PONTIANAK, SP – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di wilayah Kalbar. BPM menilai terdapat sejumlah potensi kelemahan sistem yang perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari.

Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, menyampaikan bahwa mekanisme bantuan pemerintah dalam program tersebut dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi. Kondisi ini, menurutnya, dapat membuka peluang praktik rente serta mengurangi porsi anggaran bahan pangan akibat adanya potongan biaya operasional dan sewa.

“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar kita dapat menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan dalam sistem yang dimiliki BGN,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur, akibat kewenangan yang dinilai terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, BPM menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program masih perlu diperkuat, khususnya pada proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan.

Gusti Eddy juga menyinggung adanya sejumlah dapur yang diduga belum memenuhi standar teknis SPPG, yang berpotensi berdampak pada keamanan pangan. Bahkan, sebelumnya pernah terjadi kasus dugaan keracunan makanan di Kalimantan Barat yang sempat menjadi perhatian publik.

“Belum terdapat indikator keberhasilan program yang terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan kemungkinan belum dilakukan pengukuran awal (baseline) terhadap status gizi dan capaian penerima manfaat,” tegasnya.

Lebih lanjut, BPM Kalbar meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI, turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi penyimpangan.

Gusti Eddy menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

“Jika kami dari BPM Kalbar menemukan dugaan korupsi, tidak segan-segan akan kami laporkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan KPK,” tegasnya.(aep)