Oleh: Mei Purwowidodo / Tokoh dan Praktisi Olahraga Kalbar

MENJALANI perjalanan di dunia olahraga sering kali membawa kita pada sudut pandang yang unik. Sepanjang keterlibatan saya, setidaknya ada tiga "kaca mata" berbeda yang pernah saya alami dan kenakan dalam pusaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Tiga kacamata yang membuka mata saya tentang betapa kompleksnya dinamika olahraga di daerah.

Tiga Kacamata,dan Tiga Sudut Pandang

• Saat Menjadi Ketua KONI Kota Pontianak Kacamata saya adalah prestise dan prestasi. Tanggung jawab utama saya sederhana namun penuh tekanan: memastikan cabor di bawah naungan KONI Kota meraih medali sebanyak-banyaknya. Pada titik ini, KONI kabupaten/kota lain adalah rival yang harus dikalahkan. Win-lose mindset begitu dominan.
• Saat Menjadi Pengurus KONI Provinsi (Ketua Harian Porprov) Kacamata saya berubah total menjadi netralitas dan keadilan. Saya tak lagi memikirkan siapa yang menang, melainkan bagaimana ajang ini menjadi panggung yang adil, aman, lancar, dan sukses bagi semua kontingen. Semua daerah adalah "anak" yang wajib dilayani setara.
• Saat Menjadi Pengurus (Sekum)Pengprov PELTI Hari Ini Kacamata saya adalah realitas dan idealisme. Bertanggung jawab sebagai penyelenggara pertandingan cabor tenis pada Porprov nanti, saya dihadapkan pada benang kusut yang sebenarnya dialami juga oleh banyak cabang olahraga lain.

Anomali di Lapangan: Antara Syarat Syah dan Transaksi Atlet

Di ranah tenis saja,termasuk mungkin di cabor yg lain juga, ada sebuah kondisi anomali yang cukup dilematis.

Aturan mensyaratkan partisipasi minimal kabupaten/kota agar sebuah nomor bisa dipertandingkan.

Di sisi lain, pembinaan atlet beberapa cabor di daerah belum merata dan belum konsisten.

Kualitas kemampuan antar-daerah masih timpang.

Demi memenuhi kuota keikutsertaan dan mengejar gengsi medali, muncul jalan pintas yang ironis: praktik "jual-beli" atau transfer atlet mendadak.

Atas nama memenuhi syarat administratif Porprov, atlet "disesuaikan" ke daerah-daerah yang minim pembinaan. Secara formal syarat terpenuhi, namun secara substantif ada nilai pembinaan yang tergerus.

Kondisi ini menyisakan perdebatan panjang di dalam benak saya sebagai pengurus PELTI:

Apakah Porprov cabor tenis harus tetap dipertandingkan secara murni melalui proses bottom-up yang berjenjang, meski risikonya jumlah daerah yang ikut sedikit?

Atau kita memilih kompromi: sekadar menggulirkan pertandingan dengan merestui instanisasi atlet demi menggugurkan kewajiban syarat Porprov?

Antara mengejar Prestasi yang autentik, menjaga Prestise daerah, dan mempertahankan Idealisme pembinaan, kita sering kali terjebak di persimpangan jalan.

Porprov seharusnya menjadi muara dari aliran pembinaan di tingkat basis, bukan sekadar panggung musiman yang ramai karena tambal-sulam atlet. Jika kita ingin pembinaan tenis di Kalbar benar-benar sehat dan melahirkan talenta berkelanjutan, sudah saatnya kita mulai menata kembali pijakan kita: keberlanjutan pembinaan atau sekadar memeriahkan Porprov ?

Salam olah raga.....Jaya !! (*)