KETAPANG, SP – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan masih menjadi persoalan yang dihadapi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain membutuhkan upaya pemadaman di lokasi kebakaran, kondisi tersebut juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari koordinasi lintas sektor, pengerahan personel gabungan, penyediaan sumber air untuk pemadaman, hingga pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan penanganan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pencegahan serta penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.

Kondisi kemarau berkepanjangan, lanjutnya, menambah tantangan dalam penanganan kebakaran sehingga diperlukan kesiapan personel, peralatan, dan ketersediaan sumber air yang memadai.

“Kita menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, hingga akses menuju lokasi kebakaran. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.

Dalam penanganan karhutla, Pemkab Ketapang berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk menangani titik kebakaran, memetakan wilayah rawan, serta menentukan kebutuhan personel dan peralatan berdasarkan kondisi di lapangan.

Alex menegaskan, keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa sangat penting untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api.

“Informasi dari kecamatan dan desa sangat penting. Apabila ditemukan titik api, kami berharap segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Pencegahan dan penanganan sejak dini diperlukan supaya kebakaran tidak semakin meluas,” katanya.

Pada September 2026, Pemkab Ketapang meningkatkan status penanganan menjadi tanggap darurat kekeringan dan karhutla sebagai respons terhadap perkembangan kebakaran dan dampak kekeringan saat itu.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas pemadaman masih dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kondisi cuaca, ketersediaan peralatan, akses menuju lokasi, serta kemampuan petugas menjangkau titik kebakaran.

Salah satu tantangan utama dalam pemadaman karhutla adalah ketersediaan air, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang jauh dari sumber air atau mengalami kekeringan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 25–30 meter menjadi bagian dari langkah penanganan di lokasi yang membutuhkan.

Alex menjelaskan, ketersediaan sumber air merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pekerjaan petugas di lapangan.

“Selain personel dan peralatan, sumber air juga menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Karena itu, upaya penyediaan sumber air perlu dilakukan di lokasi yang membutuhkan agar petugas memiliki dukungan ketika melaksanakan pemadaman,” ujarnya.

Selain pembangunan sumur bor, kebutuhan pompa, peralatan pemadam, dan sarana operasional lainnya juga menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanganan karhutla.

Pemerintah pusat turut memberikan dukungan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Bantuan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk memperkuat penanganan bencana sesuai perencanaan dan ketentuan penggunaan anggaran.

Dana tersebut direncanakan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla, antara lain melalui pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran, penyediaan peralatan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) di 253 desa, serta pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara.

Pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran direncanakan dengan perkiraan anggaran hampir Rp10 miliar. Sebanyak dua unit direncanakan untuk BPBD Kabupaten Ketapang guna mendukung penanganan di wilayah pesisir.

Sementara itu, satu unit direncanakan untuk wilayah utara dengan opsi penempatan di Sandai atau Tayap. Satu unit lainnya direncanakan untuk wilayah tengah yang mencakup Tumbang Titi dan sekitarnya, sedangkan satu unit lagi untuk wilayah selatan, seperti Air Upas, Singkup, dan sekitarnya.

Selain mobil pemadam, rencana pengadaan juga mencakup peralatan bagi MPA di 253 desa. Peralatan tersebut meliputi mesin pemadam jinjing, selang, pakaian pelindung, topi, dan sepatu untuk mendukung upaya pemadaman awal di tingkat desa.

Dukungan lainnya berupa pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara dengan perkiraan anggaran sekitar Rp500 juta, termasuk peralatan laboratorium dan alat ukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Perkembangan realisasi pengadaan peralatan dan penggunaan anggaran tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan bantuan dalam penanganan karhutla.

Alex menilai, persoalan yang muncul akibat kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Di sejumlah wilayah, keterbatasan air bersih turut menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian bersama selama kondisi kekeringan berlangsung.

“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Kebutuhan air bersih masyarakat juga harus diperhatikan. Kami meminta perangkat daerah dan camat berkoordinasi untuk mendata wilayah yang membutuhkan bantuan dan menentukan prioritas distribusi,” ujarnya.

Pendataan wilayah terdampak menjadi langkah penting agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain distribusi air bersih, dukungan pengolahan air menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) juga telah dilakukan oleh unsur terkait untuk membantu menyediakan air yang layak digunakan dan dikonsumsi sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, penanganan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Alex mendorong sosialisasi dan pemanfaatan layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap, serta layanan rumah oksigen gratis di 24 puskesmas di Kabupaten Ketapang.

Ia juga meminta agar pembagian masker kepada masyarakat terus dilakukan, terutama di wilayah yang terdampak asap.

“Penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan upaya melindungi kesehatan masyarakat. Kita perlu memastikan warga terdampak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi mereka yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap,” tuturnya.

Penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti oleh aparat berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Alex, pencegahan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Edukasi, pengawasan, kesiapan sarana pemadaman, serta partisipasi masyarakat perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama ketika kondisi lahan semakin kering.

Ia menegaskan, penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kabupaten Ketapang harus terus dilakukan hingga tuntas. Meski jumlah titik panas menunjukkan penurunan dan hujan mulai turun di sejumlah wilayah, seluruh jajaran diminta tidak lengah karena titik api dan dampak asap masih ditemukan.

Alex meminta BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta perusahaan untuk memperkuat koordinasi dalam pemadaman api, pemantauan titik panas, distribusi air bersih, dan pembagian masker kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan jangka panjang melalui pengadaan peralatan pemadam, perlengkapan keselamatan, serta penguatan MPA di desa-desa agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Di akhir keterangannya, Alex menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.

Apresiasi tersebut disampaikan kepada petugas BPBD, pemadam kebakaran swasta, TNI-Polri, masyarakat, komunitas pers, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta perusahaan, di antaranya BGA, dan pihak lainnya.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu, baik dalam pemadaman langsung di lokasi kebakaran maupun melalui pembagian masker, vitamin, dan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

“Penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kita harus bersinergi, mencegah pembakaran lahan, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan penanganan di lapangan berjalan maksimal,” tegasnya. (*)