PONTIANAK, SP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, memimpin Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Wilayah Kalimantan Barat dalam audiensi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, kemarin.

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi birokrasi yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Audiensi turut disambut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, dan dihadiri seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalbar serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PAN-RB.

Harisson menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB yang membuka ruang dialog secara langsung dengan para sekretaris daerah dari Kalimantan Barat.

Menurutnya, kesempatan tersebut sangat strategis karena selama ini kegiatan Forsesdasi umumnya diselenggarakan di daerah dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat secara terbatas.

“Biasanya kegiatan Forsesdasi diselenggarakan di Pontianak atau ibu kota kabupaten lainnya, sementara narasumber dari pemerintah pusat terkadang berhalangan hadir. Namun kali ini kami justru mendapat kesempatan datang langsung ke pusat dan berdiskusi bersama Ibu Menteri beserta jajaran,” ujar Harisson.

Mengusung tema “Membangun Pemerintahan Daerah yang Mandiri, Agile, dan Akuntabel Melalui Digitalisasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Organisasi demi Pelayanan Publik yang Prima”, Harisson menilai pemerintah daerah kini menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Karena itu, aparatur sipil negara harus memiliki kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terus berkembang.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mampu berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dinamika perekonomian.

“Kehadiran seluruh Sekda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab dinamika penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Harisson menegaskan bahwa orientasi birokrasi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian program, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kita sebagai pemerintah harus mengutamakan orientasi kerja yang berfokus pada hasil nyata atau dampak dari setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Harisson juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, yang hadir berbagi pengalaman mengenai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai inovasi pemerintahan.

Ia berharap hasil diskusi bersama Kementerian PAN-RB dapat menjadi bekal bagi pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

“Melalui audiensi ini kami berharap memperoleh berbagai wawasan, arahan kebijakan, serta langkah-langkah strategis dari Kementerian PAN-RB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa sekretaris daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menggerakkan roda birokrasi di daerah.

Menurutnya, seorang sekda bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi pengarah yang memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara terintegrasi.

“Sekretaris daerah merupakan motor penggerak birokrasi di pemerintah daerah. Sekda menjadi semacam ketua kelas yang mengorkestrasi seluruh program pada masing-masing perangkat daerah,” kata Rini.

Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi semata.

Menurutnya, digitalisasi harus diawali dengan pembenahan proses bisnis agar sistem yang dibangun benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pelayanan.

“Kunci utama digitalisasi adalah bagaimana pemerintah mampu mengorkestrasi dan menata proses bisnis terlebih dahulu sebelum mentransformasikannya ke dalam sistem digital. Sering kali birokrasi langsung membuat aplikasi tanpa membenahi proses bisnis yang mendasarinya,” jelasnya.

Rini memaparkan Kementerian PAN-RB telah menyiapkan delapan langkah strategis transformasi birokrasi untuk lima tahun ke depan, di antaranya penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, pembentukan organisasi yang agile, transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan ASN unggul, penguatan manajemen konflik kepentingan, hingga penguatan budaya kerja BerAKHLAK.

Ia menekankan setiap program pemerintah harus dirancang secara akuntabel mulai dari tahap perencanaan hingga menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Seluruh penyelenggaraan program pemerintah harus dilaksanakan secara akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga menghasilkan outcome yang jelas bagi masyarakat,” tuturnya.

Rini juga mengingatkan pentingnya implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Konflik Kepentingan serta penguatan budaya kerja BerAKHLAK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, budaya kerja yang kuat akan menjadi fondasi utama lahirnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berkinerja tinggi.

“Kalau kita punya budaya yang kuat, maka kinerja kita akan hebat,” pungkasnya. (din)