Penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membentuk karakter generasi muda. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendidikan dalam Pencegahan LGBT di Kalangan Remaja” yang digelar di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (3/8/2026).

Kegiatan yang diinisiasi untuk membuka ruang dialog itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa lintas perguruan tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Karang Taruna Kota Pontianak, GMKI, HMI, guru, tokoh masyarakat hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya tokoh masyarakat, pendidik, psikiater, serta perwakilan Kementerian Agama Kota Pontianak. Dalam FGD itu seluruh peserta dan para narasumber menandatangani komitmen bersama komitmen bersama menjaga anak bangsa dari bahaya LGBT.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat mengikuti forum diskusi tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi menunjukkan kepedulian bersama terhadap isu pembinaan remaja.

“Kita bersyukur FGD kali ini lebih ramai dengan jumlah sekitar 100 orang. Tentunya kita berharap ada dorongan dari semua pihak, terutama bagaimana memaksimalkan implementasi Perda Ketahanan Keluarga yang sebelumnya sudah ada,” ujarnya.

Bebby mengatakan, berbagai rekomendasi yang lahir dari forum tersebut akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan pembinaan generasi muda.

Menurutnya, keluarga tetap menjadi benteng utama dalam membangun karakter anak sehingga peran orang tua tidak dapat digantikan oleh siapa pun.

Selain keluarga, guru juga memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter peserta didik.

“Kita berharap orang tua dan guru tidak hanya sebagai pengajar yang menjalankan kurikulum, tetapi juga sebagai pendidik. Karena itu peran orang tua, guru, dan kepedulian masyarakat harus diperkuat,” katanya.

Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Husin, mengatakan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun regulasi.

Ia mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD berencana mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah sebagai inisiatif DPRD yang berkaitan dengan isu tersebut.

“Alhamdulillah, tanggapan masyarakat cukup baik. Kami ingin mendorong adanya perda inisiatif DPRD. Prosesnya tentu harus melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari persetujuan anggota DPRD, kajian akademik, hingga sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Husin menegaskan bahwa apabila proses penyusunan regulasi tersebut berjalan, pembahasannya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pakar agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif.

Ia juga berharap forum-forum diskusi serupa dapat terus digelar oleh berbagai pemangku kepentingan agar ruang edukasi kepada masyarakat semakin luas.

Namun demikian, Husin mengingatkan bahwa upaya pembinaan tidak boleh diwujudkan melalui tindakan diskriminatif ataupun menghakimi individu.

Menurutnya, pendekatan edukatif, pembinaan, dan pendampingan harus lebih dikedepankan dibandingkan stigma terhadap seseorang.

“Kita tidak hanya mendorong lahirnya perda, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui edukasi. Jangan sampai orang yang memiliki perilaku tersebut justru dihakimi atau dijauhkan dari masyarakat. Yang kita harapkan adalah adanya pembinaan dan edukasi sehingga mereka bisa mendapatkan pendampingan yang tepat,” pungkasnya. (din)