Kiwi
PONTIANAK, SP.- Trauma berbagai kalangan di Indonesia terkait keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), berusaha dijawab oleh pihak Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar antara pihak Batan dan OSO University di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10).
Kehadiran pihak Batan ini, terkait dengan survei sekaligus berbagai kajian ilmiah, yang menyertai rencana Pemerintah Pusat untuk membangun PLTN di Kabupaten Bengkayang, Kalbar.
Menurut Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan, Suparman, kajian-kajian untuk proyek yang menimbulkan kecaman dari kalangan pemerhati lingkungan ini, merupakan tugasnya. Sebab, pihaknya diberi mandat dari pemerintah.
Pihak Batan melalui program riset nasional, terus melakukan rangkaian persiapan, baik berupa studi kelayakan, penyiapan untuk penguasaan teknologi, SDM, dan sosialisasi rencana pembangunan PLTN.
Tugas-tugas itu sudah diemban oleh pihak Batan, mengingat program riset nasional tersebut berlangsung dari 2020-2024.
Adapun keberadaan PLTN senantiasa menjadi polemik di masyarakat dunia termasuk di Indonesia, menyusul peristiwa meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina di era Uni Soviet pada Desenber 1996.
Kejadian tersebut disebut sebagai peristiwa ledakan nuklir terdahsyat di dunia disususul di Jepang. Rusia yang kini lepas menjadi negara mandiri paska-Uni Soviet sudah melobi Duta Besar Indonesia di Moskow, belum lama berselang.
Kantor Berita Pemerintah Inggris, Reuters melansir Kantor Berita Pemerintah Rusia, Sputnik, menyatakan bahwa rencana proyek PLTN di Kalbar tersebut, sudah santer di dunia internasional. Itu sebabnya, Pemerintahan Vladimir Putin ini gencar melobi Pemerintah Indonesia untuk dilibatkan dalam proyek itu.(ega/pat)
