PONTIANAK, SP — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, kemarin.

Dalam arahannya, Norsan menegaskan orientasi merupakan tahapan penting bagi seluruh PPPK yang telah lulus seleksi dan resmi menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, orientasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi jabatan, tetapi juga membangun pemahaman terhadap budaya kerja birokrasi, etika pemerintahan, tata kelola organisasi, serta penguatan nilai dasar ASN BerAKHLAK.

“Orientasi bukan hanya untuk memperkenalkan tugas teknis, tetapi juga menyamakan visi, memperkuat budaya kerja ASN, dan memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai nilai-nilai BerAKHLAK,” ujarnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluluskan sebanyak 1.419 PPPK yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sebagian besar peserta diketahui telah memiliki pengalaman panjang bekerja di instansi pemerintah.

Meski demikian, Norsan menilai seluruh PPPK tetap perlu mengikuti orientasi guna menyamakan persepsi, memperkuat komitmen organisasi, serta membangun karakter ASN yang profesional dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah pesan penting kepada peserta orientasi. Ia meminta para PPPK memahami tugas dan fungsi jabatan secara menyeluruh, serta tidak bekerja hanya sebatas menjalankan rutinitas administratif.

Menurutnya, ASN harus memahami setiap proses kerja yang dilakukan beserta dampaknya terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan hanya bekerja karena kewajiban. Pahami proses kerja, pahami tujuan yang ingin dicapai, dan pastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Norsan juga menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap aktivitas kerja. Nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, memberikan pelayanan publik, hingga membangun hubungan kerja yang sehat di lingkungan birokrasi.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dan disiplin sebagai fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Dalam kaitan tersebut, Norsan mengingatkan para ASN agar mampu mengelola keuangan pribadi secara bijak dan menjauhi berbagai praktik yang dapat merusak karier maupun kehidupan pribadi.

“Kelola keuangan dengan baik. Jangan sampai terjerumus pada praktik-praktik yang merugikan diri sendiri, seperti judi online maupun pinjaman online ilegal,” tegasnya.

Menurut Norsan, tantangan ASN saat ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga kemampuan menjaga integritas di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital.

Ia menilai kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat mengharuskan ASN terus belajar dan memperbarui kompetensi.

“Jangan pernah berhenti belajar. ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berkualitas,” katanya.

Sebagai motivasi bagi peserta orientasi, Norsan turut membagikan perjalanan kariernya yang dimulai dari ASN golongan II/b dengan latar belakang pendidikan STM.

Melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi, dirinya dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari kepala daerah hingga kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa setiap ASN memiliki peluang yang sama untuk berkembang selama mampu menjaga komitmen dan kinerja.

“Saya memulai karier dari bawah. Yang terpenting adalah menjaga loyalitas, disiplin, dan integritas. Kalau tiga hal ini dipegang dengan baik, saudara akan menjadi pegawai yang diperhitungkan,” ujarnya.

Norsan menegaskan loyalitas kepada pimpinan dan organisasi memang penting dalam membangun karier birokrasi. Namun, loyalitas tersebut harus tetap dibarengi profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas yang kuat.

Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyelenggarakan orientasi secara sistematis dan komprehensif.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan orientasi sebagai momentum memperkuat komitmen sebagai pelayan masyarakat.

Melalui orientasi ini, para PPPK diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan birokrasi, memahami peran strategis sebagai ASN, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.

“Jadilah ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena keberadaan ASN pada akhirnya adalah untuk melayani dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (din)