PONTIANAK, SP - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah menyusun peta jalan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang berulang di Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya, terutama ketika musim kemarau.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Majelis Inteligensia MW KAHMI Kalbar bertajuk “Strategi Kota Pontianak dalam Mengelola Krisis Air Bersih dan Modernisasi Kota”, Senin (5/10/2026).

Diskusi menghadirkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kepala Baperida Provinsi Kalbar Linda Purnama, Guru Besar Teknik Sipil Sumber Daya Air Universitas Tanjungpura Henny Herawati, serta Ketua Umum MW KAHMI Kalbar Harisson Azroi yang memberikan pengantar diskusi.

Diskusi dipandu Sekretaris Umum MW KAHMI Kalbar Ir. Juni Wardana.

Ketua Umum MW KAHMI Kalbar Harisson Azroi mengatakan, diskusi yang digelar Majelis Inteligensia merupakan agenda rutin MW KAHMI Kalbar yang dilaksanakan setiap dua pekan.

Forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan aktual yang terjadi di Kalimantan Barat. Melalui forum itu, KAHMI ingin membangun ruang dialog sekaligus mempertemukan berbagai pemikiran dalam mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Diskusi Majelis Inteligensia MW KAHMI Kalbar ini diselenggarakan setiap dua mingguan. Berdiskusi mengangkat masalah-masalah aktual yang terjadi di Kalbar,” ujar Harisson.

Menurut Harisson, diskusi tidak hanya ditujukan agar keluarga besar KAHMI memahami persoalan yang sedang berkembang. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang dapat disumbangkan untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Barat.

Karena itu, MW KAHMI Kalbar menghadirkan narasumber dengan beragam latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, pakar hingga pengamat, termasuk sumber daya yang berasal dari internal KAHMI.

“Tujuannya agar KAHMI lebih paham terhadap masalah aktual dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Yang diundang biasanya pemerintah, akademisi, masyarakat maupun sumber-sumber pakar, pengamat dari KAHMI sendiri,” katanya.

Khusus terkait krisis air bersih, Harisson menilai persoalan tersebut membutuhkan keseriusan dan komitmen bersama karena telah berlangsung dalam waktu yang panjang.

Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar, pemerintah kabupaten/kota dan kalangan akademisi dapat duduk bersama untuk merumuskan solusi yang komprehensif.

“Menyangkut permasalahan yang dibahas pada malam ini, saya berharap agar pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi dapat duduk bersama berdiskusi mencari pemecahan atau solusi dari masalah tersebut, buat peta jalannya,” ujarnya.

Menurut Harisson, peta jalan diperlukan agar penyelesaian persoalan air bersih tidak dilakukan secara parsial. Dengan adanya arah yang jelas, setiap tingkatan pemerintahan dapat mengetahui langkah dan target yang harus dicapai sesuai kewenangannya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan krisis air bersih ketika musim kemarau bukan merupakan persoalan baru. Kondisi tersebut, menurutnya, sudah berlangsung selama puluhan tahun sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

“Jangan sampai terkesan pemerintah cenderung kurang serius untuk menyelesaikan masalah krisis air bersih pada musim kemarau yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini,” tegasnya.

Harisson mengatakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mempunyai komitmen yang jelas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Komitmen itu, menurutnya, tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk rencana, tetapi perlu diterjemahkan menjadi target dan sasaran yang dapat diukur setiap tahun.

Pasalnya, Harisson menyadari persoalan krisis air bersih tidak mungkin dapat dituntaskan dalam waktu singkat. Karena itu, dibutuhkan tahapan penyelesaian yang konsisten dari tahun ke tahun.

“Pemerintah pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota harus benar-benar mempunyai komitmen yang dituangkan dalam target sasaran yang harus dicapai per tahun, karena penyelesaian masalah krisis air bersih ini tidak mungkin tuntas dalam beberapa tahun,” katanya.

Selain peta jalan dan target tahunan, Harisson menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dalam menangani persoalan air bersih.

Menurutnya, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, pembagian kewenangan tersebut tidak boleh menjadi penghambat dalam mencari penyelesaian bersama.

Sebaliknya, setiap tingkatan pemerintahan harus membangun koordinasi dan menyatukan langkah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

“Pemerintah sesuai tingkatan dan tugas kewenangan harus terus melaksanakan kerja sama, kolaborasi. Jangan terkesan menyelesaikan masalah dengan jalan ego masing-masing,” ujarnya.

Bagi MW KAHMI Kalbar, persoalan krisis air bersih membutuhkan pendekatan lintas sektor karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan dengan arah pembangunan dan modernisasi Kota Pontianak.

Melalui forum Majelis Inteligensia tersebut, KAHMI berharap diskusi tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Pemikiran yang muncul diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan langkah konkret.

Harisson juga berharap komunikasi antara pemerintah, akademisi, pakar dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan demikian, persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut dapat ditangani melalui tahapan yang jelas, terukur dan berkesinambungan.

MW KAHMI Kalbar sendiri akan terus menjadikan forum Majelis Inteligensia sebagai ruang untuk membahas persoalan-persoalan aktual di Kalbar.

Agenda yang digelar setiap dua pekan tersebut diharapkan menjadi salah satu wadah bagi KAHMI untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.(din)