PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik 29 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, kemarin.

Pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong akibat pensiun, mutasi, maupun promosi jabatan sebelumnya.

Edi menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tidak berlangsung singkat. Setiap pergeseran harus melalui tahapan panjang, mulai dari pembahasan internal, pemetaan kebutuhan organisasi, hingga memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setiap pergeseran jabatan memiliki efek domino. Satu jabatan bergeser, maka akan berpengaruh pada jabatan lainnya. Selain itu, semua penempatan harus memenuhi persyaratan minimal dan melalui sistem informasi ASN,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah usulan jabatan yang sempat tertolak dalam sistem karena belum memenuhi ketentuan teknis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Namun, seluruh proses telah melalui mekanisme resmi dan konsultasi dengan BKN.

Wali Kota menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang bersifat sementara. Karena itu, pejabat yang dilantik diminta bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Jabatan ini hanya amanah. Bekerjalah secara maksimal, pahami persoalan di Kota Pontianak dan berikan kontribusi nyata,” tegasnya.

Sebagian pejabat yang dilantik mengalami kenaikan jenjang, sementara lainnya digeser sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta mendorong inovasi di perangkat daerah yang dinilai belum optimal.

Khusus bagi lurah dan camat, Edi mengingatkan bahwa mereka adalah ujung tombak pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Peran mereka tidak sebatas administratif, tetapi juga harus responsif terhadap persoalan di lapangan.

“Kalau ada kebakaran, bangunan tanpa izin, atau persoalan lingkungan seperti sampah, lurah dan camat harus menjadi yang pertama tahu dan turun ke lapangan. Koordinasi dengan RT dan RW harus diperkuat,” katanya.

Edi juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi aparatur sipil negara (ASN) di era digitalisasi. Menurutnya, pejabat pemerintah harus bergerak cepat dalam pola pikir dan cara kerja, tanpa meninggalkan koridor aturan.

“Di era teknologi dan digital sekarang, ASN harus adaptif dan gerak cepat. Jangan lambat karena kita bisa tertinggal. Apalagi sekarang belum mulai bekerja, sudah viral di media sosial,” sebutnya.

Ia menegaskan akan mendukung setiap inovasi dan kreativitas yang berdampak positif bagi masyarakat, baik secara teknis, administratif, maupun kebijakan.

Wali Kota juga mengakui Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun keuangan. Sementara di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat.

“Ini menjadi tantangan kita bersama untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang maju, sejahtera dan membahagiakan masyarakat dengan dukungan infrastruktur yang representatif,” tutupnya. (din)