YOGYAKARTA, SP - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendengarkan keluhan pemerintah daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Rio berharap pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah, terutama daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai maupun pembangunan infrastruktur.

"Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur, soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak,” kata Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.

Rio menilai, pergantian posisi Menkeu ini merupakan langkah nyata Presiden Prabowo dalam mendengarkan persoalan keuangan daerah. Baginya, ini harapan baru dan pihaknya optimistis Suahasil akan lebih arif dalam menyikapi tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

"Selama ini terlalu ketat, dipotong hampir 30 persen. Saya harap pelan-pelan mulai mengembalikan itu," ujarnya.

Rio meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran anggaran kepada daerah agar roda pembangunan dapat kembali berjalan. Sebab, ada daerah yang untuk membayar gaji pegawainya pun sulit, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, sekelas Pemprov DKI Jakarta saja mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayan pembangunan.

Menurut Rio, jika daerah diberikan ruang fiskal yang memadai, kepala daerah akan memiliki daya untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Sebaliknya, minimnya perputaran uang di daerah dikhawatirkan membuat perekonomian lokal semakin mandek.

"Sudah cukup ketegangan antara pusat dan daerah,” tegasnya.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, sebelumnya juga telah mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan anggaran untuk pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang APBN. OSO menilai kebijakan pemangkasan anggaran yang tidak sesuai porsi berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Keluhan pemerintah daerah antara lain tentang anggaran yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN, sehingga daerah kecewa, ini harus segera diatasi," kata OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Jumat (11/9/2026).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 tersebut juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menilai, pemerintah pusat harus memastikan kebijakan DBH berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan di daerah.

"Yang terjadi sekarang, anggaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu," kata OSO.

Dampak pemotongan TKD ini dirasakan langsung di berbagai daerah. Anggota DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Hanura, Edmundus Yakobus Manek, mengungkapkan bahwa pemotongan dana transfer di wilayahnya mencapai sekitar Rp104 miliar. Akibatnya, sebagian besar anggaran tersedot untuk belanja pegawai, sementara program infrastruktur lumpuh dan pekerja lokal kehilangan mata pencaharian.

"Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu dipotong hampir Rp104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur," katanya di lokasi yang sama.

Isu krusial mengenai otonomi fiskal daerah ini turut dibahas secara mendalam dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura tahun 2026 di DIY, sejalan dengan visi partai “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera”.

Selain membahas isu fiskal daerah, rangkaian kegiatan di DIY ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Hanura DIY serta konsolidasi Task Force yang dipimpin oleh Rio Capella. DIY tercatat sebagai provinsi ke-13 yang dikunjungi dalam rangka mempercepat pembentukan struktur partai hingga tingkat akar rumput guna menatap Pemilu 2029.

"DIY ini provinsi ke-13 task force berkeliling. Pengurusnya baru saja dilantik. Nah ada tugas penting, lakukan konsolidasi segera bentuk DPC hingga PAC," instruksi Rio.

Ia juga mengimbau para kader yang baru dilantik agar segera memasang logo kepala singa yang baru di kantor-kantor partai dari tingkat cabang hingga anak ranting.

Rio menegaskan, Partai Hanura hadir bukan sekadar menjadi peserta Pemilu, melainkan bertekad keluar sebagai pemenang pada Pemilu 2029.

"Orang harus semakin tahu Partai Hanura ini. Hari ini boleh Hanura diremehkan, tapi semangat Singa akan bangkit," pungkasnya.

Serah Jabatan

Di sisi lain, estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan telah resmi berpindah. Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan jabatannya kepada Suahasil Nazara dalam acara Serah Terima Jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dalam sambutannya, Purbaya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama Kemenkeu selama setahun terakhir masa kepemimpinannya.

“Bagi saya hari ini adalah momen penting. Kalau waktu itu saya datang, boleh ngomong panjang, karena untuk menciptakan optimisme sebenarnya. Kalau sekarang kan saya akan serahkan ke Bapak (Suahasil). Jadi saya hanya ngomong pendek saja. Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun terakhir ini,” ujar Purbaya dalam sambutannya.

Sementara itu, Suahasil yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 juga menyampaikan apresiasi kepada Purbaya atas kepimpinannya selama 12 bulan terakhir.

Suahasil menilai Purbaya telah melanjutkan warisan Kementerian Keuangan sebagai instansi pengelola keuangan negara dengan memperkuat kolaborasi lintas unit.

“Ini adalah situasi yang saya warisi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu,” ujar Suahasil.

Suahasil pun meminta dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan pekerjaan Kemenkeu dengan terus meningkatkan kolaborasi.

“Mohon dapat dibukakan pintu kerja sama selanjutnya, seiring dengan amanah yang saya terima sebagai Menteri Keuangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029. Kita akan bertemu lagi dalam berbagai kesempatan lainnya,” ujar dia.

Dalam keterangannya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), Suahasil menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kemekeu akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kemenkeu akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan. (*/ant)