PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026.

Agenda strategis yang akan berlangsung pada Agustus 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Kalbar untuk kembali menjadi pusat pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai langkah awal, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Sekretaris Daerah Kalbar Harisson dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar Windy Prihastari meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM Kalbar yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, penyelenggaraan PKN II menjadi kebanggaan tersendiri karena Kalbar telah lama tidak menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

“Kita meninjau tempat diklat PKN II yang akan dilaksanakan di Kalbar, tepatnya di BPSDM. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Kalbar sudah sangat lama tidak menyelenggarakan pelatihan seperti ini, bahkan terakhir sekitar 20 tahun lalu. Kini kita berupaya menghadirkannya kembali di daerah sendiri,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibenahi agar mampu memberikan kenyamanan dan mendukung kelancaran proses pembelajaran peserta.

Beberapa fasilitas yang menjadi prioritas perbaikan meliputi sistem sanitasi, toilet, serta sejumlah bangunan penunjang lainnya.

“Kita melihat mana yang perlu diperbaiki. Ada bangunan yang masih layak digunakan, namun ada pula yang membutuhkan pembenahan. Fasilitas toilet dan sistem air bersih menjadi perhatian utama,” kata Norsan.

Menurutnya, hasil evaluasi lapangan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BPSDM sebelum pelaksanaan kegiatan.

Lebih jauh, Norsan menilai Kalimantan Barat memiliki nilai strategis yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta PKN II. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalbar menawarkan pengalaman pembelajaran yang berbeda dibanding daerah lain.

“Biasanya setelah mengikuti PKN II ada kegiatan studi lapangan. Di Kalbar, peserta dapat melihat langsung kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, mempelajari tata kota Kuching yang tertata dengan baik, sekaligus mengenal budaya masyarakat perbatasan,” jelasnya.

Selain meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penyelenggaraan PKN II juga diharapkan menjadi sarana promosi potensi daerah kepada peserta yang berasal dari berbagai provinsi dan kementerian.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari mengatakan penyelenggaraan PKN II Tahun 2026 memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya Kalbar dipercaya menjadi penyelenggara pelatihan kepemimpinan nasional dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Insyaallah pada Agustus 2026 kita mulai menjadi tuan rumah penyelenggara PKN II. Pesertanya tidak hanya dari Kalbar, tetapi juga dari provinsi lain dan kementerian yang ingin mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

Menurut Windy, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Kalbar untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia aparatur berskala nasional.

Ia menambahkan, pelaksanaan PKN II di Kalbar juga sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dengan terselenggaranya pelatihan di daerah sendiri, pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak perlu lagi mengikuti pelatihan di luar daerah.

“Cukup dilaksanakan di Kalbar. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap strategi efisiensi dalam pengembangan kompetensi ASN,” katanya.

Windy menjelaskan, pelaksanaan PKN II akan menerapkan metode blended learning, yakni kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Skema tersebut dinilai lebih efektif sekaligus mampu menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

“Jika seluruh kegiatan dilakukan secara tatap muka tentu membutuhkan biaya yang lebih besar, baik untuk akomodasi maupun konsumsi. Dengan sistem blended learning, sebagian kegiatan dilakukan secara klasikal dan sebagian lainnya melalui pembelajaran daring,” jelasnya.

Selain pembenahan fasilitas fisik, BPSDM Kalbar juga terus mempersiapkan berbagai aspek teknis, mulai dari tata kelola penyelenggaraan, kesiapan widyaiswara dan narasumber, hingga sistem pembelajaran yang akan diterapkan selama pelatihan.

“Sampai saat ini kami terus mematangkan seluruh kebutuhan, baik fasilitas fisik maupun aspek teknis penyelenggaraan agar kegiatan dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Windy optimistis Kalimantan Barat mampu memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta. Selain didukung fasilitas yang terus dibenahi, Kalbar juga memiliki keunggulan berupa keramahan masyarakat, posisi geografis yang strategis, serta peluang menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, termasuk seminar internasional yang melibatkan perguruan tinggi.

“Kami selalu mengingatkan seluruh panitia agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalbar memiliki banyak keunggulan, mulai dari hospitality masyarakat, kedekatan dengan kawasan perbatasan Malaysia, hingga peluang penyelenggaraan seminar internasional,” tuturnya.

Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pemprov Kalbar optimistis penyelenggaraan PKN II Tahun 2026 tidak hanya berjalan sukses, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kalimantan Barat di tingkat nasional sekaligus memperkuat peran daerah dalam pengembangan kompetensi ASN Indonesia. (din)