PONTIANAK, SP - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan dan sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di berbagai sektor usaha, termasuk di Kalimantan Barat yang mulai merasakan dampak ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Pada perdagangan Senin (8/6/2026), rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.950 hingga Rp18.250 per dolar AS. Sebelumnya, Jumat (5/6/2026), rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp18.012 per dolar AS. Namun secara keseluruhan, mata uang Garuda masih melemah sekitar 8 persen sepanjang tahun berjalan 2026.

Tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi berbagai faktor. Dari eksternal, konflik yang belum mereda antara Amerika Serikat dan Iran terus mendorong investor global memburu dolar AS sebagai aset aman (safe haven). Ketegangan geopolitik tersebut juga memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang membebani pasar keuangan global.

Selain itu, dari dalam negeri muncul kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi yang ditandai meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya aktivitas industri.

"Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 15 ribu pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga April 2026. Bahkan dalam tiga bulan ke depan potensi PHK diperkirakan masih bertambah," ujarnya.

 Pengusaha Kalbar Mulai Tertekan

Di Kalimantan Barat, pelemahan rupiah mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor maupun peralatan yang dibeli menggunakan dolar AS.

Sejumlah pengusaha mengeluhkan sulitnya menyusun perencanaan usaha karena harga bahan baku berubah dalam waktu singkat mengikuti fluktuasi kurs. Biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih.

Pelaku usaha di sektor perdagangan, industri pengolahan, hingga konstruksi mengaku menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menanggung penyusutan keuntungan. Jika harga dinaikkan, dikhawatirkan konsumen akan mengurangi pembelian. Namun jika harga dipertahankan, margin usaha terus tergerus.

"Yang paling berat sebenarnya bukan hanya kurs dolar yang naik, tetapi ketidakpastian. Kami sulit menghitung biaya produksi beberapa bulan ke depan karena harga barang dan bahan baku terus berubah," ungkap salah seorang pelaku usaha di Pontianak.

Keluhan serupa juga datang dari sektor UMKM yang masih menggunakan bahan baku impor, terutama produk makanan berbahan kedelai, peralatan elektronik, hingga sejumlah komponen industri rumah tangga.

Para pengusaha berharap pemerintah pusat dapat segera menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha.

 Pemda Hanya Bisa Kendalikan Inflasi

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengakui bahwa menguatnya dolar AS berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas di daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Langkah yang bisa dilakukan adalah menjaga inflasi, memastikan distribusi barang tetap lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan.

"Sekarang dolar melejit, otomatis akan berdampak pada harga pangan. Pemerintah daerah hanya bisa mengendalikan inflasi, tetapi kalau berkaitan dengan ekonomi dunia tentu menjadi tugas pemerintah pusat," katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak semakin besar.

 Pemerintah Pastikan Bukan Krisis 1998

Meski rupiah menembus level terendah sepanjang sejarah, pemerintah menegaskan kondisi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1997-1998.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat 5,61 persen, inflasi tetap terkendali di kisaran target Bank Indonesia, dan cadangan devisa masih mencapai US$146,2 miliar atau setara 5,8 bulan impor.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif yang mengganggu nilai tukar," kata Purbaya.

Sejumlah ekonom juga menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen global dibandingkan persoalan fundamental ekonomi nasional. Sistem perbankan Indonesia dinilai jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis Asia dua dekade lalu.

 Dampak ke Masyarakat

Meski demikian, pelemahan rupiah tetap berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga bahan baku impor dapat mendorong kenaikan harga pangan dan barang konsumsi lainnya.

Beberapa pelaku usaha kecil bahkan mulai mengurangi ukuran produk untuk mempertahankan harga jual. Fenomena ini mulai terlihat pada produsen tahu dan tempe yang bergantung pada kedelai impor.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan serta mengembalikan kepercayaan investor.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Barat, harapan terbesar saat ini adalah terciptanya stabilitas nilai tukar dan kepastian ekonomi. Sebab di tengah tingginya biaya produksi dan lemahnya daya beli, ketidakpastian dianggap menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi dunia usaha saat ini.

"Yang dibutuhkan pelaku usaha bukan hanya rupiah yang kuat, tetapi juga kepastian bahwa kondisi ekonomi akan lebih stabil dalam beberapa bulan ke depan," ujar seorang pengusaha di Pontianak.

Dolar Naik, Siapa yang Untung dan Siapa yang Rugi?

 Eko Bahtiar, SE.Sy., M.EI., AWP

Kaprodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Pontianak

KENAIKAN nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian publik pada saat ini 1 Dolar sama dengan Rp. 18.193,00.

