JAKARTA, SP - Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran, termasuk kota Teheran, Isfahan, Natanz, dan Fordow, dalam operasi militer bersama yang berupaya menekan program nuklir dan jaringan pertahanan Iran, Sabtu, 28 Februari 2026.

Serangan serentak ini diklaim sebagai tindakan pre-emptive terhadap ancaman misil dan program nuklir Iran. Ledakan terdengar di banyak wilayah strategis, dan infrastruktur militer Iran menjadi target udara, rudal, dan serangan drone gabungan oleh pasukan AS dan Israel.

Akibat serangan ini Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan tewas. Khamenei telah memimpin Republik Islam Iran selama puluhan tahun. Ia  dilaporkan tewas ketika kompleks kediamannya di Teheran terkena bom dalam operasi militer bersama pasukan AS dan Israel, yang dijuluki Operation Epic Fury.

Iran kemudian secara resmi mengumumkan kematian Khamenei pada 1 Maret 2026 dan menetapkan 40 hari masa berkabung nasional, termasuk tujuh hari libur nasional, sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpinnya. Pemerintah Iran menyatakan pihaknya dalam kondisi berkabung dan berjanji balasan terhadap agresi tersebut.

Setelah serangan itu, Iran meluncurkan rudal dan serangan drone balasan ke arah Israel dan pangkalan militer AS di berbagai negara Teluk, termasuk Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

Beberapa serangan udara juga menimbulkan korban sipil, termasuk laporan tragedi di sekolah dasar di Minab, selatan Iran, yang menewaskan puluhan anak serta banyak warga sipil lainnya—peristiwa yang mengundang kecaman luas.

Konflik ini memicu kecaman global dan kekhawatiran dunia internasional. Banyak negara menyerukan penyelesaian melalui diplomasi dan jalur damai, sementara Dewan Keamanan PBB juga menggelar pertemuan darurat membahas risiko eskalasi global yang ditimbulkan oleh perang ini.

Pernyataan Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memulai operasi militer besar di Iran, Sabtu (28/2/2026), menyusul serangan yang dilancarkan oleh Israel. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah video yang diposting di platform media sosialnya, Truth Social.

Trump menegaskan, tujuan operasi militer tersebut adalah untuk melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman segera dari rezim Iran.

“Militer Amerika Serikat sedang menjalankan operasi besar dan berkelanjutan untuk mencegah diktator radikal yang sangat jahat ini mengancam Amerika dan kepentingan keamanan nasional kami,” ujar Trump dalam pernyataannya.

Ia juga menekankan, serangan ini akan menghancurkan kemampuan rudal Iran dan industri militer yang mendukungnya. “Kami akan menghancurkan rudal-rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka hingga ke tanah,” kata Trump.

Dalam pesan yang tegas kepada pasukan keamanan Iran, termasuk Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Trump memberi pilihan keras.

“Kepada anggota IRGC, pasukan bersenjata, dan semua polisi, saya katakan bahwa kalian harus meletakkan senjata dan mendapat kekebalan lengkap, atau sebagai alternatif, menghadapi kematian pasti,” ujar Trump.

Trump juga menyerukan kepada rakyat Iran untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih pemerintahan mereka setelah operasi militer selesai.

“Ketika kami selesai, ambillah pemerintahan kalian. Itu akan menjadi milik kalian. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk generasi kalian,” tambah Trump.

 Presiden Prabowo Siap Jadi Juru Damai

Kecaman terhadap serangan yang dilancarkan Amerika dan sekutunya Israel memicu gelombang kecaman dari berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dikabarkan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Kesiapan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat kembali menyerang ibu kota Iran tersebut. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," tulis pernyataan tersebut, Sabtu, 28 Februari 2026.

Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus. Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif," seperti tertulis dalam pernyataan Kemlu.

Dalam rilis yang sama, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Kemlu pun menyerukan agar setiap perbedaan diselesaikan melalui cara damai.

Kedubes Iran Apresiasi

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia serta kesiapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memediasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu (1/3), Kedubes Iran juga meminta para pejabat Indonesia bersikap tegas dalam mengutuk apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Dalam pernyataan tersebut, Iran menuduh kedua negara itu melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta hukum humaniter internasional.

"Permusuhan Iran dengan Amerika bukanlah hal baru, ini berakar dalam tujuh dekade sejarah Iran. Intervensi, agresi dan permusuhan Amerika terhadap Iran dimulai dari kudeta 19 Agustus 1953," kata Kedubes Iran dalam pernyataannya.

Pernyataan itu menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan AS, termasuk serangan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025.

AS dan Israel juga diduga menunggangi protes damai rakyat Iran pada Januari 2026 yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan, kata Kedubes Iran.

Puncaknya adalah serangan pada Sabtu pagi yang membuat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal dunia. Serangan tersebut juga menghantam sejumlah lokasi sipil, termasuk sekolah, sehingga menimbulkan korban jiwa, termasuk anak-anak.

