PONTIANAK, SP – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan warga, serta menyusutkan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan kualitas permukiman.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial maupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujar Bahasan saat membuka Rapat Koordinasi TKPKD Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Bapperida Pontianak, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan, strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat program perlindungan sosial.

Untuk itu, Bahasan meminta seluruh OPD yang menangani pelayanan dasar memperkuat koordinasi agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari program pemerintah.

Strategi kedua diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Bahasan, penanggulangan kemiskinan harus berorientasi pada kemandirian ekonomi, bukan sekadar pemberian bantuan sosial.

“Peningkatan pendapatan menjadi sangat penting karena tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Pontianak akan memperkuat pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan investasi daerah, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

“Pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Program pemberdayaan UMKM juga harus diarahkan agar mampu naik kelas,” tegasnya.

Strategi ketiga difokuskan pada penyusutan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Program yang diperkuat meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan sanitasi, penyediaan pelayanan dasar kawasan, serta penataan lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif.

Bahasan juga meminta camat dan lurah memperbarui pendataan rumah tidak layak huni beserta kondisi sanitasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran program.

“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong lurah, yang punya wilayah dan tahu detail kondisi rumah tidak layak huni termasuk WC yang tidak layak, benar-benar didata,” ujarnya.

Selain memperkuat tiga strategi tersebut, Bahasan menekankan pentingnya penggunaan satu data kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun perbedaan sasaran penerima manfaat.

Ia juga mendorong optimalisasi kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan semakin luas serta tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program penanggulangan kemiskinan harus dievaluasi secara berkala sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya. (din)