PONTIANAK, SP – Seluruh Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Barat (Kalbar) resmi didaulat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di wilayah masing-masing.

Prosesi pelantikan pengurus DPC HKTI se-Kalbar tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Abdul Kadir Karding, pada Sabtu (27/6/2026).

Acara tersebut turut disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.

Dalam sambutannya, Karding menegaskan bahwa HKTI adalah organisasi non-politik. Fokus utama organisasi ini adalah mendedikasikan diri untuk kepentingan petani, mulai dari pemberdayaan, pendampingan, advokasi, hingga penguatan jaringan pasar dan permodalan.

"HKTI tidak memiliki kaitan dengan politik. Kehadiran kita di sini murni untuk petani. Mengingat HKTI bersentuhan langsung dengan produsen komoditas pangan, maka diperlukan kebijakan strategis dari kepala daerah untuk membantu petani melalui organisasi ini," ujar Karding.

Karding menambahkan, keterlibatan kepala daerah sangat krusial karena mereka memiliki jejaring luas hingga ke tingkat pusat serta memahami karakter masyarakatnya.

 "Kebijakan strategis pemerintah daerah dan HKTI harus linear demi mencapai swasembada pangan. Saat ini, Bapak Presiden sedang fokus menggenjot sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Menanggapi berbagai tantangan petani, mulai dari sarana prasarana, pupuk, hingga akses pasar, Karding berharap HKTI Kalbar dapat menjadi role model bagi daerah lain.

"Ini luar biasa. Di tempat lain tidak seperti ini. Dengan bupati dan wali kota sebagai ketua, HKTI Kalbar menjadi organisasi yang sangat strategis dan unggul," pujinya.

Senada dengan Karding, Gubernur Kalbar Ria Norsan kembali menegaskan bahwa peran kepala daerah dalam HKTI bertujuan untuk menjadi agen perantara yang memfasilitasi kebutuhan petani di lapangan.

"Kehadiran kepala daerah sebagai ketua diharapkan dapat menjembatani berbagai persoalan petani, seperti kekurangan pupuk bersubsidi, alat produksi, bibit, hingga penanganan saat terjadi gagal panen atau fuso. Kita berjuang bersama untuk nasib petani di Kalbar," tutur Norsan.

Norsan optimistis, langkah ini akan mengakselerasi produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan di Kalimantan Barat.

?"Saat ini Kalbar sudah mencapai swasembada beras dengan Sambas sebagai produsen tertinggi. Harapan saya, dengan kepala daerah yang memimpin HKTI, sinergi dengan petani akan semakin kuat untuk terus meningkatkan produksi pangan daerah ke depannya," pungkasnya. (*)