PONTIANAK, SP — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial guna memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Rabu (3/6).

Dalam sambutannya, Harisson menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tentu terdapat keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program CSR,” ujarnya.

Ia menilai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi. Dengan sinergi yang kuat, program-program sosial diyakini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Harisson juga menyoroti pentingnya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial.

Menurutnya, para pengurus dan relawan LKS merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memahami berbagai persoalan sosial yang terjadi di lapangan.

“Bapak dan Ibu yang tergabung dalam lembaga kesejahteraan sosial bekerja langsung di lapangan dan sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan bantuan sosial,” katanya.

Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong agar program-program yang dijalankan LKS dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah maupun program CSR perusahaan sehingga manfaatnya menjadi lebih luas dan tepat sasaran.

Harisson menegaskan sinkronisasi program menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Kita ingin program-program lembaga sosial dapat diketahui pemerintah maupun dunia usaha. Program yang baik perlu dipetakan bersama agar memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran,” jelasnya.

Selain menyoroti peran lembaga sosial, Harisson juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini aktif menjalankan program sosial melalui CSR.

Ia menekankan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, tetapi harus menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Menurut Harisson, sinergi antara dunia usaha dan lembaga sosial dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson mengungkapkan angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih terdapat berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama.

“Kita bersyukur angka kemiskinan di Kalbar terus menurun, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan,” ungkapnya.

Kelompok rentan yang dimaksud antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, korban bencana, hingga masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang belum stabil.

Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut membutuhkan pendekatan khusus yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan LKS yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial dapat terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan program-program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Semoga kerja sama dan sinergi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari Harisson, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai organisasi yang mewadahi berbagai lembaga sosial, BKKKS memiliki peran penting dalam membangun koordinasi, kemitraan, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat guna memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat. (din)