BENGKAYANG,SP – Polres Bengkayang memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, TNI, Manggala Agni, BPBD, camat, hingga kelompok masyarakat peduli api (MPA), di Aula Tunggal Panaluan Polres Bengkayang, Rabu (5/8).

Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan hingga masyarakat.

"Polres Bengkayang telah menyiapkan langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum dalam penanganan karhutla. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi, koordinasi, dan aksi nyata seluruh stakeholder," katanya.

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus karhutla di Kabupaten Bengkayang masih dipicu oleh kelalaian manusia, terutama aktivitas pembukaan lahan. Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat bersamaan dengan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Kapolres juga mengapresiasi sejumlah kecamatan yang telah membentuk Satgas, Posko dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Menurut dia, model tersebut perlu diperluas hingga seluruh kecamatan melalui pembentukan desa tangguh bencana dan karhutla.

Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api melalui layanan Call Center 110 Polres Bengkayang agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum kebakaran meluas.

Sekretaris Daerah Yustianus mengatakan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Kami berharap para camat membangun komunikasi yang baik bersama TNI, Polri dan seluruh pihak terkait agar setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi lebih cepat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkayang Esidorus menilai pencegahan karhutla perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang sebagian masih membuka lahan dengan cara membakar.

Menurut dia, pendekatan edukasi harus lebih diutamakan agar masyarakat memahami tata cara pembukaan lahan yang sesuai ketentuan.

Ia juga mendorong penambahan personel Manggala Agni maupun pembentukan lebih banyak Kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa-desa rawan kebakaran.

"Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam penyediaan peralatan pemadam sehingga diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor," ujarnya.

Perwakilan Manggala Agni Daops Kalimantan Barat IX Singkawang, Erlinus Ely, mengatakan upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena penanganan kebakaran akan jauh lebih sulit apabila api telah meluas.

Ia mengakui keterbatasan personel membuat Manggala Agni harus menerapkan skala prioritas di wilayah rawan karhutla. Karena itu, penguatan kapasitas MPA, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembukaan lahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran.

"Hasil diskusi ini diharapkan memperkuat komunikasi dan sinergi seluruh pihak sehingga pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih efektif sebelum memasuki puncak musim kemarau," kata Erlinus.

Dalam forum tersebut, para peserta juga menyepakati perlunya memperluas pembentukan MPA di desa-desa yang belum memiliki kelompok siaga, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mengusulkan pembentukan Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Bengkayang yang hasilnya akan disampaikan kepada Bupati Bengkayang sebagai bahan tindak lanjut.(nar)