Bob
PONTIANAK, SP - Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono, S.E., M.Han., Menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026).
Dalam forum tersebut, Lanud Supadio memposisikan diri sebagai mitra strategis yang tidak hanya menjaga kedaulatan udara, tetapi juga akselerator bagi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi di Bumi Khatulistiwa.
Sejalan dengan tema RKPD 2027, "Memperkuat Pondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan", Danlanud Supadio menegaskan bahwa TNI AU siap mendukung struktur ekonomi yang lebih kuat melalui jaminan keamanan wilayah.
Menurutnya, daya saing daerah hanya dapat tercipta jika iklim investasi dan konektivitas wilayah terlindungi dari gangguan keamanan.
"Transformasi ekonomi memerlukan kepastian. Lanud Supadio hadir untuk memastikan bahwa ruang udara dan wilayah operasional kami menjadi penopang stabilitas, sehingga para pelaku ekonomi dan masyarakat dapat bergerak maju tanpa keraguan," ujar Danlanud.
Peningkatan kualitas SDM dirgantara mendapat dukungan penuh dari Lanud Supadio. Danlanud menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program pembinaan potensi dirgantara (Binpotdirga) dengan kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, guna mencetak SDM yang kompetitif, disiplin, serta memiliki wawasan dan literasi teknologi yang unggul..
“Peningkatan daya saing SDM yang inklusif harus melibatkan seluruh elemen, termasuk pemuda di sekitar pangkalan, agar mampu memahami dan mengembangkan potensi kedirgantaraan sebagai bagian dari masa depan,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan menekankan bahwa RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan pemerataan pelayanan dasar.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Lanud Supadio memastikan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk melalui penyelarasan tata ruang wilayah dengan kepentingan pertahanan, guna mengantisipasi dan meminimalkan potensi konflik di masa mendatang. (*)
