SEKADAU,SP - Anggota Komisi IV DPR RI, Dapil II Kalimantan Barat. Paolus Hadi mendorong penguatan tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Hotel Vinca Borneo Kabupaten Sekadau. Jum'at (19/12/2025)

Dalam kegiatan tersebut, Paolus Hadi menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
“Tentu saya dari Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang keberpihakan terhadap para petani di Indonesia salahsatunya di Kalimantan Barat ini semakin nyata, terlihat dari kebijakan itu sangat meringankan petani dalam mewujudkan swasembada pangan,” tegas Paolus Hadi.

Legislator PDIP ini menekankan bahwa pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan strategis yang harus dikelola dengan tepat sasaran, akuntabel, dan transparan, agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

“Pupuk bersubsidi penting untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional. Karena itu, agenda bimtek kali ini sangat baik bagi para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi secara mudah dan transparan,” ujar Paolus Hadi.

Kegiatan Bimtek tersebut, lanjut Paolus Hadi. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta atau para petani dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

‎"Ya kegiatan ini kan bertujuan untuk memberikan pencerahan dan wawasan kepada petani, khususnya terkait pengelolaan pupuk bersubsidi," ungkap anggota Komisi IV DPR RI dapil II Kalbar ini.

‎Mantan Bupati Sanggau dua periode ini menegaskan komitmennya dalam mengawal persoalan pupuk bersubsidi melalui komunikasi dan pertemuan dengan pihak terkait. Dirinya selalu menggelar sejumlah pertemuan dengan Menteri dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai kebijakan.

‎“Saya selalu mengawal dan menggelar pertemuan dengan Menteri dan PT Pupuk Indonesia. Oleh karena itu, petani tidak boleh lagi dirugikan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi," tegasnya.

‎Menurut anggota Komisi IV DPR RI Dapil II Kalbar Paolus Hadi. Bahwa harga pupuk di kios harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan pelanggaran maka perlu dilakukan evaluasi.

"Pupuk bersubsidi ini sebagai komponen krusial dalam menjaga produktivitas pertanian. Dan hanya 9 uenis tanaman yang diberikan subsidi di luar sawit," pungkasnya.

Sementara para petani yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Paolus Hadi dan PT Pupuk Indonesia

"Kami bersyukur dengan hadirnya Bapak Paolus Hadi sebagai Anggota Komisi IV DPR RI Dapil II Kalbar ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pendistribusian pupuk beraubsidi aturan baru, serta hak dan kewajiban petani dalam pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi,” ujarnya

Anggota Komisi IV DPR RI Paolus Hadi berharap atas kehadiran para petani dari berbagai pihak ini dapat memperkuat pemahaman bersama terkait tata kelola pupuk bersubsidi. (Dit)