PONTIANAK, SP - Persoalan kelangkaan air bersih yang kerap terjadi saat musim kemarau panjang di Kalimantan Barat mendapat perhatian dari Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stephanus Paiman OFMCap.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, terutama ketika musim kemarau menyebabkan sumber air mengalami penurunan kualitas maupun debit.

Ia menilai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penyediaan Water Treatment Plant (WTP) pada sistem penyediaan air minum daerah. Dengan teknologi pengolahan air tersebut, air baku yang memiliki persoalan kualitas, termasuk rasa payau atau asin, dapat diolah sehingga lebih layak digunakan masyarakat.

“Alat ini namanya Water Treatment (WTP). Beberapa rumah orang yang punya kemampuan ekonomi sudah menggunakan alat ini, sehingga tidak terlalu repot meskipun air leding payau atau asin,” kata Bruder Stephanus.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa fasilitas pengolahan air dengan teknologi tersebut belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

“Pertanyaannya, mengapa pemerintah daerah, gubernur atau wali kota, tidak menyiapkan WTP ini di PDAM, sehingga air leding aman? Anggota dewan juga kok adem-adem saja,” ujarnya.

Air Bersih dan Karhutla Saling Berkaitan

Bruder Stephanus menilai persoalan air bersih tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Saat musim kemarau, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih juga berhadapan dengan meningkatnya risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Kondisi panas dan kering membuat lahan lebih mudah terbakar. Ketika karhutla terjadi, masyarakat kembali menghadapi persoalan lain berupa asap dan jerebu yang dapat mengganggu aktivitas serta kualitas lingkungan.

Karena itu, menurutnya, penyediaan air bersih yang memadai perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak musim kemarau secara lebih luas.

“Kelangkaan air bersih saat kemarau dan karhutla dengan asap serta jerebu ini saling berkaitan. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya ketika masalah sudah terjadi,” katanya.

Ia menilai keberadaan fasilitas pengolahan air yang memadai pada sistem layanan publik akan membuat masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi sumber air baku yang kualitasnya dapat berubah saat musim kemarau.

Teknologi Bisa Membuat Air Lebih Layak Dikonsumsi

Menurut Bruder Stephanus, teknologi pengolahan air sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Sejumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi telah menggunakan perangkat pengolahan air di rumah masing-masing.

Air dari jaringan PDAM yang sebelumnya memiliki rasa payau, misalnya, dapat diproses melalui sistem pengolahan tertentu sehingga menghasilkan air yang lebih bersih dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Air hasil WTP itu bisa diproses menjadi air bersih, bahkan dengan sistem RO (reverse osmosis) bisa diproses lebih lanjut. Kalau alat dipasang di rumah dengan sumber dari PDAM, airnya bisa langsung diminum,” jelasnya.

Namun, ia mengakui penggunaan teknologi tersebut juga membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Saringan dan komponen lainnya harus diperiksa, dibersihkan, bahkan diganti apabila sudah tidak layak digunakan.

“Memang perlu pemeliharaan. Saringan atau alat-alat lainnya perlu dicek secara berkala, dibersihkan, atau sampai diganti. Ujung-ujungnya memang anggaran,” ujarnya.

Anggaran untuk Kebutuhan yang Dampaknya Dirasakan Masyarakat

Persoalan anggaran, menurut Bruder Stephanus, seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menentukan skala prioritas anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan adanya dana sekitar Rp19,1 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan tempat parkir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat namun kemudian dikembalikan.

Menurutnya, anggaran yang tersedia, termasuk penerimaan negara atau daerah dari berbagai sumber yang sah, dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar apabila memang memungkinkan secara aturan dan perencanaan.

“Kalau untuk hal seperti ini, saya yakin masyarakat tidak akan ribut, karena mereka merasakan dampaknya langsung,” katanya.

Bruder Stephanus berharap pemerintah daerah, termasuk legislatif, mulai menjadikan persoalan air bersih sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bukan hanya dengan memberikan bantuan air ketika kemarau terjadi, tetapi membangun sistem yang mampu menjamin ketersediaan dan kualitas air secara berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah dapat mengkaji kebutuhan teknologi pengolahan air, kapasitas produksi, sumber air baku, biaya operasional hingga sistem pemeliharaan sebelum menentukan bentuk investasi yang paling sesuai.

Jangan Menunggu Krisis Terjadi

Bruder Stephanus menegaskan, persoalan air bersih sebaiknya ditangani melalui perencanaan jangka panjang. Pemerintah tidak seharusnya baru bergerak setelah masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama pengelola layanan air minum melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi sumber air baku dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi semakin berat.

Menurutnya, investasi pada teknologi pengolahan air bukan hanya berbicara mengenai penyediaan air bersih, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, ketahanan menghadapi kemarau, serta bagian dari upaya mengurangi dampak sosial dan lingkungan akibat krisis air.

“Kalau masyarakat bisa mendapatkan air yang aman dan layak, tentu banyak persoalan bisa diminimalkan. Pemerintah perlu hadir sebelum masyarakat mengalami krisis, bukan hanya ketika krisis sudah terjadi,” pungkasnya. (*)