PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB hingga 18 September 2026. Kebijakan ini diambil karena kualitas udara di sejumlah wilayah masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap karhutla.

Akademisi Kalbar, Suherdiyanto, menilai perpanjangan BDR merupakan langkah tepat untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari paparan asap. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar memindahkan kegiatan belajar dari ruang kelas ke ruang digital.

“Ini harus dipandang sebagai sebuah kebijakan untuk proteksi dan perlindungan kesehatan bagi peserta didik. Bukan sebatas untuk mengubah metode pembelajaran,” ujarnya, Minggu (13/9).

Menurut Suherdiyanto, sekolah tetap harus memastikan proses belajar berjalan efektif selama BDR. Kehadiran siswa, interaksi dengan guru, ketercapaian materi, pemberian tugas hingga evaluasi hasil belajar perlu tetap diperhatikan.

Ia juga mengingatkan sekolah agar tidak memaksakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi udara belum aman.

“Sekolah juga tidak boleh memaksakan pembelajaran tatap muka hanya karena ingin menghadirkan siswa secara langsung. Proses pembelajaran tetap harus berjalan, tetapi menyesuaikan kondisi lingkungan,” katanya.

Pembelajaran daring, lanjut dia, dapat memanfaatkan berbagai platform digital. Namun, sekolah perlu menyiapkan alternatif bagi siswa yang menghadapi kendala perangkat maupun jaringan internet.

Suherdiyanto mencontohkan pelaksanaan BDR di SMA Negeri 1 Pontianak. Guru tetap mengajar dari sekolah secara daring, sementara siswa mengikuti pembelajaran dari rumah sesuai jadwal. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk mengetahui kendala dan mengukur efektivitas pembelajaran.

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan BDR tetap dapat berjalan efektif jika dirancang dengan baik. Sekolah juga dapat menggunakan WhatsApp atau memberikan penugasan bagi siswa yang terkendala akses internet.

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah munculnya learning loss atau ketertinggalan pembelajaran akibat pelaksanaan BDR.

“Jangan sampai kabut asap ini juga melahirkan persoalan baru berupa learning loss atau siswa yang tertinggal karena keterbatasan perangkat dan internet,” ujarnya.

Perlu Indikator Jelas

Suherdiyanto mendorong Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan indikator yang jelas untuk menentukan kapan BDR dihentikan dan pembelajaran tatap muka kembali dimulai.

Menurutnya, keputusan tersebut harus mengacu pada data kualitas udara, bukan sekadar perkiraan.

“Ketika kualitas udara sudah berada pada tingkat aman dan konsisten, barulah sekolah secara bertahap kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka,” katanya.

Ia juga mengusulkan adanya protokol khusus pembelajaran saat kondisi darurat kabut asap. Protokol tersebut antara lain mengatur indikator kualitas udara, mekanisme BDR, perlindungan siswa dan guru, alternatif pembelajaran bagi siswa yang terkendala internet, pembatasan aktivitas luar ruangan, serta kriteria kembali ke sekolah.

Suherdiyanto menilai BDR dalam situasi bencana asap tidak dapat dianggap sebagai kegagalan pendidikan. Justru, kebijakan itu menunjukkan kemampuan sistem pendidikan beradaptasi agar proses belajar tetap berlangsung tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

“Jangan melihat BDR ini sebagai sebuah kegagalan pendidikan. Dalam situasi tertentu, BDR justru merupakan resiliensi pendidikan, bagaimana pendidikan tetap berjalan dalam kondisi bencana,” ujarnya.

Ia menegaskan hak pendidikan siswa harus tetap terpenuhi, namun kesehatan dan keselamatan tetap menjadi prioritas.

“Sekolah tetap harus hadir, meskipun untuk sementara kehadiran itu dilakukan secara daring di ruang digital,” pungkasnya. (din)