Setiap kali dolar menguat, masyarakat seolah dihadapkan pada dua kenyataan yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah sering menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan kondisi tetap terkendali.

Namun di sisi lain, pelaku usaha, importir, mahasiswa yang belajar di luar negeri, hingga masyarakat yang bergantung pada barang impor merasakan tekanan yang nyata. Pertanyaannya, ketika dolar naik, siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang rugi?

Secara teori, pelemahan rupiah dapat menguntungkan eksportir karena pendapatan mereka dalam dolar akan bernilai lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Perusahaan yang bergerak di sektor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan mineral berpotensi memperoleh keuntungan tambahan.

Pemerintah juga mendapatkan manfaat dari meningkatnya penerimaan negara yang terkait dengan ekspor komoditas tertentu. Namun keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sebaliknya, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan kurs dolar meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor industri, tetapi juga pada kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Masalah yang lebih mendasar adalah ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor masih sangat tinggi. Berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, farmasi, teknologi, hingga energi masih membutuhkan bahan baku dan komponen dari luar negeri.

Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat, inflasi berpotensi naik, dan daya beli masyarakat melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya kuat menghadapi gejolak global.  Di sinilah kritik terhadap pemerintah menjadi relevan.

Selama bertahun-tahun, narasi hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi terus disampaikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap barang modal, bahan baku, dan teknologi impor masih menjadi persoalan serius. Pemerintah tampak lebih fokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi daripada membangun fondasi ekonomi yang benar-benar mandiri.

Kebijakan hilirisasi yang selama ini dibanggakan memang berhasil meningkatkan nilai tambah beberapa komoditas. Akan tetapi, sebagian besar industri hilir tersebut masih mengandalkan mesin, teknologi, dan bahan penunjang yang berasal dari luar negeri. Akibatnya, ketika dolar menguat, biaya produksi tetap meningkat.

Dengan kata lain, hilirisasi belum sepenuhnya mampu mengurangi kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi kurs. Di sisi lain, pemerintah sering menjadikan faktor eksternal sebagai alasan utama melemahnya rupiah.

Memang benar bahwa kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi global memengaruhi arus modal internasional. Namun terlalu sering menyalahkan faktor global justru dapat mengaburkan persoalan domestik yang belum terselesaikan.

Negara-negara yang memiliki basis industri kuat dan produktivitas tinggi cenderung lebih tahan terhadap tekanan eksternal dibandingkan negara yang masih bergantung pada impor dan investasi asing jangka pendek.

Kenaikan dolar juga memperlihatkan adanya kesenjangan dampak ekonomi. Perusahaan besar yang memiliki akses terhadap instrumen lindung nilai (hedging) relatif mampu mengurangi risiko kurs.

Sebaliknya, usaha mikro, kecil, dan menengah harus menghadapi kenaikan biaya secara langsung tanpa perlindungan yang memadai. Pada akhirnya, masyarakat kelas menengah dan bawah menjadi kelompok yang paling rentan karena harus menanggung kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Ironisnya, ketika harga-harga naik akibat pelemahan rupiah, pertumbuhan pendapatan masyarakat tidak meningkat dalam kecepatan yang sama. Akibatnya, daya beli terus tergerus. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan pemerintah berpotensi menjadi pertumbuhan yang tidak berkualitas karena tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. 

Karena itu, pemerintah perlu berhenti sekadar merayakan stabilitas makroekonomi dan mulai fokus pada penguatan ekonomi riil. Pengembangan industri substitusi impor, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan manufaktur, penguatan riset dan teknologi dalam negeri, serta pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas utama. Tanpa langkah-langkah tersebut, setiap kali dolar menguat, Indonesia akan kembali menghadapi persoalan yang sama.

Pada akhirnya, kenaikan dolar bukan hanya persoalan nilai tukar mata uang. Ia adalah cermin dari tingkat ketahanan ekonomi suatu negara. Selama struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor, utang luar negeri, dan arus modal asing, maka penguatan dolar akan selalu menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat.

Yang diuntungkan hanyalah sebagian kecil kelompok yang memiliki akses pada pasar ekspor dan aset berbasis dolar, sementara mayoritas rakyat harus menanggung beban kenaikan harga dan penurunan daya beli. Dolar boleh naik karena dinamika global.

Namun jika rakyat terus menjadi pihak yang paling dirugikan, maka sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Sebab keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka statistik, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi kesejahteraan warganya ketika badai global datang. (*)