PONTIANAK, SP – Bupati dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)Toraja Utara melakukan studi tiru ke Kota Pontianak untuk mempelajari strategi pengelolaan kerukunan umat beragama dan penanganan konflik horizontal. Mereka memilih Kota Khatulistiwa karena dinilai berhasil menjaga keharmonisan di tengah keragaman suku yang sangat kompleks.

Salah satu hal yang menarik perhatian Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong selama berada di Pontianak adalah budaya ngopi.

Ia melihat warung kopi sebagai ruang publik yang efektif untuk mencairkan suasana dan menjadi tempat di mana segala urusan, dari yang ringan hingga urusan penting, dibicarakan secara terbuka.

Ruang tersebut pula yang memunculkan interaksi antarwarga. Saling kenal dan membicarakan banyak hal.

Meskipun Toraja Utara dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, Bupati bercerita bahwa jumlah warung kopi di daerahnya tidak sebanyak di Pontianak, karena masyarakat lebih terbiasa minum kopi di rumah masing-masing. Ia bahkan berencana mengadopsi budaya ini sekembalinya ke Toraja.

"Filosofi warung kopi itu luar biasa, ada pahit dan manisnya hidup dalam setiap gelas kopi," katanya ketika pertemuan bersama Pemerintah Kota Pontianak dan FKUB Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).

Bupati Toraja Utara juga mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak yang sudah berada di level sangat tinggi. Menurutnya, pembangunan SDM yang sukses hanya bisa tercapai jika stabilitas daerah terjaga. Kerukunan dan keharmonisan adalah hal mutlak dalam membangun suatu daerah.

"Tidak ada daerah yang bisa dibangun dengan baik kalau kerukunan dan keharmonisan umat beragama serta masyarakatnya tidak terjalin," ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sebagai ibu kota provinsi yang bersifat terbuka dan heterogen, Kota Pontianak memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan antarwarga. Kunci utama dalam merawat stabilitas kota adalah melalui penguatan komunikasi antar-tokoh serta pemanfaatan ruang publik sebagai sarana interaksi warga.

Edi menjelaskan bahwa konflik di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, secara historis lebih sering dipicu oleh sentimen kesukuan dibandingkan agama. Hal-hal kecil di lapangan, seperti perselisihan di jalan raya, terkadang bisa meluas jika identitas suku dibawa-bawa. Untuk meredam hal ini, pemerintah kota mengandalkan peran majelis-majelis adat serta wadah Perkumpulan Merah Putih.

“Kalau ada kejadian, tokoh-tokohnya kita undang, kita rembuk. Kalau berkaitan dengan hukum, kita serahkan ke aparat untuk diproses. Biasanya persoalan selesai dan tidak berkembang,” ungkapnya.

Salah satu fenomena unik yang menjadi kekuatan sosial di Pontianak adalah budaya ngopi. Warung kopi tidak hanya bernilai dari sisi ekonomi, tapi juga ruang interaksi lintas usia, suku, dan agama. Di tempat inilah warga dari berbagai latar belakang berkumpul dan berdiskusi, mulai dari hal ringan hingga masalah politik besar.

"Di sini walau di rumahnya ada kopi, tapi suasana di warung kopi, obrolannya, silaturahminya, yang membuat warung kopi selalu penuh," tuturnya.

Selain itu, salah satu visi Kota Pontianak dalam mengharmonisasikan warga adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Semakin banyak ruang publik yang nyaman dan inklusif, semakin besar peluang warga untuk saling mengenal. Interaksi sehari-hari tersebut menjadi modal sosial penting dalam membangun toleransi, mengurangi prasangka, dan memperkuat rasa kekeluargaan.

“Pontianak ini kita bangun dengan semangat kekeluargaan. Banyak pendatang, maka kita ingin kota ini tetap ramah, nyaman, dan terbuka,” sebutnya.

Meski demikian, Edi mengakui menjaga harmoni kota bukan pekerjaan mudah. Tantangan sebagai ibu kota provinsi cukup beragam, mulai dari ketertiban umum, pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, gelandangan, narkoba, hingga aktivitas pelabuhan dan mobilitas penduduk.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga kerukunan dan kenyamanan kota. Pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, organisasi adat, komunitas, dan warga harus terus membangun komunikasi.

“Yang paling penting adalah komunikasi. Kalau ada masalah, kita mediasi, kita carikan solusi. Dengan saling mengenal dan berinteraksi, warga bisa lebih toleran dan menerima perbedaan,” pungkasnya. (din)