PONTIANAK,SP - Pertamina Patra Niaga Kalbar menggelar rapat koordinasi terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji di salah satu hotel di Pontianak, Selasa (3/10) pagi.

Adapun agenda rapat koordinasi tersebut diantaranya silaturahmi bersama EGM dan Manajemen Regional Kalimantan serta paparan realisasi TW III dan action plan di tahun 2023.

Dalam kesempatan itu, Sales Area Manajer Pertamina Kalimantan Barat, Arif menjelaskan bahwa cara pembelian distribusi BBM dan elpiji, sebaiknya dilakukan secara langsung.

"Sebaiknya pembelian BBM dan elpiji dilakukan secara langsung, kalau lewat Tokopedia dan sebagainya atau belanja via online banyak terjadi penipuan dan sebagainya. Banyak terjadi kasus barang yang dibeli, seperti BBM tidak sampai ke tangan konsumen," ungkap Arif.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen menyalurkan distribusi kebutuhan BBM dan elpiji untuk seluruh masyarakat.

"Karena memang secara tugasnya, kita masih bisa dan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Displayid secara penanganan, risiko bisnis selalu tepat penyaluran kepada masyarakat sesuai harapan kita," kata dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan, antisipasinya Pertamina secara nasional membentuk tim satgas untuk memastikan monitor kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik.

Adapun guna menjaga ketersediaan komoditas tersebut, sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau.

"Maka dari itu pemantauan disparitas harga antardaerah juga menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.

Penentuan volume elpiji 3 Kg nasional sendiri ditetapkan bersama antara Pemerintah Pusat dan DPR melalui APBN. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan formula harga patokan elpiji 3 Kg setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, dan juga Harga Jual Eceran (HET) berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinir Menteri Bidang Perekonomian.

Selanjutnya, setelah volume nasional ditetapkan dalam APBN, Pemerintah Pusat akan menetapkan kuota elpiji 3 kg untuk setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan antara lain usulan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pertumbuhan konsumsi, konversi yang akan dilaksanakan, serta pembangunan jargas di wilayah tersebut.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg antara lain melalui akan melakukan verifikasi penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg yang dilakukan PT. Pertamina di titik SP(P)BE, penyalur, dan sub penyalur.

"PT Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan, dan pendistribusian elpiji 3 kg, juga melakukan pengawasan operasional terhadap depot elpiji, SP(P)BE dan agen/penyalur," kata Arif.

"Tak mudah memang menjalankan program konversi tabung melon ini. Penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar yang melekat kuat di masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah. Peralihan ini bukan semata persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya," ungkap Arif.

Kendati keberhasilan program konversi tersebut sempat disangsikan di awal, namun perjalanan waktu membuktikan bahwa kebijakan ini berhasil dilaksanakan bahkan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Program Konversi Minyak Tanah ke elpiji 3 Kg juga menjadi tonggak awal kebijakan diversifikasi energi di Indonesia.

Sejak kebijakan ini pertama kali diterapkan pada tahun 2007 di DKI Jakarta, Tangerang dan Depok, program ini terus bergulir dan sudah menyasar di 29 Provinsi dengan total sebanyak 57.715.288 rumah tangga dan usaha mikro.

"Tentu, kehadiran program ini sangat membantu beban keuangan negara yang sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007, subsidi minyak tanah mencapai Rp39,45 triliun," bebernya.

Pada perkembangannya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg kini telah menyentuh sektor perikanan dan pertanian, yakni berupa pemberian paket perdana elpiji 3 Kg bagi nelayan dan petani sasaran. Sejak tahun 2006 hingga 2019, Pemerintah telah mendistribusikan total 60.859 paket perdana elpiji 3 KG bagi kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran. Kemudian sebagai wujud nyata konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor pertanian, Pemerintah pada tahun 2019 telah membagikan 1000 paket perdana elpiji 3 Kg bagi petani sasaran.

Penggunaan tabung elpiji juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif elpiji lebih tinggi dibandingkan minyak tanah, sehingga biaya pemakaian tabung elpiji untuk keperluan memasak, misalnya, lebih murah.

Penelitian Laboratorium Energi Universitas Trisakti menyatakan, biaya merebus air 5 liter adalah Rp 11,6/menit untuk elpiji dan Rp 13,8/menit untuk minyak tanah. Penggunaan tabung elpiji yang lebih praktis dan hemat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya termasuk di Kalimantan Barat, sesuai dengan slogan "Pertamina adalah Energizing You, Pertamina Pimpin Transisi Energi". (wid)