PONTIANAK, SP - Wanita dan anak perempuan di Kabupaten Sambas menjadi sasaran empuk sindikat perdagangan manusia (human trafficking). Penyebab utamanya, angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di daerah ini tergolong masih tinggi.  

“Orangtua sangat mudahnya terpujuk rayunan makelar perdagangan manusia. Ini semata demi kebutuhan ekonomi dan tuntutan kehidupan sehari hari,” ungkap  Hairiah, Wakil Bupati Sambas di Sambas, Kamis (11/8).  

Pada 13 Juli 2013, sebanyak 12 anak perempuan di bawah umur asal Sambas, diamankan pihak kepolisian di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara. Anak-anak ini diduga menjadi korban perdagangan manusia yang dikamuflase  akan dipekerjakan di sebuah perusahaan konveksi di Ibu Kota Republik Indonesia ini.

Merujuk data pada 2011, 2014, 2015 dan 2016 dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Sambas sempat 'mewakili'  Kalimantan Barat sebagai provinsi tertinggi kedua dalam kasus perdagangan manusia setelah Provinsi Jawa Barat (lihat data di bagian lain halaman ini).  

Data perdagangan manusia Mabes Polri ini, yakni dua kasus (2011 dan 2014), 44 kasus (2015), dan 23 kasus (2016). Hanya saja, data terakhir pada 2016 ini belum ditambah dengan jumlah 12 anak perempuan di bawah umur asal Sambas yang diamankan pada awal Agustus lalu di Pelabuhan Tanjungpriok.  

Menyikapi persoalan ini, sejumlah pihak di Kalbar khususnya Sambas, menabuh perang terhadap perdagangan dan perbudakan manusia. Sebab, kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Korban di kalangan anak akan mengalami penderitaan fisik dan mental sehingga mengganggu tumbuh-kembangnya,  tertular penyakit menular seksual,  dan kehilangan masa depan.  

Menurut Hairiah, faktor ekonomi dan pendidikan di Sambas harus ditingkatkan karena menjadi penyebab maraknya kasus tersebut. Diakuiknya, para makelar atau sindikat perdagangan manusia memanfaatkan ketidakmampuan orangtua terkait faktor pendidikan anak.  

Diakuinya, angka putus sekolah di Bumi Serambi Mekkah ini tergolong tinggi khususnya di wilayah pelosok. “Para orangtua memang sering ditawari oleh beberapa makelar atau calo. Mereka menjanjikan peluang pekerjaan bagi anak-anak mereka,” kata Hairiah.

Menurut undang-undang ketenagakerjaan, setiap orang yang belum menginjak usia 18 tahun ke atas,  masih dikategorikan sebagai anak-anak. Sedangkan ketentuan hukum atau aturan memperkerjakan anak di bawah umur, sangat ketat.

"Pekerja anak harus benar-benar dapat pengawasan orangtua secara langsung. Usia anak yang diperbolehkan bekerja, yakni di atas 16 tahun. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Di antaranya, memiliki jam kerja hanya selama empat jam, tidak bekerja kasar atau berada di lingkungan yang berbahaya," lanjut Hairiah.  

Kemarin, Hairiah  terjun langsung untuk memberikan pemahaman tentang bahaya perdagangan manusia kepada para orang tua di Desa Lela dan Sungai Kumpai. Dua desa ini adalah asal belasan anak Sambas yang diamankan di Pelabuhan Tanjungpriok itu..

Hairiah menambahkan, persoalan perdagangan manusia di Sambas  sudah menjadi isu yang santer dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di dunia internasional. Apalagi diakuinya,  Kalbar sempat memperoleh predikat sebagai daerah urutan kedua kasus trafficking di Indonesia.

“Ini perlu perhatian khusus. Tak hanya pemerintah, kasus ini juga merupakan tanggungjawab semua komponen di masyarakat. Pihak desa juga jangan lagi mengeluarkan surat rekomendasi kerja untuk anak di bawah  umur, terutama jika memang mereka belum layak," ingat Hairiah.

Selain itu, kalangan orangtua diingatkan untuk kembali memperhatikan hak pendidikan anak. Bagi warga yang tidak mampu, Hairiah mengharapkan peran aktif pemerintah desa.  Bergulirnya dana desa bakal mampu mendukung sektor pendidikan dan peluang kerja di wilayah pedesaan. 

Kades Lela, Hamdi membenarkan, beberapa warganya memang terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Permasalahan mendasar, lanjutnya,  didominasi faktor ekonomi.

"Selama harga karet jatuh dan kejayaan jeruk runtuh, kami akui bahwa banyak warga kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Di antaranya, anak-anak kesulitan  membantu ekonomi keluarga. Jadi, muncul jalan keluar anak untuk membantu orangtua, dengan bekerja di luar daerah," lanjut Hamdi.

Hamdi menyatakan akan memperhatikan masukan dan imbauan berbagai kalangan termasuk dari Wakil Bupati Sambas terkait pemberian rekomendasi kerja bagi anak di bawah umur. Ini agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu, Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili menegaskan, pemda sedang berupaya melakukan tindakan dan terobosan guna meningkatkan kesejateraan masyarakat. “Pemda berupaya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan cara memudahkan izin investasi, pengembangan dunia usaha dan bisnis lainnya di Sambas," ujarnya.  

Atbah juga berkomitmen untuk mengoptimalisasikan sejumlah program di setiap dinas. "Optimalisasi program yang dilaksanakan, harus menyentuh langsung soal peluang kerja masyarakat," paparnya.

Di samping itu, tambahnya,  pemerintah juga akan memaksimalkan kekayaan sumber daya yang ada di daerah. "Kami menginventarisasi potensi sumber daya ekonomi.

 Pengelolaannya harus dapat memberi dampak kesejahteraan di daerah, serta membuka peluang investasi ke daerah, ditunjang oleh kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dengan dunia usaha," ungkap Atbah

Menurut Atbah, pihaknya sedang membangun pusat layanan terpadu di setiap desa. Hal ini untuk menekan kasus praktik perdagangan manusia yang menghantui pencari kerja di Sambas.  

"Pusat pelayanan terpadu yang berbasis di desa ini, diharapkan dapat menjadi pusat informasi yang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, hukum dan lainnya. Upaya ini untuk mencegah masuknya sindikat human trafficking di wilayah Sambas,” tuturnya.

Di sisi lain, Atbah bertekad akan mengembalikan kejayaan jeruk siam di Sambas seperti masa lalu. dahulu kala.  Jeruk ini sempat menjadi andalan Sambas sebelum perekonomiannya terpuruk sehingga memacu tingginya angka perdagangan manusia.(ant/noi/umr/jee/aju/pat/sut)