PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan anggaran.

Penegasan itu disampaikannya dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Melalui forum ini, seluruh program perangkat daerah harus terintegrasi dan mendukung implementasi visi pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi menjelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memegang peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya seluas sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak,” katanya.

Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, melampaui rata-rata nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota pada 2025 juga tercatat sebesar 5,34 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan hingga sekitar 4 persen.

Ke depan, Pemkot akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha. Sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi dinilai menjadi motor penggerak ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak restoran.

Selain ekonomi, isu lingkungan juga menjadi perhatian. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, hingga pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu masuk dalam program prioritas.

“Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang saat ini telah mencapai lebih dari 370 ton per hari,” jelasnya.

Pembangunan kota juga diarahkan pada penguatan sektor pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas serta revitalisasi kawasan heritage. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama di tengah pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, forum lintas perangkat daerah menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi warga.

“Forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

Bebby menegaskan, perencanaan harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu dan tantangan strategis daerah. Efektivitas dan efisiensi anggaran, lanjutnya, wajib menjadi perhatian utama.

“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjawab kompleksitas pembangunan kota, baik dalam pelayanan publik, infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.

DPRD, lanjut Bebby, berkomitmen mendukung perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang mampu mendorong Pontianak menjadi kota yang maju, nyaman untuk ditinggali, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (din)