Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Advokat Indonesia di Kota Pontianak, 4 – 5 Maret 2016, terasa menarik. Ini karena kehadiran advokat International People’s Tribunal (IPT), Todung Mulya Lubis yang mengungap kembali permasalahan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia termasuk di Kalbar.   T

odung yang juga Ketua DPP Ikadin mengingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta.  

Menurut Todung, serangkaian pelanggaran HAM berat dilakukan negara pada 1965, 1966,  dan kerusuhan lainnya. Semua masalah HAM ini sudah disampaikan dalam peradilan rakyat internasional di Den Haag, Belanda, 10 Nopember 2015.  

“Sekarang dibutuhkan keberanian politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Butuh langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat masa lalu,” kata Todung kepada Suara Pemred di Pontianak, kemarin.  

Di Kalbar,  pelanggaran HAM berat antara lain berupa , insiden pembantaian etnis China rekayasa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan memperalat Suku Dayak, September – Desember 1967.

Insiden ini terkait operasi penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/ Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku) atau dikenal pula dengan Peristiwa Mangkok Merah.  

Kondisi politik di Indonesia di awal pemerintahan Presiden Soeharto, memang seakan-akan melegalkan tindakan pengusiran dan pembunuhan etnis Cina di Kalbar.
Aksi pengusiran dan pembunuhan di Kalbar pada 1967, dipicu kebijakan diskriminatif negara yang menyebabkan sikap anti-China meluas di seluruh Indonesia.  

Ada tiga kebijakan diskriminatif. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959, tanggal 16 Nopember 1959. Kedua, pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 30 Agustus 1967.

Ketiga, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, tanggal 9 Desember 1967.   Adapun pengungkapan insiden 1967 di Kalbar, bukan dimaksudkan untuk membangkitkan luka lama di tengah keputusan Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan untuk memilih jalan rekonsiliasi.  

Rekonsiliasi ditempuh pemerintah guna menyelesaikan berbagai tragedi kemanusiaan masa lalu, pasca G 30 S PKI 1965 di Jakarta, di mana Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang.  

Dalam mendukung langkah rekonsiliasi, pemahaman masyarakat perlu diperkaya melalui pengungkapan fakta sejarah. Maksudnya,  supaya generasi penerus, tahu, berpikir jernih dan berhati-hati mencermati konflik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1 Juli 1966 – 21 Mei 1998).  

Tujuannya,  supaya tragedi kemanusiaan yang serupa dijadikan pelajaran berharga bagi generasi penerus. Juga supaya peristiwa ini tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.  

Dalam konteks Kalbar,  pengungkapan fakta sejarah tahun 1967, mesti pula melihat konflik yang pernah terjadi sebelum dan sesudahnya.
 Ini penting, agar latar belakang konflik kekerasan di Kalimantan, termasuk di Kalbar, bisa dicermati secara lebih utuh sebagai bahan pelajaran sangat berharga bagi generasi penerus.  

Dalam sejarah peradaban masyarakat Dayak di Kalimantan, Mangkok Merah sudah dua kali digerakkan.  Pertama, kala kerusuhan di Kalimantan Barat pada 1967.

Kedua,  kerusuhan di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 2001. Kasus ini berupa konflik horizontal dengan Suku Madura.     Disebut  Mangkok Merah karena untuk memanggil roh leluhur Suku Dayak yang menggunakan media berupa mangkok berwarna merah.  

Pemanggilan roh leluhur dilakukan karena dinilai kekuatan fisik manusia biasa, tidak mampu menghadapi musuh yang dinilai sudah sangat melecehkan harkat dan martabat Suku Dayak.   Pada 1967, sebelum Mangkok Merah bergerak, ada serentetan pembunuhan guru dan tokoh adat Dayak secara tidak wajar.

Kemudian tersebar isu bahwa mereka sengaja dibunuh oleh PGRS/Paraku yang sebagian besar personelnya prokomunis. Milisi ini identik dengan etnis Cina di pedalaman dan perbatasan.  

Para anggota PGRS/Paraku direkrut dari Serawak atas perintah Presiden Soekarno untuk mendukung perang melawan Malaysia lewat slogan Ganyang Malaysia. Pasca rekonsiliasi Indonesia-Malaysia setelah tumbangnya Presiden Soekarno, milisi prokomunis ini pun diburu oleh tentara Indonesia dan Sarawak.

Puncak kemarahan, setelah Kodam XII/Tanjungpura selaku Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Peperalda) Kalbar mencatut nama Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, tokoh Suku Dayak dan juga Gubernur Kalbar periode 1960 – 1966.  

Pencatutan nama melalui pemberitaan dan pengumuman di Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Pontianak, awal September 1967, menyatakan perang terhadap PGRS/Paraku. Kala itu, tidak kurang tiga ribu etnis China terkena imbasnya, terbunuh selama kerusuhan berlangsung dan lima ribu lainnya meninggal dunia selama mengungsi di Pontianak dan Singkawang (1967 – 1970).  

“Lima ribu orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan dan keterbatasan pasokan pangan,” kata Tony Wong (60), salah satu saksi hidup yang juga menjabat Wakil Gubernur Kalbar di era Oeray. (aju/pat)