Oleh: Dr. Amalia Irfani, M. Si / Dosen IAIN Pontianak / Sekretaris LPP PWM Kalbar

LANGIT Kalimantan Barat masih meredup ditelan jelaga. Di Kota Pontianak dan sekitarnya, aroma asap yang menusuk hidung menjadi penanda rutin bahwa bencana tahunan karhutla telah tiba.

Tahun ini seperti biasa, respons cepat pemerintah daerah adalah menarik anak-anak dari ruang kelas dan memindahkan mereka ke layar gawai.

Di atas kertas, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini adalah langkah penyelamatan yang visioner untuk melindungi paru-paru generasi muda tanpa mengorbankan hak belajar mereka.

Namun, di lapangan, narasi manis ini berubah menjadi simulasi krisis yang menguras daya tahan mental masyarakat. Rumah-rumah warga di Kalimantan Barat tidak sedang menjadi kelas yang kondusif, melainkan ruang isolasi penuh tekanan tempat siswa, orang tua, dan guru bergelut dengan frustrasi yang sama.

Bagi anak-anak sekolah di Pontianak, peralihan ke mode daring di tengah bencana asap bukanlah liburan, apalagi pengalaman belajar yang menyenangkan.

Mereka terjebak dalam ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang membahayakan, terisolasi dari kawan sebaya, dan dijejali tugas-tugas digital yang menumpuk.

Sensasi fisik yang tak nyaman, mata perih, kepala berat, dan tenggorokan kering akibat debu asap yang menembus celah ventilasi harus dipadukan dengan tuntutan untuk tetap fokus menatap layar kecil selama berjam-jam.

Tanpa dinamika interaksi fisik di kelas, daya serap siswa anjlok. Kelelahan emosional yang menumpuk perlahan mengikis rasa ingin tahu mereka, menggantikannya dengan rasa cemas, apati, dan kejenuhan mendalam yang tak terucapkan.

Di sudut rumah yang lain, para orang tua memikul beban ganda yang hampir tidak masuk akal. Di tengah kepungan kabut asap yang mengancam kesehatan dan mengganggu roda ekonomi keluarga, mereka mendadak dibebani peran sebagai pendamping akademis primer.

Bagi sebagian besar orang tua di Kalimantan Barat yang harus tetap bekerja mencari nafkah, membagi waktu antara pekerjaan, urusan domestik, dan mendampingi anak belajar daring adalah perjuangan yang memicu ketegangan hebat.

Ruang tamu yang semestinya menjadi tempat bernaung yang aman kini berulang kali berubah menjadi medan konflik verbal antara orang tua yang lelah dan anak yang frustrasi. Beban pengeluaran ekstra untuk kuota internet di tengah ketidakpastian ekonomi bencana kian mempertegas bahwa PJJ bukanlah solusi yang ramah bagi semua kalangan.

Sementara itu, para guru berada dalam jerat dilema yang tak kalah hebat. Di satu sisi, mereka adalah korban bencana asap yang harus menjaga keselamatan diri dan keluarganya.
Di sisi lain, mereka dibebani tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan target kurikulum tetap tercapai. Mengajar di hadapan puluhan kotak hitam tanpa suara di aplikasi tatap muka virtual sering kali terasa seperti berbicara pada ruang hampa.

Guru-guru di Pontianak harus memutar otak menyusun materi daring yang ramah kendala sinyal, sembari memproses ratusan dokumen tugas siswa hingga jauh malam. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap kualitas pengajaran daring, tanpa didukung infrastruktur dan fleksibilitas kurikulum yang memadai, menempatkan para pendidik pada kondisi kelelahan psikologis atau burnout yang parah.

Guna mengurai benang kusut ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta Dinas Pendidikan perlu melangkah lebih jauh dari sekadar memindahkan lokasi belajar. Solusi konkret harus dimulai dengan otomatisasi pemberlakuan Kurikulum Darurat Kebencanaan saat indeks standar pencemar udara (ISPU) memasuki tingkat berbahaya.

Kurikulum ini wajib memangkas target akademis hingga 50 persen dan menggantinya dengan penugasan mandiri yang kontekstual, seperti edukasi kesehatan lingkungan dan resiliensi bencana yang tidak menuntut anak menatap layar seharian.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi layanan konseling psikologis gratis secara berkala bagi guru dan orang tua, serta menyalurkan bantuan operasional khusus bencana berupa subsidi kuota dan fasilitas penyaring udara (air purifier) bagi sekolah dan keluarga dari rentan ekonomi.

Kita harus berhenti mengukur keberhasilan pendidikan di tengah krisis hanya dari angka kehadiran di aplikasi tatap muka atau ketepatan waktu pengumpulan tugas.

Bencana karhutla adalah ujian kemanusiaan, dan respon pendidikan kita sepatutnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut dengan menempatkan kesehatan fisik serta kestabilan mental di atas kejaran nilai akademis semata.

Menyelesaikan krisis belajar di musim asap bukan sekadar tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, melainkan seberapa bijak kita memberi ruang bagi anak, orang tua, dan guru untuk bernapas lega di tengah kepungan asap yang menghimpit. (*)