Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kecukupan anggaran daerah menjadi isu yang disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas OSO, Irvan Surya, dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan peserta Future Leaders Summit (FLS) 2026 di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Irvan membawa perhatian pada pentingnya kebijakan fiskal yang adil dan proporsional bagi daerah. Menurutnya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai mahasiswa asal Kalimantan Barat sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas OSO, Irvan menilai persoalan DBH bukan sekadar pembahasan mengenai angka dalam kebijakan anggaran. Lebih dari itu, kebijakan tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan, menyediakan pelayanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Ia berpandangan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kontribusi, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan berbagai aspek tersebut agar dukungan anggaran yang diterima daerah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

“Ketika berbicara tentang pembangunan daerah, kita juga harus melihat kemampuan fiskal yang dimiliki daerah untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena itu, persoalan Dana Bagi Hasil dan pemenuhan anggaran daerah perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Irvan kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan layanan publik hingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, diperlukan dukungan anggaran yang sejalan dengan kebutuhan serta kapasitas daerah.

Dalam konteks tersebut, DBH menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan mengenai pembagian hasil perlu dibahas dengan mempertimbangkan kontribusi daerah serta kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan.

Irvan berharap pembahasan mengenai DBH dapat memberikan ruang bagi daerah untuk memperoleh dukungan fiskal yang memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Irvan menekankan pentingnya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penyusunan kebijakan fiskal. Menurutnya, pembangunan nasional perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Ia menilai, kemampuan fiskal yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai program. Ketika kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi secara proporsional, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pembangunan harus dirasakan sampai ke daerah. Karena itu, daerah perlu memiliki dukungan fiskal yang memadai agar dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga berpandangan bahwa pembahasan mengenai pembagian hasil dan dukungan anggaran perlu melihat hubungan antara potensi daerah, kontribusi terhadap penerimaan negara, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan yang memperhatikan keberagaman kondisi daerah di Indonesia.

Bagi Kalbar, pembahasan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi bagian dari perhatian terhadap keberlanjutan pembangunan. Kebutuhan masyarakat yang beragam memerlukan perencanaan dan pembiayaan yang sesuai agar program pemerintah dapat berjalan secara efektif.

Meski demikian, menurut Irvan, pembahasan mengenai kebijakan fiskal perlu tetap mengedepankan data, kajian, dan dialog antarpemangku kepentingan. Dengan begitu, aspirasi daerah dapat disampaikan sebagai bagian dari upaya mencari kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain mengangkat persoalan DBH dan kecukupan anggaran daerah, Irvan menilai keterbukaan ruang komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa penting untuk terus diperkuat.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan dalam kegiatan akademik dan organisasi kampus, tetapi juga dapat berkontribusi melalui penyampaian gagasan mengenai berbagai persoalan pembangunan. Pengalaman dan kondisi yang dijumpai di daerah dapat menjadi perspektif tambahan dalam diskusi kebijakan di tingkat nasional.

Ia menilai, forum yang mempertemukan pemerintah dan perwakilan mahasiswa dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka. Melalui dialog tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat daerah diharapkan dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan kebijakan.

Bagi Irvan, keterlibatan mahasiswa dalam forum nasional juga menjadi kesempatan untuk memahami proses komunikasi antara pemangku kepentingan serta memperluas wawasan mengenai isu pembangunan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menjalankan peran organisasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Kehadiran Irvan dalam pertemuan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah pelaksanaan Future Leaders Summit (FLS) 2026. Forum tersebut menjadi puncak program Future Leaders Camp (FLC) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rangkaian kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai daerah untuk memperluas pengalaman, bertukar pandangan, dan membangun jejaring. Dalam konteks ini, Irvan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membawa isu mengenai kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan dukungan fiskal dan pembiayaan pembangunan.

Irvan berharap persoalan DBH dan kecukupan anggaran daerah dapat terus menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar persoalan pembangunan dapat dibahas dengan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah.

Ia juga berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana dalam forum pertemuan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.

“Harapannya, aspirasi dari daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Melalui penyampaian isu tersebut, Irvan menegaskan pentingnya menghadirkan perspektif daerah dalam diskusi mengenai kebijakan fiskal nasional. Baginya, pembahasan mengenai DBH dan dukungan anggaran perlu diarahkan pada upaya memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berkembang melalui dialog yang konstruktif, dengan memperhatikan data, kebutuhan pembangunan, dan prinsip keadilan dalam hubungan keuangan. Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih merata dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (din)