajak massa aksi untuk mendukung parpol untuk menggunakan hak angket mereka.

"Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung, kita harus desak mereka untuk berani menuntaskan segala kecurangan," ucap dia.

Terakhir, melalui gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Refly menyebut kendati ia tak percaya ke MK. Namun, ia menyatakan itu merupakan satu-satunya jalur yang bisa ditempuh.

"Persoalannya kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang hanya bisa melalui MK," ujarnya.

Aparat kepolisian terlihat berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu, ada juga pembatas yang dipasang di depan gerbang.

Demo Tandingan

Sementara itu, aksi demo "tandingan" juga digelar di depan Gedung DPR/MPR RI dengan tema menolak tuntutan pemakzulan Jokowi, Jumat (1/3/2024).

Aksi itu dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sejabodetabek dan Gerakan Jakarta Jaga Indonesia.

Aksi demo tandingan di lokasi yang sama dengan kelompok massa dari Relawan Anies dan Muhaimin yang  menuntut, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi ini pun sempat membuat susana memanas.

Kedua kubu saling sindir. Massa pro dan kontra hak angket pemilu adu argumen bahkan saling dorong dan nyaris ricuh di depan gedung DPR-MPR RI.

Jenderal Lapangan Alisiansi Mahasiswa Sejabodetabek, Rahmat mengaku menolak keras tuntutan tersebut.

"Kita harus tolak hak angket kawan!" Teriaknya dalam orasi yang disampaikan.

Hadirnya mahasiswa yang berunjuk rasa membuat Relawan AMIN tak terima dan meneriaki mahasiswa yang sedang berorasi.

"Ngapain demo, dibayar, ya?" Teriak salah satu Relawan AMIN.

Aliansi Mahasiswa Sejabodetabek menilai, dorongan yang dilakukan Relawan AMIN ke DPR RI untuk mengabulkan hak angket pemakzulan Jokowi merupakan bentuk politisasi.

"Mengapa harus ada dorongan kepada DPR RI? Ini adalah politisasi," sambung Rahmat.

Menurutnya, tidak ada satu pun Undang-Undang (UUD) Pidana yang bisa mengatur kepala negara. Hak angket merupakan sesuatu yang sulit diperjuangkan hanya dalam rentan waktu delapan bulan, atau sisa masa kepemimpinan Jokowi.

"Hak angket tidak mudah diperjuangkan hanya dalam waktu delapan bulan!" Tegasnya.

Rahmat mengatakan, Relawan AMIN tidak semestinya melakukan tuntutan ke DPR RI. Tapi, seharusnya mengucapkan selamat kepada Presiden, DPR RI, KPU, dan Bawaslu yang sudah berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan aman, dan damai.

"Harusnya mereka datang mengucapkan selamat kepada Presiden, DPR, KPU, Bawaslu yang sudah berhasil memyelanggarakan pemilu secara sukses," tutup Rahmat.

Aksi massa yang berasal dari bermacam elemen mulai dari mahasiswa hingga ormas ini pun sempat membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi arah Tomang macet.

2.590 Personel

Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo. (ant/tik/cnn/sin)