Bengkayang,SP - Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengusulkan penambahan kuota Bio Solar bersubsidi dan armada distribusi kepada pemerintah pusat melalui PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas guna mengatasi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Antrean tersebut mulai berdampak terhadap aktivitas angkutan barang dan kenaikan biaya logistik di daerah," ujar Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Bengkayang, Kamis.

Bupati Darwis mengatakan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi Forum Ekspedisi (XPDC) Bengkayang yang sebelumnya mengeluhkan sulitnya memperoleh Bio Solar bersubsidi sehingga menghambat distribusi barang dan berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok.

"Hasil rapat hari ini sudah jelas bahwa salah satu persoalannya adalah kuota solar kita memang masih kurang. Selain itu kapasitas pengiriman juga berkurang karena kondisi jalan sehingga kendaraan tangki yang masuk hanya bisa mengangkut sekitar 5 kiloliter dari kapasitas semula 8 kiloliter," kata Bupati.

Menurut dia, Pemkab Bengkayang akan menyampaikan usulan kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku pengelola distribusi BBM agar menambah armada transportasi serta kepada BPH Migas untuk mengevaluasi kuota Bio Solar bersubsidi bagi setiap SPBU di Kabupaten Bengkayang.

Ia menjelaskan, sejumlah SPBU di Bengkayang, termasuk di wilayah perbatasan Jagoi Babang, saat ini hanya menerima satu kali pengiriman dalam sepekan. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor angkutan barang yang terus meningkat.

Selain penambahan kuota, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan infrastruktur jalan nasional pada ruas Anjongan-Bengkayang-Jagoi Babang agar kendaraan tangki berkapasitas 16 kiloliter dapat melintas sehingga distribusi BBM menjadi lebih efisien.

"Kalau jalannya sudah memadai, mobil tangki berkapasitas besar bisa masuk sehingga pasokan BBM juga lebih optimal. Ini akan kami usulkan kepada pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional," ujarnya.

Darwis mengatakan, keterbatasan pasokan Bio Solar tidak hanya berdampak pada pengemudi angkutan barang, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan ongkos angkut yang akhirnya memengaruhi harga barang kebutuhan pokok dan meningkatkan inflasi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pelaku usaha angkutan, pengelola SPBU dan Pertamina agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengawas Penyaluran BBM Pertamina wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas, Udin, menjelaskan distribusi Bio Solar bersubsidi dilaksanakan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas.

"Pertamina hanya menyalurkan BBM sesuai alokasi yang diberikan kepada masing-masing SPBU," ujarnya.

Ia juga memaparkan realisasi penyaluran Bio Solar di Kabupaten Bengkayang serta mekanisme distribusi dari terminal BBM menuju SPBU sebelum disalurkan kepada konsumen sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, pengelola SPBU PT Imanuel Jaya Bengkayang Veronika, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menambah kuota Bio Solar secara sepihak karena seluruh alokasi ditentukan oleh BPH Migas.

Menurut dia, kendala distribusi turut dipengaruhi kapasitas kendaraan pengangkut BBM yang hanya dapat membawa sekitar 5 kiloliter akibat keterbatasan kondisi jalan dan jembatan menuju Bengkayang.

"Kami tetap melayani penyaluran BBM sesuai ketentuan. Selama kendaraan sudah terdaftar dan memiliki barcode MyPertamina, kami wajib melayani. Kami juga tidak pernah menjual BBM di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Kemudian pengelola SPBU PT Lingki Alam Permai Jagoi Babang, Jekis, menegaskan seluruh SPBU berkewajiban menyalurkan Bio Solar bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah, termasuk hanya melayani kendaraan yang memenuhi persyaratan dan telah terdaftar melalui barcode MyPertamina.

Ia juga mempersilakan masyarakat melaporkan apabila memiliki bukti adanya oknum SPBU yang menjual BBM subsidi di atas HET agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Ketua Forum XPDC Bengkayang Antok Arema menyambut baik langkah pemerintah daerah memfasilitasi dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut dia, tujuan utama forum tersebut bukan mencari pihak yang bersalah, melainkan mencari solusi agar distribusi Bio Solar bersubsidi lebih tepat sasaran dan kebutuhan angkutan barang dapat terpenuhi.

"Hari ini kita mendapatkan kejelasan apa yang menyebabkan antrean panjang. Semoga nanti akan ada solusi terbaik," ujarnya.

Perkuat Pengawasan

Polres Bengkayang, Polda Kalbar memperkuat pengawasan terhadap penyaluran Bio Solar bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan distribusi.

Kabagops Polres Bengkayang Kompol Rismanto Ginting hal tersebut menyusul masih ditemukannya indikasi kendaraan yang melakukan pengisian berulang serta berkembangnya informasi dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dia mengatakan pengawasan diperlukan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan di lapangan.

"Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah masih adanya kendaraan yang melakukan antrean berulang untuk memperoleh BBM bersubsidi. Karena itu diperlukan pengawasan bersama agar penyaluran benar-benar tepat sasaran," kata Rismanto dalam rapat koordinasi penyaluran Bio Solar subsidi di Kantor Bupati Bengkayang, Kamis.

Ia mengatakan fenomena antrean panjang tidak hanya terjadi di Kabupaten Bengkayang, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya penggunaan BBM subsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi.

Meski demikian, Polres Bengkayang memastikan siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses penyaluran berlangsung.