Oleh: Robyanto / Warga Kota Pontianak

SALAH satu momen langka yang jarang dijumpai dalam sebuah perhelatan acara organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial politik (orsospol) mana pun di Indonesia adalah ketika sebuah konferensi besar maupun musyawarah akbar dihadiri langsung oleh seorang Presiden, sekaligus ditutup oleh Presiden.

Dalam sejarah kepemimpinan kepala negara Indonesia, belum pernah ada organisasi kemasyarakatan maupun organisasi di republik ini yang seorang presidennya hadir langsung membuka kegiatan musyawarah besar sekaligus hadir menutup kegiatan tersebut, kecuali dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang.

Pada pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang yang berlangsung selama kurang lebih lima hari, acara pembukaan pada Kamis, 27 Agustus 2026, serta penutupan pada Senin, 31 Agustus 2026, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden hadir untuk membuka sekaligus menutup kegiatan Muktamar ke-35 di Jombang.

Melansir NU Online, pembukaan Muktamar NU ke-35 yang bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8/2026) sore, dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya pada momentum pembukaan Muktamar ke-35 di Jombang, Presiden Prabowo mengaku bahwa suatu kehormatan baginya dapat diundang langsung oleh organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas segala penghormatan besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, diundang langsung untuk menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang,” ucap Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa suatu kehormatan baginya dapat hadir di arena Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Ia berkata, organisasi NU yang telah hadir bahkan sebelum Indonesia merdeka merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

Presiden menambahkan bahwa NU merupakan aset bangsa yang harus dijaga serta diberdayakan. Begitu pula organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah yang juga merupakan salah satu organisasi keislaman terbesar di Indonesia.

“Nahdlatul Ulama merupakan aset bangsa yang sangat besar, sama dengan Muhammadiyah. Saya sebagai presiden, mandataris rakyat, tanpa didukung oleh NU dan Muhammadiyah saya tidak akan memperoleh mandat dari rakyat. Maka saya tidak ragu-ragu terus berpikir, bagaimana saya dapat memberdayakan, membesarkan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan pembukaan Muktamar NU ke-35 di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).
Selain menegaskan peran dan posisi NU, Presiden Prabowo dalam sambutannya saat pembukaan Muktamar NU ke-35 juga menyampaikan permohonan maaf. Di hadapan para Muktamirin, Presiden menyampaikan akan lebih memperhatikan lembaga pendidikan pesantren dan madrasah NU.

Ia berjanji melalui Kementerian Agama akan mendorong fasilitas ruang madrasah dan lembaga pendidikan pesantren agar setara dengan fasilitas sekolah negeri.

“Saya terus terang baru tahu dan mohon maaf saya sampaikan jika di ruang kelas madrasah NU belum menerima fasilitas layar interaktif. Ini adalah kelalaian administrasi, tapi setelah ini saya berjanji ruang kelas lembaga pendidikan NU sama dengan sekolah negeri,” tegasnya.

Presiden juga mengungkapkan penghormatannya kepada para ulama dan kiai NU yang telah memberikan jasa dalam mendidik akhlak anak-anak generasi bangsa.

Selesai menyampaikan sambutan pada momentum pembukaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Presiden yang ditemani Wakil Presiden Gibran bersama para menteri yang turut mengiringinya ke Jombang kemudian undur diri meninggalkan lokasi Muktamar.

Setelah meninggalkan lokasi Muktamar, Presiden kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Di lokasi Muktamar, setelah Presiden membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, selama empat hari berikutnya arena Muktamar terus bergemuruh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Muktamirin yang menghadiri Muktamar ke-35 Jombang, arena Muktamar selama empat hari berlangsung bergemuruh.
Sebagai perhelatan akbar yang digelar lima tahun sekali, Muktamar merupakan forum tertinggi nasional yang menjadi sarana musyawarah menyeluruh organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia ini.

Seperti kongres organisasi pada umumnya, yang menarik di arena Muktamar juga momentum seputar suksesi kepemimpinan yang akan menakhodai organisasi untuk periode berikutnya. Begitu juga dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang, pembahasan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah dan Rais Aam NU menjadi salah satu perhatian utama.

Sebagai organisasi kemasyarakatan dengan pengikut terbesar di Indonesia, NU selalu menjadi daya tarik bagi para pemimpin di Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa dan politik di Indonesia, NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah memainkan peranan penting di republik ini.

Berdasarkan sejarah perjalanan NU dari masa ke masa, NU yang didirikan oleh para ulama dan dimotori oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 1926 silam merupakan organisasi yang berbasis keislaman dengan pengikut Islam tradisional terbesar di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, dengan berbagai aliran organisasi keislaman. NU yang merupakan organisasi keislaman berhaluan Aswaja menjadi salah satu organisasi dengan pengikut terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada survei Pemilu 2024, sekitar 20 persen masyarakat Indonesia mengaku sebagai anggota NU. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 40 juta jiwa, baik yang aktif maupun tidak aktif dalam kegiatan NU.

“Dua puluh persen penduduk Indonesia mengaku anggota NU. Jika jumlah pemilih 2024 sekitar 200 juta, maka sekitar 40 juta pemilih merupakan anggota NU,” ujar Saiful Mujani memaparkan hasil risetnya yang dikutip dari NU Online (11/7/2023).

Sementara itu, lembaga riset Alvara Research Center juga merilis temuan senada. Menurut survei Alvara 2023, sekitar 59,2 persen penduduk Indonesia mengaku dekat dengan NU, dan 39,6 persen mengaku sebagai anggota NU. Artinya, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia memiliki kedekatan kultural maupun struktural dengan NU.

