“Mungkin ini adalah yang dapat saya sumbangkan kepada bangsa saya, dan mudah-mudahan sumbangan pertama saya (Lambang Negara) ini bermanfaat bagi negara yang dicintai oleh kita”

Itulah kata-kata yang diucapkan Sultan Hamid II ketika menyerahkan arsip Rancangan Lambang Negara kepada Mas Agung, Ketua Yayasan Idayu, Jakarta, 18 Juli 1974 lalu, sebagaimana tertulis dalam buku Sultan Hamid II; Sang Perancang Lambang Negara “Elang Rajawali-Garuda Pancasila”.

Tanggal 26 Agustus 2016 kemarin, gambar rancangan asli Lambang Negara Indonesia itu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Nasional lewat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204/M/2016. Kini, posisi lambang negara, sejajar dengan bendera kebangsaan merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Republik Indonesia Serikat (RIS) menetapkan Elang Rajawali Garuda Pancasila tanggal 11 Februari 1950.

Empat hari setelahnya, Presiden Soekarno memperkenalkannya pertama kali pada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat). Itulah karya abadi Sultan Hamid II usai diangkat jadi Menteri Negara Zonder Portofolio per 20 Desember 1949. Tugas yang diberikan Presiden Soekarno diselesaikannya dengan baik.

Max Yusuf Al-Qadrie, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II ketika dihubungi Suara Pemred mengatakan penetapan Elang Rajawali-Garuda Pancasila sebagai cagar budaya nasional merupakan buah keringat banyak orang. Upaya yang diperjuangkan sejak lama, diakui sekarang.

“Setahun lalu ada rapat tertutup dengan dewan pakar, sewaktu Hari Pancasila tahun 2015. Kami presentasi. Saya, Turiman dan Desmon, tadi saya baru dikasi tahu kalau itu sudah masuk dari menteri,” ujarnya Selasa (27/9) siang.

Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II ini diberitahu ikhwal penetapan itu melalui pesan singkat oleh salah seorang rekan. Sejak beberapa lama pihaknya memperjuangkan penetapan cagar budaya nasional ini. Tak sekadar mengajukan ke pemerintah, seminar-seminar juga rutin digelar untuk menjelaskan bagaimana perjuangan Sultan Hamid II.

Bahkan tahun 2013 di Pontianak sempat diadakan Seminar Nasional dan Pameran Lambang Negara oleh Sekretaris Negara. “Kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada saudara Turiman, Ansyari, semua pihak yang peduli pada Sultan Hamid II dan karyanya,” ucapnya dalam.

Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Mas Agung. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Istana Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Mas Agung (tahun 1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Bukan hanya ikhwal lambang negara saja, selama ini lekat di masyarakat Sultan Hamid II terlibat dalam pembunuhan massal peristiwa penyerbuan Westerling dan APRA (KNIL di Negara Bagian Pasundan), Bandung, 23 Januari 1950. Sedikitnya 79 anggota TNI Divisi Siliwangi dan 6 orang sipil tewas dalam pernyerbuan itu.

Dalam buku Sultan Hamid II; Sang Perancang Lambang Negara “Elang Rajawali-Garuda Pancasila” Anshari Dimyati, dkk menyebutkan, dalam Putusan Mahkamah Agung 8 April 1853, dikatakan bahwa Dakwaan Primair (pokok) Jaksa Agung Soeprapto tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Namun Sultan Hamid II tetap dijerat hukuman penjara 10 tahun karena ber”niat” melakukan penyerbuan terhadap Sidang Dewan Menteri RIS, dan ber”niat” membunuh tiga orang pejabat negara. Rencana penyerbuan Sidang Dewan Menteri RIS tanggal 24 Januari 1950, satu hari sebelum penyerangan Westerling, memang ia rencanakan, namun telah ia batalkan. Westerling dan Frans Najoan yang ia perintahkan pun tak jadi melakukannya.

Tak ada insiden apapun pada hari itu. Lain kasus dengan penyerangan yang dilakukan Westerling satu hari sebelumnya yang menewaskan 85 orang. Sultan Hamid II sama sekali tak tahu perihal kejadian itu dan tak pernah memberi perintah.   “Kita berbuat dengan bantuan dari anak muda seperti Turiman dan Ansyari, terus membetulkan citra Sultan Hamid II yang terkait pembunuhan massal.

Padahal keputusan Mahkamah Agung tuduhan primernya tidak terbukti,” sesal cucu Sultan Hamid II itu. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang. Elang Rajawali-Garuda Pancasila karyanya telah jadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Semoga juga ingatan kita. (kris/ind/sut)