JK: Konflik Terlalu Besar

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang juga melibatkan Israel. Namun, JK mengingatkan bahwa konflik tersebut bukan persoalan kecil.

"Ya, niat dan rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan," kata JK Minggu (1/3).

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung hubungan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat yang dinilainya tidak seimbang dan berpotensi merugikan Indonesia.

"Sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara dengan Amerika. Bagaimana mendamaikan pihak-pihak yang tidak setara dalam keadaan seperti ini, dalam hal perundingan seperti itu," katanya.

Political Suicide

Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai ide Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat tidak realistis.

 "Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ucap Dino melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3).

Ia pun menyampaikan setidaknya empat alasan mengapa hal tersebut bukan rencana yang realistis. Pertama, menurut Dino, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” katanya.

Dino yakin Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, Dino menilai saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa rekannya di Washington, DC, mengatakan serangan AS terhadap Iran merupakan upaya pengalihan perhatian dari berkas-berkas tentang mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein atau Epstein Files.

“Kasus Epstein Files yang sekarang makin merongrong pribadi Presiden Donald Trump,” kata Dino.

Alasan kedua, menurut dia, adalah pemerintah Iran belakangan ini tidak dekat dengan pemerintah RI. Dino mencatat, dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran ataupun bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. “Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau,” katanya.

Dino mengatakan selama ini tidak pernah ada pertemuan bilateral di antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS ataupun KTT D-8.

Kemudian Dino menyoroti bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran. “Walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa,” ucapnya.

“Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini,” kata Dino.

Ketiga, Dino mengatakan, meski Prabowo siap terbang ke Teheran untuk menjadi mediator, tidak mungkin Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—sebagai pihak yang menyerang Iran—bersedia berkunjung ke Teheran. “Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” ujar Dino.

Kemudian alasan terakhir adalah upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selaku pihak utama yang melancarkan serangan ke Iran. Dino menegaskan hal ini tidak mungkin dilakukan, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik.

Dino menyatakan pertemuan Prabowo dan Netanyahu berarti political suicide alias bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. “Saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” kata Dino.

Dampak Perang ke Indonesia

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan serangan AS-Israel ke Iran akan memukul ekonomi Indonesia lewat harga energi yang meningkat. Harga minyak dunia yang sekarang sudah berada di kisaran US$ 70 per barel, diperkirakan akan naik sampai US$ 80 per barel.

"Iran adalah negara yang cukup kuat dari sisi pertahanan, jadi ada kemungkinan bahwa ini akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Artinya kalau risiko bagi Indonesia adalah kemungkinan harga minyak akan meningkat," kata Faisal Minggu (1/3).

Jika perang terus berlanjut dan mempengaruhi pasokan minyak di Selat Hormuz, harga minyak dunia diperkirakan bisa tembus US$ 100 per barel. "Artinya itu sudah masuk ke zona yang tinggi, rekor sudah beberapa tahun sebetulnya kita tidak mengalami kenaikan setinggi itu, tertinggi ketika awal perang Rusia dengan Ukraina," tambah Faisal.

Jika harga minyak sudah sampai US$ 100 per barel, Faisal memperkirakan akan terjadi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri termasuk yang disubsidi pemerintah yakni Pertalite dan Solar. Jika itu tidak terjadi, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan bengkak.

"Kalau BBM yang tidak disubsidi sudah pasti naik ya karena dia fluktuatif mengikuti harga pasar. Lebih parah adalah kenaikan atau penyesuaian dari harga BBM yang disubsidi karena ini penggunanya paling banyak dan mencakup masyarakat menengah kelas bawah terutama Pertalite dan Solar," ucapnya.

Sementara itu  Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai kenaikan biaya itu dapat merambat ke ongkos transportasi dan logistik. Ujungnya mendorong inflasi biaya pada pangan dan barang konsumsi.

"Pada saat yang sama, gejolak geopolitik biasanya memicu arus modal global berpindah ke aset aman sehingga rupiah menghadapi tekanan dan imbal hasil SBN berisiko naik karena investor meminta kompensasi risiko lebih tinggi," jelas Syafruddin.

Dampak tidak langsungnya adalah perusahaan menunda investasi, eksportir menghadapi biaya pembiayaan dan logistik yang lebih mahal, sementara konsumsi melemah ketika ekspektasi inflasi naik.

"Kementerian teknis harus memperkuat stabilisasi pangan dan logistik karena jalur inilah yang paling cepat mengubah kenaikan biaya energi menjadi kenaikan harga harian. Indonesia juga perlu mengaktifkan diplomasi ekonomi dan kerja sama kawasan untuk mendorong de-eskalasi dan menjaga kelancaran jalur perdagangan," ucap Syafruddin. (tmp/dtc/sin)