Maka, dengan jumlah pengikut sebanyak tersebut, NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam berbasis tradisional ini menjadi ormas terbesar yang menjadi magnet bagi para pemimpin nasional. Dalam kancah politik kekuasaan, NU selalu menjadi organisasi yang seksi untuk digaet.

Dengan menggandeng NU, terdapat dampak elektoral yang menarik bagi para pemimpin nasional untuk memperoleh dukungan masyarakat. Senada dengan itu, penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo pada sambutan Muktamar ke-35 di Jombang bahwa tanpa bantuan NU ia akan sulit memperoleh mandat rakyat.

Seakan mempertegas pernyataan tersebut, pemandangan yang tak biasa sekaligus mempertegas “kesaktian” NU di kancah politik nasional adalah hadirnya Presiden Prabowo kembali dalam acara penutupan Muktamar NU ke-35 di Jombang.

Dalam sejarah, Presiden bersedia kembali ke Jombang untuk membuka sekaligus menutup Muktamar NU. Kehadiran Presiden pada pembukaan dan penutupan NU, di satu sisi, menjadi komitmen Presiden untuk memberdayakan NU. Namun, dalam konteks politik, kehadiran Presiden pada penutupan Muktamar menjadi sinyal untuk suksesi kepemimpinan nasional pada 2029 mendatang.

Selain itu, menurut informasi yang beredar di arena Muktamar, beredar berbagai gosip jika ada campur tangan Istana dalam suksesi kepemimpinan NU. Kabar itu kemudian dikaitkan dengan terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz dan Rais Aam KH Miftahul Akhyar sebagai dwi tunggal NU untuk lima tahun ke depan.

Namun, ini hanya asumsi. Dalam konteks politik, menarik simpati NU dan memastikan kepemimpinan NU dapat bersanding mesra dengan kekuasaan politik merupakan hal yang wajar. Tak mungkin organisasi sebesar, sesakti, serta berpengaruh NU dilepas tanpa ada invisible hand atau tangan tak tampak dari kekuasaan.

Namun, sekali lagi, ini hanya asumsi. Bagaimana pun, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia merupakan organisasi berbasis keislaman yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Sebagai organisasi, NU mempunyai haluan, manhaj berpikir, dan karakter keislaman yang khas Nusantara.

Mengutip sambutan KH Abdurrahman Wahid dalam pembukaan Muktamar Lirboyo pada 1999 silam, NU adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis keislaman. Dengan berhaluan Islam, NU memiliki peran untuk mendidik bangsa ini dengan kesederhanaan akhlak Islam.
Dalam sambutan Gus Dur kala itu, ia menegaskan bahwa NU tetap harus memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah, sekalipun yang memimpin negara kala itu merupakan KH Abdurrahman Wahid yang notabene merupakan Ketua Umum PBNU.

Pada akhirnya, kehadiran Presiden Prabowo yang datang membuka sekaligus kembali hadir menutup Muktamar NU ke-35 di Jombang menjadi sebuah pemandangan politik dan kebangsaan yang menarik untuk dicermati.

Di satu sisi, kehadiran tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan negara terhadap NU yang selama puluhan tahun telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Namun di sisi lain, dalam perspektif politik, momentum tersebut tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari posisi strategis NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki basis massa sangat besar.

NU bukan sekadar organisasi kemasyarakatan. Di dalamnya terdapat sejarah panjang, jaringan pesantren, ulama, kiai, santri, serta jutaan warga yang memiliki kedekatan kultural maupun struktural dengan organisasi tersebut.

Karena itu, ketika seorang Presiden rela kembali datang ke Jombang untuk menutup sebuah muktamar setelah sebelumnya hadir membuka acara yang sama, wajar jika publik kemudian membaca berbagai makna di baliknya.

Apakah ini murni bentuk penghormatan Presiden kepada NU, komitmen pemerintah untuk memperkuat pesantren dan madrasah, atau sekaligus menjadi bagian dari kalkulasi politik menuju 2029?

Jawabannya tentu masih menjadi ruang tafsir. Yang jelas, satu hal yang kembali terlihat dari Muktamar NU ke-35 di Jombang adalah betapa strategisnya posisi NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, kebangsaan, bahkan politik Indonesia.

NU boleh saja tidak mendeklarasikan diri sebagai kendaraan politik. Namun dengan sejarah, jaringan, pengaruh, dan basis sosial yang dimilikinya, NU tetap menjadi kekuatan yang sulit diabaikan oleh siapa pun yang ingin membaca arah perjalanan politik Indonesia.

Maka, jika kemudian muncul ungkapan bahwa NU adalah organisasi yang “sakti”, barangkali bukan semata karena besarnya jumlah warga NU, melainkan karena kemampuan organisasi ini bertahan melewati berbagai zaman, pergantian kekuasaan, dinamika politik, hingga perubahan sosial tanpa kehilangan akar tradisinya.

Dan di sinilah tantangan terbesar NU ke depan: tetap menjadi kekuatan moral dan penjaga tradisi keislaman Nusantara, sekaligus mampu menjaga jarak yang sehat dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

Sebab, sebesar apa pun kekuatan politik sebuah organisasi, pada akhirnya masyarakat akan menilai bukan hanya dari siapa yang datang membuka dan menutup muktamar, tetapi dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menjaga amanah, memperjuangkan kepentingan umat, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Muktamar NU ke-35 di Jombang pun akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang terpilih memimpin NU untuk lima tahun ke depan. Lebih dari itu, Muktamar ini menjadi cermin bagaimana sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia menempatkan dirinya di tengah pusaran kekuasaan, kepentingan politik, dan masa depan bangsa.

NU memang besar. NU memang berpengaruh. Tetapi justru karena kebesarannya itulah, NU dituntut untuk tetap menjadi rumah besar yang mendidik bangsa ini dengan akhlak serta kesederhanaan. (*)