YOGYAKARTA, SP - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2025–2030, sekaligus membuka secara resmi Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Yogyakarta, Senin (14/9/2026).

Prosesi pelantikan DPD Hanura DIY dipimpin oleh jajaran DPP Hanura. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dilakukan oleh Wasekjen Hanura, Dr. Phil. Hanurani Prajanto, MA, yang menetapkan Heru Bantolo sebagai Ketua DPD Hanura DIY dan Johnson Erwin Sitohang sebagai Sekretaris.

Selanjutnya, naskah pelantikan dibacakan oleh Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura, Irjen Pol (Purn) Marwan Paris, dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka kepada pengurus baru.

Acara penting ini turut dihadiri oleh perwakilan Kesbangpol Provinsi DIY, KPU, Bawaslu DIY, serta sejumlah pimpinan perwakilan partai politik daerah, di antaranya PDIP, Golkar, PKB, PPP, PKS, Perindo, NasDem, hingga PSI.

Dalam agenda strategis nasional tersebut, pesan dan arahan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Hanura Akhmad Muqowam, menjadi sorotan penting. OSO menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.

“Jangan pulang hanya membawa SK, bawa pulang tanggung jawab. Hidupkan organisasi, tertibkan administrasi, bangun hubungan dengan masyarakat, jaga kehormatan partai dan pastikan keberadaan saudara memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” tegas Muqowam mengutip arahan OSO.

OSO, kata Muqowam, menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di DIY agar tidak membangun struktur organisasi hanya di atas kertas. Konsolidasi harus bergerak masif hingga tingkat akar rumput.

“Saya meminta seluruh pengurus yang baru dilantik tidak membangun organisasi hanya di atas kertas. DPD harus bekerja, DPC harus bergerak, PAC harus dihidupkan, Ranting harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurut OSO, struktur partai yang kuat bukan hanya lengkap secara administratif, tapi juga mempunyai aktivitas, kader, data, agenda kerja, serta hubungan nyata dengan masyarakat.

Lebih lanjut, OSO menekankan bahwa komitmen politik Partai Hanura untuk berpihak kepada daerah tidak boleh berhenti sebatas slogan di spanduk, baliho, atau atribut partai. Prinsip tersebut harus diterjemahkan menjadi aksi konkret.

“Sebab Indonesia tidak hanya dibangun dari pusat. Indonesia berdiri karena desa, kabupaten, kota, provinsi, kepulauan, perbatasan, petani, nelayan, pekerja, UMKM, generasi muda, perempuan, dan seluruh rakyat yang hidup serta bekerja di daerah,” ujarnya.

OSO menekankan bahwa tolok ukur kemajuan sebuah daerah bukan hanya gedung yang semakin tinggi atau infrastruktur jalan yang semakin panjang. Kemajuan yang sesungguhnya harus berdampak langsung terhadap perbaikan kehidupan rakyat.

Karena itu, keberpihakan kepada daerah harus diarahkan pada pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang merata, lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, perlindungan petani, nelayan dan masyarakat desa, serta pembangunan infrastruktur yang merata.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat bagi daerah, penguatan kapasitas dan keadilan fiskal daerah, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan daerah kepulauan, perbatasan dan wilayah tertinggal serta ruang yang lebih besar bagi generasi muda dan perempuan dalam pembangunan.

“Daerah tidak boleh hanya menjadi tempat dimana sumber daya diambil. Tapi rakyatnya tetap miskin. Tapi Daerah harus menjadi tempat dimana kesejahteraan dibangun," tegasnya.

Untuk mencapai hal itu, OSO menginstruksikan seluruh jajaran pengurus, kader, dan anggota legislatif untuk menerapkan formulasi kerja yang sederhana namun terukur dalam melayani masyarakat. Arahan ini ditegaskan untuk memastikan mesin politik partai benar-benar bekerja secara fungsional dan berdampak langsung bagi daerah.

Pengurus partai harus mendengar, mengorganisir, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Anggota DPRD harus menerjemahkan aspirasi itu melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berpihak kepada rakyat.

Kader juga dituntut untuk selalu hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Pada saat yang sama, struktur partai harus berfungsi secara optimal untuk menjadi jembatan yang kuat antara rakyat dan kebijakan publik.

“Maka pola kerjanya harus sederhana dan jelas. Dengarkan rakyat, pahami masalah, perjuangkan kebijakan, kawal pelaksanaan dan pertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.

OSO menambahkan agar seluruh pengurus yang dilantik menjaga nama baik dan kehormatan organisasi dengan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Selain itu juga mengingatkan agar konflik pribadi tidak sampai mengganggu kerja organisasi.

“Kritik dan perbedaan boleh ada, tetapi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi pegangan,” imbaunya.

"Kehormatan organisasi tidak dibangun oleh pidato, melainkan oleh perilaku kadernya. Jaga nama baik partai, jangan gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merusak kepercayaan publik," imbuhnya.

Terkait pelaksanaan Bimteknas Anggota DPRD Partai Hanura yang digelar beriringan, OSO menilai hal ini sebagai langkah krusial untuk mengawinkan kekuatan struktur organisasi dengan kapasitas representasi di parlemen.

"Struktur yang kuat tanpa representasi yang berkualitas akan kehilangan daya pengaruh. Sebaliknya, representasi yang kuat tanpa struktur yang hidup akan kehilangan akar. Ikutilah bimtek ini dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara profesional," katanya.

Rangkaian Bimteknas yang berlangsung hingga 16 September 2026 ini diisi oleh sejumlah pakar dan pejabat nasional, antara lain Dr. Drs. Agus Fathoni, M.Si, Prof. Dr. Suparman Marzuki, Dr. Ida Budiati, hingga Prof. Dr. Wawan Mas'udi.

Para legislator Hanura akan dibekali materi strategis meliputi analisis RAPBN 2027, penyusunan Perda kerakyatan, pengelolaan reses dan open parliament, hingga efektivitas Undang-Undang Penanggulangan Bencana di daerah.

Kibarkan Bendera

Ketua DPD Hanura DIY yang baru dilantik, Heru Bantolo, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas secara maksimal.

"Atas kepercayaan ketua umum, saya akan kibarkan bendera Singa Hanura ke seluruh provinsi di Yogyakarta dan meraih hasil maksimal di Pemilu 2029," ujar Heru Bantolo.

Pihaknya juga memastikan konsolidasi secara serius dan berkelanjutan di semua level kepengurusan akan langsung dijalankan, di samping terus merajut komunikasi dan persahabatan dengan seluruh elemen politik di DIY.

"Semoga Hanura menjadi kekuatan politik yang dibanggakan di Yogyakarta," harapnya. (*)