JAKARTA, SP - Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penanda dimulainya babak baru bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Setelah Presiden Prabowo resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7/2026), berbagai kalangan menaruh harapan besar agar program unggulan pemerintah tersebut tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin efektif, transparan, dan memberi dampak luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan petani.

Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Berbekal pengalaman sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia dinilai memahami keterkaitan antara pemenuhan gizi masyarakat dengan penguatan sektor pangan nasional.

 Bukan Sekadar Membagikan Makanan

Dalam pernyataan pertamanya sebagai Kepala BGN, Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipahami sebagai sekadar program pembagian makanan gratis.

Menurutnya, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok yang memang membutuhkan," tegas Sudaryono.

Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG akan diukur dari peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia, bukan sekadar jumlah paket makanan yang dibagikan.

 Prioritas Pertama: Benahi Tata Kelola

Sudaryono mengakui masih terdapat persoalan tata kelola dalam pelaksanaan MBG yang harus segera diperbaiki.

Ia menyebut transparansi menjadi fokus utama agar program bernilai triliunan rupiah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan.

"Kami mengakui memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ada persoalan tata kelola yang harus segera dibenahi," katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan pembenahan menyeluruh melalui digitalisasi sistem, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, hingga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Ia juga membuka ruang kritik dari masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program.

 Tegas Tolak Konflik Kepentingan

Salah satu komitmen yang paling mendapat perhatian publik adalah sikap tegas Sudaryono terhadap praktik konflik kepentingan.

Ia memastikan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki ataupun mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG.

Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai orang dekat, keluarga, maupun perwakilannya untuk memperoleh proyek MBG.

"Kalau ada orang menawarkan jasa dengan mengaku orang saya, keluarga saya, atau teman saya, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

Komitmen tersebut dinilai penting untuk menutup ruang praktik percaloan maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program.

 Modal Besar dari Kementerian Pertanian

Pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi salah satu alasan munculnya optimisme berbagai kalangan.

Selama di Kementerian Pertanian, ia terlibat dalam penyusunan konsep, formulasi kebijakan, hingga pembangunan ekosistem penyediaan bahan pangan yang kini menjadi penopang utama Program Makan Bergizi Gratis.

Pengalaman tersebut diyakini akan memperkuat koordinasi antara BGN dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pangan.

 Don Muzakir: Sudaryono Sudah Paham Program Sejak Awal

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai Sudaryono merupakan figur yang tepat memimpin Badan Gizi Nasional.

Menurutnya, Sudaryono bukan orang baru dalam pelaksanaan MBG karena telah mengikuti perjalanan program tersebut sejak masih dalam tahap perencanaan ketika menjabat Wakil Menteri Pertanian.

"Beliau memahami program ini dari awal, mulai dari penyusunan konsep, pelaksanaan di lapangan, hingga membangun sinergi dengan sektor pertanian. Itu menjadi modal besar untuk memperkuat MBG ke depan," ujar Don.

Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu memastikan seluruh kebutuhan bahan pangan berasal dari produksi dalam negeri sehingga manfaat ekonomi program juga dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.

 Dukungan dari Kalimantan Barat

Optimisme serupa disampaikan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, M. Saupi. Menurutnya, penunjukan Sudaryono menjadi angin segar bagi petani di daerah karena dinilai memahami persoalan rantai pasok pangan dari tingkat akar rumput.

"Kami berharap penyerapan komoditas pertanian lokal Kalbar semakin maksimal untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan begitu kesejahteraan petani daerah juga ikut meningkat," katanya.

Saupi meyakini sinergi antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah akan semakin kuat sehingga hasil pertanian lokal memiliki pasar yang lebih pasti.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Sudaryono. Menurut Ketua HKTI Kalbar tersebut, pengalaman Sudaryono mengawal ketahanan pangan nasional menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami yakin dengan pengalaman beliau selama menjadi Wakil Menteri Pertanian yang mengintegrasikan ketersediaan bahan baku pangan lokal untuk menopang kebutuhan program gizi nasional," ujar Norsan.

Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Karena itu, penggunaan komoditas lokal dinilai mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Program ini juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi petani, nelayan, dan peternak sehingga menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah maupun nasional," katanya.

 Masuk Fase Konsolidasi

Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dipandang sebagai momentum penting untuk memasuki fase konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika pada tahap awal pemerintah berfokus memperluas jangkauan penerima manfaat dan mempercepat pembentukan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka di bawah kepemimpinan Sudaryono arah kebijakan diperkirakan akan bergeser pada penguatan tata kelola, transparansi, efisiensi anggaran, digitalisasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan hasil pangan lokal.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan pengalaman panjang di sektor pertanian, Sudaryono dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan gratis, melainkan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Pengamat Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dia Rosela Rahman, menilai pergantian kepemimpinan BGN harus dimaknai sebagai momentum memperkuat tata kelola program, bukan mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Program Makan Bergizi Gratis sudah memiliki fondasi yang kuat sebagai program strategis nasional. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan," ujar Dia Rosela Rahman.

Menurutnya, komitmen Sudaryono yang menolak praktik konflik kepentingan dan membuka ruang evaluasi publik merupakan langkah positif yang perlu diikuti dengan sistem pengawasan yang terukur serta pemanfaatan teknologi digital dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Dia juga menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi anak, serta kontribusinya dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan komoditas pangan lokal.

"Jika tata kelolanya semakin baik dan rantai pasok pangan lokal diperkuat, maka MBG akan menghasilkan efek ganda. Di satu sisi kualitas sumber daya manusia meningkat, sementara di sisi lain petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan memperoleh kepastian pasar. Inilah yang membuat program ini memiliki nilai strategis, bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional," jelasnya.

Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat agar implementasi MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keberhasilan kepemimpinan Sudaryono, lanjut Dia, akan menjadi salah satu penentu apakah Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus penggerak ekonomi rakyat melalui pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal. (tim)