‎BENGKAYANG, SP - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, memperpanjang status tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama satu pekan, mulai 15 hingga 21 September 2026.

‎‎Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan tanggap darurat karhutla yang dipimpin Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bengkayang, Senin (14/9).

‎‎Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena kondisi udara di sejumlah wilayah masih berada dalam kategori tidak sehat dan dampak asap masih dirasakan masyarakat.

‎‎"Secara garis besar kondisi udara di wilayah Kabupaten Bengkayang masih dalam kategori tidak sehat dan lebih tinggi dari daerah lain," kata Sebastianus dalam rapat evaluasi tersebut.

‎‎Ia mengatakan selama masa perpanjangan, posko penanganan karhutla tetap beroperasi di 17 kecamatan. Penanganan juga akan diarahkan pada wilayah yang memiliki lahan gambut karena kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.

‎‎"Posko penanganan karhutla tetap dilanjutkan di 17 kecamatan. Fokus utama penanganan karhutla di daerah yang memiliki lahan gambut," ujarnya.

‎‎Sebastianus juga meminta penanganan karhutla dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat, terutama melalui edukasi dan pencegahan agar aktivitas pembakaran lahan tidak kembali memicu kebakaran.

‎‎Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta Meiliani mengatakan luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 1.596,15 hektare.

‎‎Dengan luasan tersebut, Bengkayang berada di urutan keenam sebagai kabupaten dengan luas lahan terbakar terbesar dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

‎‎"Untuk luas lahan terbakar periode Januari sampai September 2026 totalnya 1.596,15 hektare," katanya.

‎‎BPBD juga mencatat sebanyak 2.249 titik api terpantau di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang sepanjang 1 Januari hingga 13 September 2026.

‎‎Dwi mengatakan pemerintah bersama aparat dan unsur terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pemantauan harian titik panas, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, hingga sosialisasi larangan membakar lahan.

‎‎Selain itu, penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta distribusi masker dan informasi kesehatan kepada masyarakat yang terdampak asap.

‎‎Sementara itu, perwakilan Manggala Agni Bengkayang, Verry Andrias, mengatakan jumlah hotspot di wilayah Bengkayang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan drastis.

‎‎Namun, menurut dia, penurunan titik panas tersebut tetap perlu diikuti langkah antisipasi agar kebakaran tidak kembali meluas.

‎‎"Kami berharap adanya rencana tindak lanjut dalam penanganan karhutla," ujarnya.

‎‎Verry mengatakan Manggala Agni bersama unsur terkait juga telah melaksanakan patroli terpadu di kawasan perbatasan melalui program Patroli Terpadu Batas Negeri selama 10 hari.

‎‎Patroli dilakukan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), terutama di wilayah yang terpantau memiliki titik panas.

‎‎Dalam pemantauan tersebut, tim juga menemukan karhutla di Kecamatan Monterado yang berada di kawasan hak guna usaha (HGU) milik PT MAGP yang saat ini tidak beroperasi.

‎‎Terdapat 2.215 Hotspot

‎‎Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto mengatakan berdasarkan data kepolisian, terdapat 2.215 hotspot yang terpantau sepanjang Januari hingga September 2026.

‎‎Lima kecamatan dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni Kecamatan Sungai Raya sebanyak 489 titik, Siding 226 titik, Seluas 215 titik, Teriak 184 titik, dan Ledo 157 titik.

‎‎"Hotspot bulanan tertinggi terjadi pada Agustus dengan 1.284 titik," katanya.

‎‎Untuk memperkuat penanganan karhutla, Polres Bengkayang menyiagakan 180 personel yang terdiri atas 30 personel di tingkat polres dan 150 personel di jajaran polsek.

‎‎Kepolisian juga membagi wilayah penanganan karhutla ke dalam tiga rayon untuk mempercepat respons terhadap titik panas maupun kebakaran yang ditemukan di lapangan.

‎‎Upaya penanganan meliputi sosialisasi pencegahan karhutla, patroli terpadu, pemadaman dan verifikasi hotspot, pembagian bantuan sosial, air bersih dan masker, pemeriksaan kesehatan, hingga penegakan hukum.

‎‎Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Debit menilai langkah penanganan yang dilakukan Forkopimda telah menunjukkan hasil dengan menurunnya jumlah hotspot.

‎‎Namun, ia meminta status tanggap darurat tetap dilanjutkan karena Bengkayang masih menjadi salah satu wilayah rawan karhutla dan dampak asap masih dirasakan masyarakat.

‎‎"Kinerja Forkopimda Kabupaten Bengkayang dalam penanganan karhutla sudah sangat luar biasa karena hingga saat ini titik hotspot sudah menurun. Namun, kami menyarankan status tanggap darurat tetap dilanjutkan karena kita masih daerah rawan karhutla dan asap masih kita rasakan," katanya. (nar)