Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah ini masih berjalan normal meski sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menerima pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.

Kepala Regional BGN Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui masih terdapat beberapa SPPG yang menghadapi kendala pencairan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menghambat operasional apabila dana yang ditunggu tidak segera masuk ke rekening satuan kerja masing-masing.

Menurut Agus, saat ini terdapat 510 SPPG aglomerasi yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) operasional dan mulai menjalankan program. Namun, tidak seluruhnya dapat beroperasi secara optimal karena sebagian masih menunggu proses administrasi dari pusat.

“Sampai hari ini yang sudah mendapatkan SK operasional dan telah beroperasi ada 510 SPPG aglomerasi. Namun belum semuanya bisa operasional, terutama SPPG yang baru karena masih menunggu pembuatan virtual account dan instruksi operasional dari BGN,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, Agus menegaskan situasi tersebut belum berdampak pada penghentian layanan MBG secara luas di Kalimantan Barat. Hingga kini, SPPG yang telah memiliki dukungan anggaran tetap menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Khusus di Kalbar, SPPG masih operasional seperti biasa. Hanya memang ada beberapa SPPG yang uang operasionalnya belum masuk,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa BGN Kalbar telah melakukan pendataan terhadap seluruh SPPG yang belum menerima pencairan dana operasional. Data tersebut telah dilaporkan berdasarkan kabupaten dan kota sebagai bahan tindak lanjut kepada pihak terkait.

Agus menegaskan pengelolaan SPPG tidak memungkinkan menggunakan dana talangan untuk menutup kebutuhan operasional. Karena itu, keberlangsungan layanan sangat bergantung pada pencairan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.

“Kalau dananya sudah masuk, operasional akan tetap berjalan. Tetapi jika belum masuk, maka SPPG terpaksa off sementara karena tidak bisa menggunakan dana talangan,” tegasnya.

Di tengah persoalan pencairan dana tersebut, Agus juga menyoroti polemik yang belakangan menyeret petinggi Badan Gizi Nasional. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul dan menjadi perhatian publik.

“Terlepas dari kasus yang kemarin, kami Regional Kalbar memohon maaf atas kejadian yang terjadi sehingga menghebohkan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus dijadikan momentum evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Agus mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program melalui SPPG.

“Kami mempersilakan seluruh masyarakat dan semua kalangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terkait SPPG,” katanya.

Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi penerima.

“Semoga dengan kejadian-kejadian yang sudah ada, BGN akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan MBG di tempat kita berjalan sesuai apa yang kita harapkan, khususnya di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Terkait kabar penghentian operasional sejumlah SPPG, Agus memastikan hingga saat ini belum ada surat ataupun instruksi resmi dari Badan Gizi Nasional yang memerintahkan penghentian operasional secara menyeluruh.

“Sampai sejauh ini BGN belum mengeluarkan surat seperti itu. Operasional tetap akan berlangsung seperti biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat SPPG yang menghentikan sementara layanan, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh belum masuknya dana operasional dan bukan karena kebijakan penghentian dari BGN.

“Bagi SPPG yang uangnya belum masuk atau sudah terjadi kekosongan anggaran, dipersilakan berhenti operasional sementara sampai menunggu uang masuk,” pungkasnya. (din)