PONTIANAK, SP – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan persoalan air baku dan penguatan infrastruktur transportasi. 

Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026). 

Pertemuan itu turut dihadiri Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah tingkat provinsi dan kota.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu perhatian utama, terutama setelah intrusi air laut saat musim kemarau memengaruhi kualitas air baku yang digunakan Perumda Air Minum.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan terencana melalui solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Karena itu, diperlukan pembahasan bersama agar langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan daerah.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya seusai menerima kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie.

Edi menegaskan, pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pandangan antarpemangku kepentingan sebelum menentukan solusi yang paling efektif dan realistis untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain menangani persoalan intrusi air laut, Pemkot Pontianak juga mendorong peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di wilayah Pontianak Utara. Penguatan layanan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan kawasan, termasuk keberadaan Sekolah Rakyat.

Edi mengatakan, peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan dasar agar pertumbuhan kawasan dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai, persoalan ketersediaan air tawar di Pontianak memerlukan kajian mendalam sebelum pemerintah menentukan alternatif penanganan. Sejumlah opsi, mulai dari pembangunan waduk hingga perpanjangan jaringan pipa, perlu dianalisis berdasarkan kondisi sumber air dan kebutuhan pelayanan.

Menurut Syarif, karakteristik sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memiliki pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan pada curah hujan dan kondisi sungai membuat ketersediaan air tawar rentan terganggu ketika kemarau berlangsung panjang.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berkurangnya hujan di wilayah hulu saat kemarau dapat memperbesar risiko masuknya air asin ke sungai yang menjadi sumber air baku. Karena itu, penanganannya harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sumber air dan efektivitas infrastruktur yang akan dibangun.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Selain persoalan air baku, pertemuan tersebut membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan di Kota Pontianak. Salah satu yang menjadi perhatian ialah optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan, peningkatan kapasitas dan penataan geometrik jalan perlu dilakukan secara terpadu dengan penyediaan fasilitas pendukung. Infrastruktur yang memadai tidak hanya dibutuhkan untuk memperlancar arus kendaraan, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, penataan jalan perlu memperhatikan kebutuhan trotoar, turap, penerangan jalan, serta fasilitas bagi pejalan kaki. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada kelancaran kendaraan, tetapi juga mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak turut mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat agar tidak seluruhnya melintasi pusat kota. Rencana yang disoroti mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujar Edi.

Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan jaringan transportasi yang lebih terintegrasi, sekaligus mendukung kelancaran pergerakan barang dan orang di kawasan Pontianak dan sekitarnya.

Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar berbagai persoalan infrastruktur di Pontianak dapat ditangani melalui perencanaan yang terarah. Menurutnya, pertemuan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan kebutuhan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap pembahasan tersebut dapat dilanjutkan dengan kajian teknis, penentuan skala prioritas, serta penyusunan tahapan pelaksanaan. Dukungan anggaran juga perlu diselaraskan dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing pihak agar rencana yang disepakati dapat ditindaklanjuti.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya.

Melalui sinergi tersebut, Pemkot Pontianak berharap persoalan air baku dan kebutuhan penguatan infrastruktur transportasi dapat ditangani secara bertahap. Hasil pembahasan selanjutnya diharapkan menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih konkret, terutama untuk menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih dan mengurangi beban lalu lintas di pusat kota. (din)