PONTIANAK, SP - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Periode 2026-2031 resmi dilantik pada Minggu (28/6/2026) di Halaman Parkir Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor: Kep.035/DPN HKTI/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Susunan Pengurus DPD HKTI Provinsi Kalimantan Barat Periode 2026-2031.

Dalam kepengurusan yang baru, Dr. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dipercaya sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Kalbar. Sementara itu, M. Imanullah menjabat sebagai Sekretaris dan Ir. Herti Herawati, M.M.A. sebagai Bendahara. Kepengurusan juga diperkuat oleh jajaran wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, serta para ketua bidang sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan dalam keputusan DPN HKTI.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran HKTI sebagai organisasi yang menghimpun dan memperjuangkan kepentingan petani. Kepengurusan baru diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kemajuan sektor pertanian di Kalbar.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan dipercaya memimpin DPD HKTI Kalbar dengan Imannullah sebagai sekretaris, setelah keduanya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Kalbar yang berlangsung sehari sebelumnya.

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi petani setelah HKTI secara nasional menyatakan telah bersatu dan tidak lagi mengalami dualisme kepengurusan.

Sebelum pelantikan berlangsung, ribuan masyarakat, petani, pengurus HKTI, dan berbagai elemen masyarakat mengikuti senam sehat dan jalan santai di kawasan Stadion SSA Pontianak.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 5.000 peserta tersebut berlangsung meriah dengan berbagai hadiah doorprize, termasuk lima paket umrah sebagai hadiah utama.

Dalam sambutannya, Sudaryono menegaskan bahwa HKTI kini berada dalam satu barisan dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

"Selama ini HKTI terjadi dualisme, namun sekarang HKTI sudah bersatu di seluruh daerah. Oleh karenanya kita bersepakat HKTI membersamai program pemerintah untuk memajukan sektor pertanian, termasuk di Kalimantan Barat," kata Sudaryono usai pelantikan.

Menurutnya, tugas HKTI adalah membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan petani, mulai dari akses bantuan, pendampingan, edukasi, hingga memperjuangkan berbagai kebutuhan kelompok tani agar tepat sasaran.

"Bagaimana HKTI bisa membantu kebutuhan kelompok tani kelapa, kopi, lada, dan komoditas lainnya agar tersalurkan dengan baik. Sehingga penerimanya benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Sudaryono menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian menjadi bagian penting dari visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Pangan kita tidak boleh impor lagi. Kita tidak impor beras lagi, tidak impor jagung lagi untuk pakan. Apapun pangan yang kita makan harus bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," tegasnya.

Menurutnya, cita-cita besar tersebut hanya bisa tercapai apabila petani memperoleh perhatian yang memadai, mulai dari jaminan harga yang menguntungkan hingga ketersediaan pupuk dan sarana produksi yang mudah diakses.

"Petani harus sejahtera, baik petani padi, jagung, singkong maupun komoditas lainnya. Tidak boleh ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dan kebutuhan produksinya," tambahnya.

Modal Besar Tokoh Nasional

Dukungan terhadap kepengurusan baru HKTI Kalbar juga datang dari Wakil Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Andi Yuslim Patawari. Ia menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ria Norsan sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar dan optimistis organisasi tersebut akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan gubernur Kalbar tersebut.

"Kami sebagai pengurus DPN HKTI Pusat mengucapkan terima kasih atas pelantikan Bapak Ria Norsan sebagai Ketua DPD HKTI Kalimantan Barat. Insya Allah HKTI Kalibar semakin maju," ujarnya.

Menurut Andi, Kalbar memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Selain memiliki sumber daya pertanian yang luas, Kalbar juga memiliki tokoh nasional yang selama ini dikenal dekat dengan HKTI, yakni Oesman Sapta Odang (OSO).

"Di Kalbar ini ada tokoh besar kita, tokoh HKTI dan pengusaha nasional asal Kalimantan Barat, Bapak Oesman Sapta Odang. Ini menjadi modal besar untuk memperkuat HKTI dan sektor pertanian di daerah," katanya.

Ia menegaskan HKTI harus menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan petani dan nelayan guna memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"HKTI akan menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan petani dan nelayan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Kalimantan Barat kami harapkan menjadi salah satu kontributor penting bagi ketersediaan pangan nasional," ujarnya.

Perkuat Peran Strategis

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa HKTI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dunia usaha, dan masyarakat.

"HKTI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani. Saya berharap pengurus DPC yang baru segera memetakan potensi pertanian di wilayah masing-masing agar dapat bersinergi dengan program pemerintah provinsi," tegas Norsan.

Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi modern.

Karena itu, HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan informasi, inovasi, dan teknologi bagi petani agar produktivitas serta daya saing hasil pertanian terus meningkat.

Norsan juga menekankan pentingnya regenerasi petani melalui keterlibatan generasi muda serta penggunaan teknologi tepat guna untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen.

"Penguatan kelembagaan kelompok tani juga sangat penting agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung akses pemasaran produk unggulan daerah sehingga petani tidak hanya bergantung pada tengkulak," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pengurus HKTI menjaga integritas dan tetap fokus memperjuangkan kepentingan petani.

"Saya ingin HKTI menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan semangat gotong royong, saya yakin sektor pertanian Kalbar akan semakin tangguh dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dukungan Kabupaten/Kota

Sebelum pelantikan DPD HKTI Kalbar, organisasi tersebut terlebih dahulu memperkuat struktur hingga tingkat kabupaten dan kota. Pada Sabtu (27/6/2026), Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding melantik seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar.

Menariknya, seluruh bupati dan wali kota di Kalbar didaulat menjadi Ketua DPC HKTI di daerah masing-masing. Langkah tersebut diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi petani dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan, peningkatan produksi pertanian, serta mewujudkan swasembada pangan.

Satu di antaranya adalah Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang didapuk untuk menakhodai Ketua HKTI Kota Pontianak. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mendukung sektor pertanian perkotaan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan petani di Kota Pontianak.

Edi mengatakan, keberadaan HKTI memiliki peran penting sebagai wadah berhimpun, berkoordinasi, dan memperjuangkan kepentingan petani. Menurutnya, meskipun Pontianak dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor pertanian tetap memiliki ruang strategis, terutama dalam mendukung ketersediaan pangan dan ekonomi masyarakat.

“Pontianak memang bukan daerah dengan lahan pertanian yang luas. Tetapi pertanian perkotaan tetap penting, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan pertanian di Kota Pontianak cukup berbeda dibandingkan daerah lain. Luas wilayah yang terbatas, perkembangan permukiman, serta karakter lahan gambut membuat pengelolaan sektor pertanian perlu dilakukan secara lebih inovatif dan adaptif.

Karena itu, Edi menilai pertanian di Pontianak tidak bisa hanya bertumpu pada pola konvensional. Pengembangan pertanian harus diarahkan pada konsep urban farming, pemanfaatan pekarangan, hidroponik, pertanian organik, serta komoditas yang sesuai dengan karakter kota.

“Kita harus melihat pertanian ini secara lebih luas. Tidak hanya sawah atau lahan besar, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pekarangan, lahan sempit, dan teknologi pertanian yang lebih efisien,” katanya.

Sejauh ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pengembangan kelompok masyarakat. Kehadiran HKTI diharapkan dapat memperkuat program-program tersebut agar lebih terarah dan berdampak bagi warga.

“Yang terpenting setelah pelantikan ini adalah kerja nyata. Bagaimana HKTI hadir memberi manfaat, memperkuat petani, dan ikut menjaga ketahanan pangan di Kota Pontianak,” katanya. (tim)